PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendi dan Gubernur Riau Syamsuar, Senin (3/10/2022) di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Dalam rakor terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau itu, Adil mempertanyakan anggaran yang harusnya diterima Kepulauan Meranti dari pemerintah pusat dan juga Pemprov Riau.
"Kita minta kejelasan berapa anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk pada kawasan 3T," ungkapnya.
Adil menjelaskan, sebagai kawasan terluar, tertinggal dan terisolir membuat perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti menjadi terpuruk. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok meningkat sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Riau.
Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Provinsi Riau, Meranti masuk dalam lokus kemiskinan ekstrem tahun 2022 bersama Kabupaten Rokan Hulu.
"Makanya harus ada intervensi anggaran untuk keluar dari kemiskinan ekstrem tersebut. Jika tidak, target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang tidak akan berhasil," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. Menurutnya, sangat diperlukan unsur non pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarkat utamanya dalam percepatan kemiskinan ekstrem.
"Pemerintah menyadari bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur non pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut," katanya.
Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy secara virtual menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem, maka presiden menugaskan Menteri PMK memastikan bahwa target atau sasaran dari rumah tangga miskin betul-betul akurat.
.jpeg)
Hal itupun akan dilakukan dalam bentuk Pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berbentuk by name by address.
"P3KE ini adalah bentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dengan sumber dari berbagai data yang sudah ada, baik itu data BKKBN, DTKS Kemensos, maupun data yang lainnya," jelas Muhadjir Effendy.
la berharap data P3KE betul-betul akurat untuk menangani kemiskinan ekstrem di tanah air. Dengan data by name by address per desa diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga tidak ada penggunaan dana daerah diluar sasaran.
"Kita mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk mengawal dari hari ke hari, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar atau tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul akurat dari berbagai penjuru, sehingga target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah hilang," pungkas Muhadjir Effendy.
Turut hadir mendampingi bupati Adil dalam rakor tersebut, Wakil Bupati H. Asmar, Sekda Bambang Suprianto, Kepala Bappedalitbang dan Kepala Dinas PMD Meranti. (Prokopim)
