Rombongan Negeri Melaka dan Kapolres Meranti Ditepungtawari, Sinergi Adat hingga Green Policing Menguat

Agustus 01, 2026   

Rombongan Negeri Melaka dan Kapolres Meranti Ditepungtawari, Sinergi Adat hingga Green Policing Menguat

MERANTI - Prosesi Tepung Tawar yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (31/7/2026), menjadi lebih dari sekadar tradisi penyambutan tamu kehormatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga adat, serta masyarakat serumpun Melayu dari Negeri Melaka, Malaysia, sekaligus menegaskan komitmen bersama mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.

Majelis yang berlangsung di Balai Adat LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Ketua DPH LAMR Datuk Afrizal Cik, Ketua MKA LAMR Datuk Seri Asnawi Nazar, jajaran Polres, pengurus LAMR, serta rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka yang dipimpin Encik Shaari bin Abu.

Kedatangan rombongan disambut dengan tabuhan kompang dan pertunjukan silat Melayu sebelum memasuki balai adat. Di dalam majelis, Kapolres Kepulauan Meranti menerima pemasangan tanjak sebagai simbol penghormatan, kemudian menjalani prosesi Tepung Tawar dan doa restu yang dipimpin Sekretaris Daerah bersama para Datuk LAMR.

Dalam sambutannya, Ketua DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Afrizal Cik, mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara LAMR dan Polres Kepulauan Meranti. Menurutnya, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan sekaligus melestarikan adat dan budaya Melayu.

Ia juga menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Kepulauan Meranti. Kondisi itu dinilai bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga keberlangsungan warisan budaya Melayu.

"Sinergi antara Lembaga Adat Melayu Riau dengan Polres Kepulauan Meranti selama ini terjalin dengan sangat baik. Visi dan misi yang diemban sejalan, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta budaya Melayu," ujar Datuk Afrizal.

Ia pun mengapresiasi Program Green Policing yang diinisiasi Polda Riau sebagai langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Hadirnya program Green Policing yang digagas Kapolda Riau memberikan harapan baru dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Atas hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita mengaku tersentuh dengan penyambutan yang diberikan LAMR. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Kepulauan Meranti bukan hanya untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian, tetapi juga ingin menjadi bagian dari masyarakat Melayu.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang hangat dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kehadiran saya di sini bukan hanya sebagai Kapolres yang baru, tetapi juga untuk menjadi bagian dari masyarakat dan adat Melayu. Saya berharap dapat diterima, diberikan bimbingan, nasihat, serta dukungan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres," ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan masyarakat Kepulauan Meranti. Mereka mengaku terkesan dengan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga dan berharap hubungan kedua wilayah terus berkembang.

"Menyampaikan komitmen untuk mempererat hubungan dan membangun kolaborasi dengan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di berbagai bidang, khususnya pelestarian budaya Melayu," demikian salah satu poin sambutan rombongan Negeri Melaka.

Rombongan juga mengundang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Kapolres untuk melakukan kunjungan balasan ke Negeri Melaka sebagai bentuk penguatan hubungan masyarakat serumpun.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung pelestarian adat sebagai identitas masyarakat Melayu.

"Kami juga menyampaikan selamat datang kepada rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka, Malaysia. Kunjungan ini menjadi wujud eratnya hubungan persaudaraan serumpun yang telah terjalin sejak lama. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kerja sama di bidang budaya, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi," kata Sudandri membacakan sambutan Bupati.

Setelah prosesi adat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, ramah tamah, dan foto bersama.

Sebagai penutup, seluruh tamu kehormatan bersama jajaran LAMR, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, dan rombongan Negeri Melaka melakukan penanaman pohon secara simbolis di halaman Balai Adat LAMR dalam rangka mendukung Program Green Policing.

Aksi tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga adat, dan masyarakat serumpun Melayu dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengurangi dampak abrasi yang menjadi tantangan di wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh nuansa kekeluargaan, sekaligus mempertegas bahwa pelestarian adat, penguatan persaudaraan serumpun, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menutup kegiatan, Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan dan budaya Melayu. Masyarakat juga diimbau agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam untuk melaporkan tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran petugas kepolisian.

