BENGKALIS – Penerapan sistem booking tiket dan ganjil-genap di Dermaga Ro-Ro Air Putih – Sei Selari selama arus balik Idulfitri 1446 H menuai kritik tajam dari masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Bengkalis ini dinilai tidak efektif dan justru memperparah kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Hadi Pranoto, dinilai terburu-buru dalam memberlakukan sistem tersebut tanpa kajian mendalam dan koordinasi yang matang. Akibatnya, antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi hingga berjam-jam, bahkan ada pemudik yang mengaku harus menunggu hingga tiga hari.
Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Pengguna jasa Ro-Ro kecewa karena sistem ganjil-genap dan booking tiket yang berlaku dari 1 hingga 8 April dinilai hanya menguntungkan sebagian orang yang telah memahami mekanismenya.
Sebagian besar masyarakat, khususnya para pemudik dari luar daerah, mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai aturan tersebut. Akibatnya, mereka harus rela antre tanpa kepastian waktu keberangkatan, sementara sebagian lainnya bisa langsung menyeberang karena sudah membooking tiket.
"Ini tidak adil. Kami datang dari jauh dan malah harus menunggu berhari-hari. Tidak ada sosialisasi sebelumnya," ujar salah satu pemudik yang kecewa.
Warga menilai bahwa sistem ganjil-genap bukan solusi untuk mengurai kemacetan, justru menambah polemik baru. Banyak yang menyarankan agar Dishub Bengkalis mengganti sistem ini dengan metode First In First Out (FIFO), yang memberikan pelayanan berdasarkan kedatangan pertama.
"Sistem FIFO lebih transparan dan adil. Siapa datang duluan, dia yang duluan berangkat. Tidak seperti sekarang, yang justru terkesan pilih kasih," ujar seorang warga lainnya.
Polemik ini semakin memanas ketika Kepala Dishub Hadi Pranoto disebut mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengintimidasi masyarakat. Ia menyebut bahwa tindakan protes warga bisa dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas umum dan berpotensi dipidana.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik. Banyak warga menilai bahwa seharusnya pemerintah hadir sebagai solusi, bukan menakut-nakuti masyarakat yang sudah kecewa dan kelelahan.
Situasi di pelabuhan pun sempat memanas. Beberapa pengguna jasa terlibat perdebatan sengit dengan petugas karena merasa diperlakukan tidak adil. Mereka mendesak agar sistem saat ini segera dievaluasi total.
Sejumlah tokoh masyarakat Bengkalis juga angkat bicara dan meminta agar sistem booking dan ganjil-genap ini tidak diberlakukan secara permanen. Mereka menilai pelabuhan adalah fasilitas umum milik semua warga negara, bukan hanya milik kelompok tertentu.
Penerapan sistem ini dinilai terburu-buru dan tanpa persiapan matang. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada masa arus mudik dan balik berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perhubungan Bengkalis belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang terjadi di lapangan.(Syopian)
