JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di rumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022).
Pertemuan yang dibalut dengan suasana santai itu diisi berbagai pembicaraan, khususnya isu dan kondisi Kepulauan Meranti saat ini.
Diantaranya alasan dari Pemkab Meranti tidak hadir dalam Rakor yang dihadiri Mendagri di Pekanbaru. Bupati Adil menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti. Padahal kabupaten tersebut merupakan yang termiskin dan terluar, sehingga harusnya mendapat perhatian lebih.
Kemudian, ia juga mengeluhkan pembagian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan. Disampaikannya, produksi minyak bumi Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi DBH yang diterima malah berkurang.
"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp. 220 miliar tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp. 115 miliar," jelas Bupati Adil.
"Sedangkan kami sangat butuh anggaran yang lebih, Meranti itu penghasil minyak tapi termiskin di Riau," keluh Adil ke Mendagri.
Adil juga meminta maaf jika kedatangannya tersebut tidak sesuai pada tempatnya. Namun ia merasa hal itu perlu dilakukan agar Mendagri sebagai "bapak" bagi pemerintah daerah bisa mengetahui kondisi kabupaten yang dipimpinnya.
"Saya juga berharap bisa bertemu dengan bapak presiden untuk menyampaikan langsung kondisi di Meranti," sebut Adil.
Menjawab hal tersebut, Tito meminta Pemkab Meranti menyiapkan surat resmi dilengkapi dengan perhitungan dan rincian terkait jumlah produksi dan DBH yang didapat oleh daerah.
"Buatkan surat resmi kepada saya mengenai DBH ini, beserta hitung-hitungannya. Tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nanti mau bawa ke Menteri Keuangan. Karena banyak daerah lain juga yang komplain DBH-nya tidak sesuai dengan hitung-hitungannya," kata Tito.
Dia juga mengaku prihatin dengan daerah-daerah penghasil minyak namun tidak mendapatkan kucuran anggaran yang sesuai.
"Harusnya kan (anggaran) daerah penghasil ini bisa digunakan untuk rakyatnya agar sejahtera," ujar Mendagri.
Mantan Kapolri itu juga mengaku tidak keberatan dengan kedatangan Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
"Tidak apa-apa. Saya terima di kediaman saya agar lebih nyaman dan akrab. Kami senang, Kemendagri itu sebagai bapak, bagaimana bisa mengakomodir mencari solusi," ungkap purnawirawan jenderal polisi itu.
Dalam pertemuan itu, Bupati juga sempat salat maghrib berjamaah bersama Mendagri di musala kediamannya.
