 |
| Sumber foto : inspirasipublik.net |
MERANTI - Sebanyak 96 kepala desa dan 9 camat dikumpulkan oleh Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM di Ballroom Afifa Sport Center, Sabtu (11/6/2022).
Kegiatan yang juga diikuti oleh Wabup Asmar, Sekda dan Kepala OPD di Meranti itu guna mengikuti Rapat Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan bersama Anggota DPR RI, Ir. Effendi Sianipar.
"Selamat datang Bapak Effendi Sianipar, kami sampaikan apresiasi dan terimakasih. Semoga kedatangan ini membawa kabar baik bagi masyarakat dan pembangunan di Meranti," kata Bupati Adil.
Dia sengaja mengumpulkan perangkat pemerintahan, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten untuk bisa mengikuti langsung koordinasi tersebut. "Sehingga bisa diadopsi dan menjadi program yang dapat diusulkan pembangunannya," sebutnya.
Lebih jauh dijelaskannya, saat ini Kepulauan Meranti menjadi kabupaten terluar, terisolir dan termiskin di Provinsi Riau, bahkan di Sumatera. Sesuai data dari Badan Pencatat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Meranti mencapai 25,68 persen.Dengan kategori kemiskinan ekstrim sebanyak 22 ribu kepala keluarga.
"Ini disebabkan minimnya infrastruktur dasar seperti akses jalan dan jembatan sehingga membuat harga barang melambung tinggi. Solusinya kita butuh pembangunan jembatan dan pelabuhan," tegas H. M Adil.
Untuk itu dia sangat berharap, kedatangan Anggota Komisi V DPR RI itu bersama para kepala balai dan badan bisa menjadikan permasalahan tersebut prioritas pembangunan kedepannya. Dia meminta agar sejumlah program dan pokok pikiran dari Kader PDI P itu bisa masuk ke Meranti.
"Apalagi saat ini PDI P sebagai partai penguasa. Saya juga minta didampingi nanti oleh Bapak Effendi Sianipar untuk datang ke Kementerian menjemput program yang telah dijanjikan untuk Meranti," harapnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Effendi Sianipar yang berasal dari Dapil Riau mengungkapkan untuk mengeluarkan Meranti dari garis kemiskinan dibutuhkan sinergitas mulai dari perangkat desa hingga pemerintah pusat. Untuk itu, dia meminta perangkat daerah bisa berkordinasi dengan perwakilan balai yang turut datang bersamanya.
"Para balai ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Tentunya berkordinasi dengan mereka akan lebih baik dari pada langsung ke kementerian," ujarnya.
Meski begitu, kedatangannya tersebut merupakan implementasi dari tugas dan sumpah jabatannya sebagai seorang Anggota DPR. Yakni menampung aspirasi dan memperjuangkannya, baik di tingkat balai dan badan yang berkaitan maupun menyuarakannya langsung di tingkat parlemen.
"Akan saya perjuangkan langsung baik di komisi atau di tingkat fraksi. Saya siap mendampingi untuk menemui pihak berkompeten yang ada di kementerian," sebut Effendi Sianipar.
Dia berharap dari rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut dapat berdampak nyata bagi masyarakat dengan turunnya angka kemiskinan dalam satu atau dua tahun mendatang. "Jadi parameter kita sudah jelas, kita harus menurunkan satu atau dua digit angka kemiskinan itu," ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Kepulauan Meranti dan jajaran pengurus Partai PDI P Kepulauan Meranti serta pejabat dan tamu undangan lainnya. (Prokopim)