Bupati Asmar Sambut Lawatan Adat Melaka, Perkuat Ikatan Serumpun Indonesia–Malaysia di Kepulauan Meranti

Agustus 01, 2026   

Bupati Asmar Sambut Lawatan Adat Melaka, Perkuat Ikatan Serumpun Indonesia–Malaysia di Kepulauan Meranti

MERANTI – Hubungan persaudaraan serumpun Melayu antara Indonesia dan Malaysia kembali diperkuat melalui kunjungan Lawatan Adat dan Budaya Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (31/7/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti itu disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka yang dipimpin Encik Shaari bin Abu.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat Meranti, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka di Bumi Sagu, Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara Melaka dan masyarakat pesisir Riau telah terjalin sejak lama melalui sejarah dan budaya Melayu yang sama.

Menurutnya, Selat Melaka bukanlah batas pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan masyarakat serumpun.

"Sejarah telah mencatat bahwa Selat Melaka bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Laut yang membentang di antara kita menjadi saksi lahirnya peradaban Melayu yang menjunjung tinggi adat, agama, bahasa, dan budaya yang sama," katanya.

Bupati Asmar mengapresiasi pelaksanaan program ziarah adat dan budaya yang dinilai menjadi ruang mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat hubungan masyarakat serumpun yang diwariskan para leluhur.

Ia juga memberikan penghargaan atas kegiatan sosial yang dilakukan rombongan Melaka, di antaranya penyaluran bantuan kepada kaum dhuafa, mualaf, dan anak-anak pesantren.

"Nilai-nilai kepedulian seperti inilah yang menjadi cerminan ajaran Islam dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kasih sayang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asmar memperkenalkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang masih menjaga kekayaan adat istiadat, seni budaya, dan tradisi Melayu.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari kebudayaan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga pelestarian warisan budaya Melayu.

"Kami berharap silaturahmi ini menjadi awal lahirnya berbagai bentuk kerja sama yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Melayu bagi generasi mendatang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka, Encik Shaari bin Abu, mengaku terharu atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kehadiran rombongan dari Melaka bukan sekadar kunjungan resmi, melainkan membawa semangat persaudaraan yang telah terjalin sejak lama antara Melaka dan Kepulauan Meranti.

"Kedatangan kami ke sini ibarat kepulangan anak perantau ke kampung halamannya sendiri untuk bertemu saudara kandung. Begitu akrabnya hubungan antara Melaka dan Riau," ujarnya.

Menurut Shaari, meski dipisahkan oleh Selat Melaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, kedekatan budaya dan hubungan emosional masyarakat kedua wilayah tetap terjaga.

Ia menilai masyarakat Melaka dan Kepulauan Meranti memiliki banyak kesamaan, mulai dari adat istiadat, bahasa, makanan, hingga karakter masyarakat yang ramah dan santun.

Dalam kesempatan itu, Shaari juga menyampaikan harapannya agar hubungan Malaysia dan Indonesia, khususnya Melaka dan Kepulauan Meranti, terus berkembang melalui kerja sama di bidang sejarah, ekonomi, pendidikan, pariwisata, serta pelestarian budaya Melayu.

Ia turut menyampaikan salam dari Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus mengundang Bupati Asmar beserta jajaran untuk melakukan kunjungan balasan ke Negeri Melaka.

Sebelum menghadiri agenda resmi, rombongan Melaka juga melaksanakan ziarah ke makam tokoh-tokoh setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat Melayu di Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Siap Tindaklanjuti 11 Rekomendasi Banggar

Juli 31, 2026   

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Siap Tindaklanjuti 11 Rekomendasi Banggar

SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 yang digelar di Balai Sidang DPRD, Kamis (30/7/2026). Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dilanjutkan pengambilan keputusan, penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD, serta sambutan kepala daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si. dan Antoni Shidarta, S.H., M.H., serta dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan para undangan.

