PEKANBARU - Untuk kesekian kalinya Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM mendesak Pemerintah Provinsi Riau menuntaskan pembangunan Jalan Alai-Mengkikip.
Sebagaimana diketahui jalan provinsi itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena menjadi akses penghubung ke daratan Sumatra dan ibukota provinsi.
Hal itu disampaikan H. M Adil saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (5/4/2023).
"Pemprov Riau fokus satu saja di Meranti, yang lain-lain tak usah diurus. Kami minta untuk tahun ini juga Jalan Alai-Mengkikip ditembuskan ke daratan Sumatra," tegasnya.
Tahun 2023 ini, sambung Adil, Pemprov Riau hanya mengalokasikan Rp8 miliar saja untuk pembangunan jalan provinsi tersebut. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu maka akan butuh puluhan tahun untuk jalan itu dapat terbangun.
"Kami minta segera diselesaikan, jangan berangsur-angsur," ujarnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, saat ini untuk memenuhi kebutuhan pokok di Meranti harus didatangkan lewat jalur laut. Hal itu membuat harga melambung dan menyebabkan inflasi cukup tinggi di Meranti.
"Itu salah satu faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ektrem sangat tinggi di Meranti. Di Riau ada 100 ribu orang miskin, 60 ribu nya ada di Meranti," sebut Adil.
Untuk itu dia meminta kepada Bappenas, Gubernur dan Ketua DPRD Riau bisa memfokuskan anggaran provinsi untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Alai-Mengkikip.
"Saya minta sebelum RKPD ini ditandatangani, masukkan dulu usulan jalan tersebut. Jadi jangan hanya pemaparan saja tapi dibutuhkan action dari Pemprov Riau," tegas Adil.
Lebih jauh Bupati Meranti itu juga menyinggung bantuan perumahan tahun 2022 dari Provinsi Riau yang cuma membangun 20 unit. Padahal rumah tidak layak huni warga miskin di Meranti mencapai 12.000 unit.
Terhadap hal itu juga, Pemkab Meranti sendiri telah membangun 400 unit. Kemudian ditambah bantuan perumahan melalui Balai Pelaksanaan Perumahan Wilayah Sumatera III, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 825 unit. Dengan rincian 580 unit berasal dari program penanganan masyarakat miskin ekstrem dan 245 unit dari aspirasi dewan Komisi V DPR RI.
Dia menilai program-program dari Pemprov Riau dalam RKPD 2024 belum berpihak kepada Kepulauan Meranti. "Padahal kita sama-sama tahu pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan instruksi presiden untuk diselesaikan sebelum 2024," ungkapnya lagi.
Staf Ahli Bappenas Oktorialdi yang juga mengikuti Musrenbang tersebut menyampaikan, pihaknya ingin melakukan pertemuan lebih lanjut dengan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Saya tidak tahu detailnya di Meranti ini, tapi dari informasi yang didapat, kami ingin diskusi lebih dalam tentang kondisi di Meranti," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Syamsuar mengatakan prioritas pembangunan Provinsi Riau mengarah pada peningkatan perekonomian, penguatan infrastruktur, peningkatan SDM dan pelestarian lingkungan.
"Sementara itu, dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan kesejahteraan, maka fokus pembangunan kita meliputi kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan," terang Syamsuar.
Hadir dalam Musrenbang tersebut, Wakil Gubernur Riau H. Edi Natar Nasution, unsur Forkopimda Provinsi Riau, bupati/walikota se-Provinsi Riau, Ketua DPRD se-Provinsi Riau, dan Kepala Bappedalitbang se-Provinsi Riau.
Turut hadir Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suhendri, Plt Kepala Bappedalitbang, M. Sakinul Wadi, dan Kabag Prokopim Afrinal Yusran. (Prokopim)
