TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Kamis, 17 September 2026

  

Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Pimpin Sertijab Lima Perwira, Dorong Penguatan Kinerja Kepolisian


MERANTI - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima perwira di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026). Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, personel, serta pengurus Bhayangkari.

Lima perwira yang menjalani sertijab mendapat penugasan baru pada sejumlah posisi strategis. AKP Gunawan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rangsang, kini dipercaya sebagai Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.

Jabatan Kapolsek Rangsang selanjutnya diemban AKP Aguslan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas. Sementara itu, Iptu Abdul Roni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud, ditugaskan sebagai Kasat Binmas.


Posisi Kasat Samapta dipercayakan kepada AKP Hendri Berson, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bagops Polres Kepulauan Meranti. Adapun jabatan Kasat Polairud diisi AKP Ridwan, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.

"Pergantian jabatan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Gede Adi.

Dia meminta para perwira yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan yang diberikan.

"Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, memperkuat soliditas internal, dan memastikan tugas perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik," tegasnya. (Humas Polres Meranti)
  

Bupati Asmar Pimpin Apel Harhubnas 2026, Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi


MERANTI — Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, memimpin Apel Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).

Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen insan perhubungan dalam menghadirkan transportasi yang aman sekaligus mendukung konektivitas masyarakat.

Dalam apel tersebut, Bupati Asmar membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam sambutan itu disampaikan bahwa Harhubnas tidak hanya menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan transportasi, tetapi juga menjadi refleksi atas sejumlah musibah transportasi yang terjadi belakangan ini.

Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban musibah transportasi dan keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan, keselamatan harus menjadi bagian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Insan perhubungan juga memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan dan mobilitas masyarakat, terutama ketika menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

Dalam kondisi tersebut, jajaran perhubungan dituntut mampu menjaga keselamatan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Ketika operasional harus dihentikan karena faktor keselamatan, perlu disiapkan alternatif agar konektivitas masyarakat tidak terputus.

Perkuat Konektivitas Wilayah

Pembangunan konektivitas juga menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan transportasi ke depan. Konektivitas diharapkan mampu menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kawasan permukiman sehingga biaya angkut dan logistik dapat ditekan serta pemerataan pembangunan semakin kuat.

Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi penguatan layanan angkutan perintis di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), pengembangan angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik.

“Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita,” pesan Menteri Perhubungan.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh insan perhubungan juga diajak menjadikan September sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Momentum ini diharapkan menjadi penguat budaya keselamatan yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang tahun.

Apel Harhubnas 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudit, Sekretaris Daerah,Sudandri, staf ahli bupati, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, sejumlah kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya.

Melalui peringatan Harhubnas 2026, Pemkab Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan mampu memperkuat konektivitas masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan daerah.

Rabu, 16 September 2026

  

OTT KPK Guncang Istana ATR/BPN: 20 Koper Uang Ratusan Miliar Disita, Pejabat Eselon I hingga Pengusaha Besar Diamankan


Jabotabek - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan pukulan telak terhadap praktik korupsi di sektor pertanahan. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Senin (14/9/2026), penyidik KPK mengamankan total 17 tersangka terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Yang paling mencengangkan, aparat menemukan sekitar 20 koper berisi uang tunai rupiah dan valuta asing dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Operasi ini bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan bongkaran sistemik yang menyeret nama-nama besar dari birokrasi pusat hingga konglomerat properti. Di antara 17 orang yang diamankan, terdapat pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung. 

Tak hanya birokrat, dunia usaha juga terseret. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, turut diamankan. Keterlibatan pengusaha raksasa properti ini mengindikasikan bahwa aliran dana suap tersebut berkaitan erat dengan proyek-proyek strategis berskala masif. Nama politikus Fahd A Rafiq juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diamankan, menambah kompleksitas jaring kepentingan dalam kasus ini.