Agenda utama rapat paripurna adalah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan dilakukan oleh juru bicara Banggar, Cun Cun, S.E., M.Si., sebelum kemudian dimintakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Secara aklamasi, laporan Banggar diterima dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Dalam laporannya, Banggar menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Banggar menjelaskan, pembahasan Ranperda telah dilakukan secara teknis bersama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, sebelum akhirnya hasil pembahasannya disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD.

Berdasarkan laporan tersebut, target pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1,216 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp991,59 miliar atau sekitar 81,51 persen dari target yang ditetapkan.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp264,63 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp111,59 miliar. Sementara pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp951,91 miliar dengan realisasi mencapai Rp879,97 miliar atau 92,44 persen.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,219 triliun, dengan realisasi mencapai Rp991,49 miliar atau sekitar 81,33 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Banggar juga mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,56 miliar, tanpa adanya realisasi pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Selain memaparkan kondisi keuangan daerah, Banggar DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Banggar memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski demikian, Banggar berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar pada tahun-tahun mendatang opini tersebut dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Banggar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta mampu menekan tingginya SiLPA setiap akhir tahun anggaran.

Banggar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga diminta diperkuat sehingga setiap temuan hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, Banggar meminta pemerintah daerah melakukan sinkronisasi terhadap posisi kas yang berkaitan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Seluruh OPD juga diminta meningkatkan tertib administrasi, pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rekomendasinya, Banggar turut mendorong percepatan penyelesaian program-program strategis yang realisasinya masih rendah. Selain itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dimutasi, dipromosikan maupun menduduki jabatan tertentu diharapkan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK, APIP maupun temuan lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau telah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Banggar juga meminta agar bukti pembayaran atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, seluruh rekomendasi Banggar diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menutup laporannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, pimpinan sidang membacakan rancangan keputusan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah kembali memperoleh persetujuan seluruh anggota dewan secara aklamasi, rancangan keputusan tersebut resmi disahkan menjadi keputusan DPRD yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kepulauan Meranti dan pimpinan DPRD.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD H. Khalid Ali menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran atas selesainya pembahasan Ranperda serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Ia juga menyebut DPRD telah menyampaikan 11 rekomendasi dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Usai penandatanganan persetujuan bersama, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda tersebut merupakan wujud nyata kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembahasan Ranperda tidak terlepas dari kerja keras Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.

Bupati juga menegaskan bahwa berbagai catatan, saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

"Berbagai rekomendasi strategis, baik terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi sisa anggaran (SiLPA), maupun peningkatan mutu layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepulauan akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja keuangan kami pada tahun-tahun mendatang," demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya.

Menurut H. Asmar, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati menambahkan, setelah disepakati bersama, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun dan mengajukan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus terjalin erat demi mempercepat pembangunan daerah menuju Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera. (Humas Setwan)

SPPG Mantiasa Jalani Inspeksi Higiene dan Sanitasi Pangan

Juli 31, 2026   

SPPG Mantiasa Jalani Inspeksi Higiene dan Sanitasi Pangan

MERANTI - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mantiasa di Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, menerima kunjungan Tim Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dari Puskesmas Alai bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (30/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.

Inspeksi dilakukan dengan memeriksa berbagai aspek penyelenggaraan layanan, mulai dari kondisi bangunan, ruang pengolahan makanan, sistem ventilasi, ketersediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, sanitasi toilet, tempat penyimpanan bahan pangan, hingga kebersihan peralatan dan lingkungan kerja. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Petugas Tim IKL Puskesmas Alai, Syafri M. Agung, SKM, mengatakan inspeksi kesehatan lingkungan merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan terhadap fasilitas penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis.

