MERANTI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati AKBP (Purn) H. Asmar bersama unsur Forkopimda Kepulauan Meranti mengikuti virtual Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Anev) Penanggulangan Karhutla Provinsi Riau, bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Rabu (7/6/2023).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si yang didampingi Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.,MM dan Anggota DPR RI Komisi VIII Dr. H. Achmad, M.Si, serta dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Riau, dan kabupaten/kota se- Provinsi Riau.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan rakor dilaksanakan guna menetapkan tugas dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga penanganannya, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau.
"Adapun jumlah hotspot per tanggal 1 Januari hingga 5 Juni 2023 di Riau sebanyak 657 dengan luas lahan yang terbakar 473,58 hektar," papar Gubri.
Sebagai antisipasi, tambahnya, saat ini Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat sejak 13 Februari dan berakhir 30 November 2023. Bahkan telah membentuk komando satgas.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengarahkan kepada setiap daerah untuk tidak lengah, dengan membentuk Satgas dan melakukan patroli secara rutin.
"Melakukan pemantauan, prediksi cuaca, titik panas dan tinggi muka air tanah gambut, serta mengidentifikasikan kebutuhan dan kesiapan personel," tegasnya.
Begitu juga dengan ketersediaan peralatan dan logistik operasional, sebut Suharyanto, daerah bisa meminta dukungan pemerintah pusat, agar penanganan karhutla efektif dan efisien.
"Lakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar menimbulkan efek jera," ujarnya.
Usai mengikuti Rakor tersebut, Plt Bupati H. Asmar menyampaikan jajaran Pemkab Meranti beserta seluruh perangkat kerja daerah maupun instansi vertikal siap mendukung dan mengikuti arahan yang disampaikan oleh BNPB juga Gubernur Riau. Pihaknya juga terus memantau segala potensi yang dapat menyebabkan kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya.
"Saat ini jajaran Pemkab Meranti bersama unsur TNI/Polri, masyarakat dan pihak perusahaan siap melakukan pencegahan dan selalu siaga untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi," jelasnya. (Prokopim)