Gunung Uang dan Tanda Tanya Besar

Temuan fisik berupa 20 koper penuh uang tunai menjadi sorotan utama publik. Uang-uang tersebut ditemukan di sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan salah satu pihak yang diamankan. Besarnya nominal—yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah—menimbulkan pertanyaan miring: Transaksi apa yang begitu mahal sehingga membutuhkan pembayaran tunai dalam volume sebesar itu? Apakah ini harga dari sebuah izin HGB? Ataukah bagian dari skema pencucian uang yang lebih luas?

KPK saat ini masih melakukan penghitungan resmi dan pendalaman asal-usul dana tersebut. Barang bukti ini akan menjadi kunci untuk merekonstruksi alur kejahatan, mulai dari siapa pemberi, siapa penerima, dan untuk kepentingan apa uang “gunungan” tersebut disiapkan.

Sorotan Mengarah ke Menteri Nusron Wahid

Meski secara hukum belum ada keterlibatan langsung, OTT ini otomatis menempatkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam posisi yang sulit. Sejumlah pejabat eselon I dan II di bawah komandonya terjaring dalam operasi ini. Publik pun bertanya-tanya: Seberapa kuat pengawasan internal yang dilakukan oleh sang Menteri? Apakah temuan uang ratusan miliar ini memiliki kaitan politik dengan posisinya?

Penting untuk dicatat, hingga tahap ini, KPK belum menyimpulkan bahwa uang tersebut adalah milik pribadi Menteri Nusron Wahid. Namun, fakta bahwa anak buahnya terlibat dalam transaksi suap bernilai fantastis tentu menjadi tamparan keras bagi kredibilitas kementerian yang seharusnya menjaga aset negara.

Menanti Konstruksi Kasus yang Utuh

Publik kini menunggu kejelasan dari KPK. Siapa sebenarnya otak di balik transaksi HGB Bogor ini? Bagaimana mekanisme “jual-beli” izin tersebut berlangsung? Dan yang paling penting, apakah uang ratusan miliar itu hanya puncak gunung es dari korupsi pertanahan yang lebih sistemik?

Dengan 17 tersangka dan barang bukti yang sangat memberatkan, kasus ini diperkirakan akan berkembang menjadi perkara besar yang tidak hanya menghukum individu, tetapi juga membongkar mafia perizinan di tubuh ATR/BPN. KPK dituntut untuk transparan dalam mengungkapkan konstruksi perkara agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak luntur oleh tudingan tebang pilih. (Tim/Red)
  

Pemkab Meranti Berikan Rekomendasi Dukungan Pembentukan Riau Pesisir


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi terkait proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Dalam kesempatan itu, BPDOP-RP juga menyampaikan permohonan rekomendasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati H. Asmar menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyebut dukungan Pemkab Meranti diberikan dengan mempertimbangkan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asmar.

Menurutnya, dukungan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Meranti turut mengapresiasi semangat masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir yang diwujudkan melalui kesepakatan yang dikenal dengan nama “Mufakat Dumai”.

DPRD Soroti Rencana Ibu Kota
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan dukungan terhadap perjuangan DOB perlu diikuti dengan pembahasan sejumlah aspek strategis. Salah satunya terkait lokasi yang nantinya ditetapkan sebagai ibu kota daerah otonomi baru.

Khalid menyebut DPRD memahami aspirasi para pejuang DOB yang datang untuk meminta rekomendasi dukungan. Namun, berbagai aspek perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang, terutama dengan memperhatikan kondisi geografis serta kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah,” ujarnya.


Ia menambahkan, pembahasan lokasi ibu kota perlu dilakukan secara komprehensif agar pembentukan DOB nantinya tetap mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Untuk itu, DPRD Kepulauan Meranti belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu pandangan dari seluruh fraksi, sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait aspirasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Dukungan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut menjadi bagian dari proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Selanjutnya, proses pembentukan daerah otonomi baru tetap harus mengikuti mekanisme serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemkab Meranti terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Pesisir tersebut. 