“Inspeksi Kesehatan Lingkungan ini merupakan kegiatan rutin untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG telah memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, kebersihan ruang pengolahan, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, hingga tata kelola penyimpanan bahan makanan. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan di SPPG Mantiasa berjalan dengan baik, namun tetap ada beberapa catatan yang kami sampaikan sebagai bahan penyempurnaan agar standar keamanan pangan dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Tim Inspeksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, M. Rosikhin, SKM, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Melalui inspeksi ini kami ingin memastikan setiap proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyajian hingga distribusi makanan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengapresiasi komitmen pengelola SPPG Mantiasa yang terbuka terhadap proses evaluasi dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terus ditindaklanjuti sehingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat semakin baik,” katanya.

Selain melakukan penilaian, tim juga memberikan sejumlah masukan teknis kepada pengelola SPPG sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan. Pendekatan pembinaan tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi penerapan standar sanitasi serta meminimalkan potensi risiko kontaminasi pangan selama proses produksi.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama. Karena itu, pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan makanan yang diproduksi tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pengelola SPPG, diharapkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kepulauan Meranti terus meningkat. Pengawasan yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan layanan pangan yang sehat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Serahkan Bantuan Mesin Genset untuk Dayah Darul Fata

Juli 31, 2026   

PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Serahkan Bantuan Mesin Genset untuk Dayah Darul Fata

Aceh Timur – Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan keagamaan, PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara menyalurkan bantuan berupa satu unit mesin genset kepada Dayah Darul Fata yang berada di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Manajemen PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara di bawah kepemimpinan Manager Agoung Gedhe Pratama. Bantuan ini diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas belajar mengajar para santri, terutama saat terjadi pemadaman listrik.

Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara, Agoung Gedhe Pratama, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membina generasi muda.

"Kami berharap mesin genset ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kegiatan di Dayah Darul Fata. Semoga bantuan ini memberikan manfaat yang nyata bagi para santri dan seluruh pengelola dayah," ujarnya.

Pihak Dayah Darul Fata menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara atas perhatian dan kepeduliannya. Menurut pihak dayah, keberadaan genset sangat membantu dalam menjaga kelangsungan kegiatan belajar mengajar dan berbagai aktivitas keagamaan ketika pasokan listrik terganggu.

Melalui bantuan ini, diharapkan sinergi antara perusahaan dan masyarakat terus terjalin dengan baik, sehingga keberadaan PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur. (I)

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

Juli 30, 2026   

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Command Center Diskominfo Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sebagai langkah mempererat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Bupati Asmar menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Penandatanganan MoU hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi. Ini langkah nyata mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dan merata menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain menunjang aktivitas ekonomi, pasokan listrik juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga membuka peluang investasi.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Asmar, tantangan penyediaan listrik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utamanya," katanya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal implementasi MoU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

"Bangun komunikasi yang intensif dengan jajaran PLN. Jika muncul persoalan di lapangan, segera cari solusi bersama-sama. Mari kita hadirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah ST, menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan keandalan layanan kelistrikan di Kepulauan Meranti.

"Meskipun GM kami tidak hadir, namun kami tetap support mulai dari ULP Selatpanjang, terus Dumai sampai dengan UID Riau dan Kepulauan Riau," ujar Achmad.

Ia mengatakan, kunjungan ke Kepulauan Meranti merupakan agenda pertamanya sejak dipercaya menjabat sebagai Manager UP3 Dumai. Selain mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga melakukan inspeksi jaringan sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik.

"Jadi ini merupakan kunjungan perdana saya. Selain menjalin silaturahmi, kami juga melakukan inspeksi jaringan supaya dapat mengurangi gangguan maupun pemadaman," katanya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Manager ULP Selatpanjang Roni Saputra beserta jajaran PLN. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir para asisten, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Agusyanto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wacana Pemekaran Kembali Menguat, Mahmuzin Taher: Provinsi Riau Pesisir Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Juli 30, 2026   

Wacana Pemekaran Kembali Menguat, Mahmuzin Taher: Provinsi Riau Pesisir Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Setelah sempat digaungkan oleh Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir (BP3-RP) pada 2016 silam, kini satu dekade kemudian wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir kembali menguat. Gagasan tersebut kembali digerakkan oleh barisan tokoh senior, mantan kepala daerah, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat yang menilai sudah saatnya kawasan pesisir Riau memiliki provinsi sendiri.

