JAKARTA - Dalam upaya menarik berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat guna memberantas kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana untuk melaksanakan rapat lintas kementerian dan lembaga di Jakarta.
Hal itu diketahui setelah Bupati H. Muhammad Adil, SH, MM bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Drs. Wardani, M.A.P di Lt. V Kantor Kemendagri, Senin (16/1/2023).
Pertemuan itu merupakan upaya Pemkab Kepulauan Meranti terhadap DBH Migas pada daerah berbatasan langsung sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Bupati H. M Adil memaparkan kondisi geopolitik hingga potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Meranti. Mengingat jarak dari Kepulauan Meranti menuju ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru sejauh 150 kilometer. "Sedangkan menuju Malaysia hanya 94 kilometer dan ke Singapura hanya 117 kilometer," ungkap Bupati.
Secara singkat, dia juga memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Meranti, diantaranya dengan memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak bumi dan gas.
"Tentunya kami perlu tunjuk ajar dan strategi agar bisa memperjuangkan pembangunan di Meranti," kata Adil.
Dia merincikan, saat ini wilayah yang dipimpinnya itu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 5,53% di tahun 2022 atau tertinggi di Riau. Kemudian ditambah dengan rendahnya ketersediaan infrastruktur jalan (0,29) dan terbatasnya konektivitas antar pulau (20%) yang menyebabkan tingkat kemahalan konstruksi 108,78.
"Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi (5,50%) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (66,52%) atau terendah di Riau," tambah bupati.
"Selain itu, ancaman abrasi pantai juga sangat mengkhawatirkan yang mencapai 5 sampai 10 meter pertahun serta potensi kebakaran hutan dan lahan," jelasnya lagi.
Oleh karena itu, sebut Adil, pihaknya sangat gencar untuk mencari tambahan anggaran pembangunan untuk memajukan Kepulauan Meranti. Baik dari segi ekonomi, infrastruktur hingga pembangunan SDM.
"Kami juga sudah berulang kali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH Migas. Termasuk juga dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan perusahaan migas yang beroperasi di Meranti," ungkap Bupati H. M Adil.
Dalam audiensi itu juga, Bupati memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pemetaan geografis daerah, potensi dan permasalahan sesuai kebutuhan. Bahan itu nantinya akan digunakan sebagai modal mengusulkan berbagai program dari pemerintah pusat.
"Siapkan data yang lengkap sesuai kebutuhan dan arahan dari Direktur (Toponimi dan Batas Daerah). Kalau sudah lengkap nanti kita agendakan untuk mengundang rapat lintas kementerian dan lembaga," ujar Bupati Adil.
Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Drs. Wardani, M.A.P dalam kesempatan itu memaparkan tugas instansinya. Mulai dari menyiapkan data untuk kebijakan terkait penyelesaian batas daerah, memberikan nama dan kode wilayah hingga tugas prosedur dan subtansi yang telah diatur oleh undang-undang.
"Saya melihat potensi yang dimiliki oleh Meranti. Terutama secara geopolitik," kata Wardani.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Pulau Rangsang yang masuk wilayah Kepulauan Meranti memiliki nilai strategis sebagai titik pangkal negara.
"Jika ini bergeser maka batas negara juga ikut bergeser," sebutnya.
Kemudian, katanya lagi, pulau-pulau yang ada di Meranti juga memiliki nilai terhadap zona ekonomi ekslusif (ZEE) dan rawan terhadap penyelundupan narkoba, human trafficking hingga pencurian hasil laut.
"Isu-isu seperti ini jadi modal untuk diangkat sebagai senjata untuk menarik pembangunan dari pemerintah pusat," kata Wardani.
Untuk itu, Direktur Toponimi dan Batas Wilayah itu menyarankan agar Pemkab Kepulauan Meranti menyiapkan data sesuai di lapangan, mempelajari undang-undang terkait dan menyiapkan konsepnya. Setelah itu, tambahnya, undang lintas kementerian dan lembaga terkait untuk rapat bersama.
"Siapkan data dan petakan potensi lengkap dengan titik koordinat nya sekali. Kami terbuka untuk menerima, berkonsultasi dan membicarakan apa yang bisa kami bantu," tutur Wardani.
Ikut mendampingi Bupati, Sekda Kepulauan Meranti, Asisten I dan II Setdakab Meranti, staf ahli bupati, sejumlah kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. (Prokopim)