Komitmen itu mengemuka dalam forum pertemuan dan musyawarah yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum menyatukan langkah sekaligus memperkuat tekad bersama dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Riau Pesisir sebagai daerah otonomi baru.

Lima daerah yang diwacanakan bergabung dalam provinsi baru itu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelima daerah tersebut dinilai memiliki keterkaitan geografis, sosial, budaya, serta potensi ekonomi yang saling mendukung untuk berdiri sebagai satu kesatuan wilayah administrasi baru.

Harapannya, pembentukan Provinsi Riau Pesisir mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta memperkuat daya saing kawasan pesisir yang selama ini dikenal memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi, perikanan, perkebunan, pelabuhan, hingga perdagangan internasional.

Dari pantauan di lokasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, Bupati Rokan Hilir Bustamam, anggota DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, Farida Saad, dan Abdul Kosim. Hadir pula mantan anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten I Pemerintah Kabupaten Siak, Asisten I Pemerintah Kabupaten Bengkalis, anggota DPRD kabupaten dan kota dari lima daerah pesisir, tokoh adat, perwakilan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta Mahmuzin Taher selaku tokoh masyarakat sekaligus Koordinator Tim Upgrade Lembaga Kajian Riau Pesisir.

Sebelum memasuki agenda pembahasan, panitia memaparkan hasil studi kelayakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang telah dilakukan secara komprehensif. Paparan tersebut menyimpulkan bahwa pembentukan provinsi baru di kawasan pesisir Riau dinilai layak untuk terus diadvokasikan karena memenuhi berbagai indikator utama yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonomi baru.

Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa empat dari enam persyaratan administratif pembentukan provinsi baru telah terpenuhi. Dari sisi ekonomi, kawasan pesisir yang terdiri dari lima daerah tersebut memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp479,5 triliun atau hampir 40 persen dari total PDRB Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, kemampuan fiskal daerah juga dinilai cukup kuat. Total pendapatan gabungan lima daerah mencapai sekitar Rp10,9 triliun per tahun, bahkan melampaui pendapatan Pemerintah Provinsi Riau sebagai provinsi induk yang tercatat sekitar Rp9,50 triliun. Data tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kawasan pesisir memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru secara mandiri. (***)

Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal

Juli 30, 2026   

Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik guna mendukung pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi jajaran PLN UP3 Dumai di Rumah Dinas Bupati, Rabu (29/7/2026).

Hadir dalam pertemuan itu Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai wujud komitmen mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan PLN. Menurutnya, sinergi yang baik merupakan faktor penting untuk menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik pada fasilitas pelayanan publik, kawasan strategis, serta wilayah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan kelistrikan.

Selain itu, Bupati Asmar juga meminta PLN memastikan keandalan pasokan listrik di Selatpanjang tetap terjaga. Ia berharap kondisi mesin pembangkit yang menjadi penopang sistem kelistrikan terus dipantau dan diperiksa secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Kami berharap keandalan mesin pembangkit di Selatpanjang benar-benar menjadi perhatian sehingga pasokan listrik tetap stabil dan masyarakat dapat menikmati layanan yang optimal," ujar Asmar.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap upaya PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Menurut Achmad, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya bagi objek-objek vital yang menjadi prioritas pelayanan.

"Fasilitas strategis seperti rumah sakit, rumah dinas bupati, lembaga pemasyarakatan, pelabuhan, bandara, hingga kantor pemerintahan merupakan pelanggan prioritas. Apabila terdapat kendala, kami akan selalu mengedepankan koordinasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut," katanya.

Ia menambahkan, PLN memahami kondisi pemerintah daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran serta dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat. Karena itu, perusahaan terus mengedepankan komunikasi, kemitraan, dan solusi bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pelayanan kelistrikan.

Achmad menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bersama tim teknis, PLN telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mesin pembangkit sekaligus memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas pelayanan, khususnya di wilayah yang masih memperoleh layanan listrik secara terbatas.

PLN, lanjutnya, juga berkomitmen mempercepat koordinasi terkait penambahan mesin pembangkit di daerah-daerah yang masih menggunakan sistem kelistrikan terbatas maupun kawasan terisolasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan dan pemerataan layanan listrik di masa mendatang.

Di sisi lain, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan terhadap salah satu mesin pembangkit utama di Selatpanjang.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN mengoperasikan pembangkit cadangan agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun pada beberapa titik masih diperlukan pengaturan beban.

Selain itu, PLN juga telah menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah ruas jalan yang terkendala pepohonan serta menambah personel teknis untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PT PLN (Persero) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang lebih andal, berkelanjutan, dan merata, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kembali Merombak 3 Pejabat Eselon III. A Serta III. B

Juli 30, 2026   

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kembali Merombak 3 Pejabat Eselon III. A Serta III. B

MERANTI - Pemerintah kabupaten Meranti kembali  merombak pejabat eselon 3A serta eselon 3B pada selasa-28- juli-2026, untuk menjalan roda pemerintahan di kabupaten Meranti agar menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin untuk kabupaten yang terbungsu di provinsi Riau ini. 

Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Dari pantauan media ini selasa 28-juli 2026,terlihat hadir di  kantor BKD meranti tiga pejabat putra meranti yang akan di lantik Ada pun pejabat yang di lantik yaitu. 

(1) SYAMSUL BAHRI, ST. 

(2) SUMARNO, S.E.,MM.

(3) A. GAFUR, S,E., MM. 

Ketiga pejabat tersebut di lantik oleh asisten bupati meranti tepatnya di kantor BKD kepulauan meranti beralamat jalan dorak selatpanjang. 

SYAMSUL BAHRI, ST, Sebelumnya menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang Barat kabupaten kepulauan meranti kini menjabat sebagai Inspektur pembantu V pada inspektorat kabupaten kepulan meranti. 

SUMARNO, S, E., MM Sebelum nya menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli muda pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti, Kini menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag) pada sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti. 

A.Gafur,. S,E,. MM Sebelum nya menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag Umum) pada sekretariat daerah kabupaten meranti, kini menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang barat kabupaten Kepulauan meranti. 

Dalam pemerintahan untuk percepatan roda pemerintahan mutasi jabatan itu hal biasa untuk membantu kinerja pemerintah semaksimal mungkin agar roda pemerintahan berjalan lebih baik.

Selamat untuk  ke tiga putra terbaik meranti ini dengan di tempatkan nya di posisi yang baru semoga bisa bekerja dengan semaksimal mungkin dan dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat meranti nantinya.

Pemkab Meranti dan Unilak Perkuat Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Daerah

Juli 30, 2026   

Pemkab Meranti dan Unilak Perkuat Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Daerah

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kerja sama di bidang pendidikan.

Komitmen itu mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unilak di Gedung Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat terkait.

Dekan FEB Unilak, Profesor Madya Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., Ak., CA., ACPA menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menilai peningkatan kualitas SDM harus terus didorong melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik," ujarnya.

Bupati Asmar menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Meski kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan dukungan bagi dunia pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan," kata Asmar.

Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program beasiswa mahasiswa asal Kepulauan Meranti. Sebelumnya, pada tahun lalu, pemerintah juga telah menyalurkan beasiswa sekitar Rp1,5 miliar.

Bupati berharap informasi mengenai program beasiswa dapat disosialisasikan secara luas kepada sekolah-sekolah sehingga semakin banyak generasi muda Meranti yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Selain membahas pengembangan pendidikan, kedua pihak juga bertukar gagasan mengenai peningkatan kualitas SDM, peluang kerja bagi generasi muda, serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning guna mendukung kemajuan pendidikan dan mencetak SDM yang unggul serta berdaya saing. (***)