"Kita mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah kedepannya," ujar Norham yang juga anak jati Kepulauan Meranti itu. 

Audiensi tersebut turut diikuti Bendahara BPDOB-RP, Bastian (Atah Bob), Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti.
  

Listrik Meranti Kerap Mati-Hidup, Pemkab dan Forkopimda Desak PLN Segera Bertindak


MERANTI — Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Terkait hal itu, Pemkab Meranti memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah konkret mengatasi persoalan kelistrikan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berbagai aktivitas kehidupan.

"Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten," kata Asmar.

Ia meminta PLN memberikan penjelasan yang utuh serta memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat berjalan dengan aman dan andal.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibukota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman," tegasnya.

Menurut Asmar, gangguan listrik juga dapat berdampak terhadap penanganan kondisi darurat. Ia mencontohkan saat terjadi kebakaran di Tanjung Samak, komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau turut terkendala akibat listrik padam.

"Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Meranti terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan listrik.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mendapatkan keputusan konkret dari PLN, bukan sekadar membahas solusi.

"Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala," tegas Khalid.


Menurutnya, pemadaman yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan berkembang menjadi aksi demonstrasi jika tidak segera mendapatkan kepastian penanganan.

"Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak," ujarnya.

Khalid meminta PLN memberikan kepastian penanganan, termasuk penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah.

PLN Siapkan Tambahan Mesin

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.

Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jaringan, pembangkitan hingga operator di lapangan.

Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah turun sekitar 50 persen.

PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), terutama pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.

Namun, persoalan kelistrikan Meranti juga berkaitan dengan kapasitas pembangkitan.

Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Proses pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.

Selain mesin 2 MW, PLN juga akan mendatangkan dua mesin tambahan berkapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.

Perwakilan operator menjelaskan, kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026. Keduanya ditargetkan langsung beroperasi untuk membantu mengurangi defisit daya.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.

Sementara mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan masuk ke Lemang pada 19 Oktober 2026.

Setelah mesin 2 MW beroperasi, PLN berencana meredistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan di wilayah lain.

"Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur," jelas perwakilan operator.

Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.

DPRD dan Forkopimda Minta Kesepakatan Direalisasikan

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun pihak legislatif.

"Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti," ujarnya.

Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga berharap kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.

"Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan persoalan listrik di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.

"Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen," ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara dan kesepakatan bersama. PLN menyatakan kesanggupan menindaklanjuti berbagai persoalan dan masukan yang disampaikan Pemkab Meranti dan Forkopimda.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun mesin yang dinilai layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.

Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit tersebut segera direalisasikan sehingga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat meningkat dan gangguan yang selama ini meresahkan masyarakat dapat teratasi.

Senin, 14 September 2026

  

Pemerintah Desa Kepau Baru Harap PLN ULP Selatpanjang Bisa Secepatnya Menambahkan Mesin

Acat (Kades Kepau Baru)

MERANTI - Masuknya jaringan listrik di Desa Kepau Baru kecamatan Tebingtinggi Timur masih menjadi perbincangan warga setempat dikarenakan masyarakat belom bisa menikmati listrik sepenuhnya 

Acat selaku kepala Desa Kepau Baru mengatakan untuk saat ini desa kepau baru hanya mampu Untuk penyambungan kwh sebanyak 150 pelanggan  dikarenakan keterbatasan daya dan dari 150 pelanggan tersebut kita sudah mendapatkan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa

Insya Allah dalam Minggu ini  pemasangan kwh meteran dari 150 pelanggan tersebut akan segera  terealisasi tambah acat

 pemerintah Desa Kepau Baru sangat berharap kepada menejer PLN ULP Selat panjang Supaya secepatnya bisa menambahkan mesin supaya warga yang belum tersambun juga bisa menikmati listrik seperti yang lainnya

"Saya selaku kepala desa kepau baru sangat berharap kepada Menejer PLN ULP Selatpanjang supaya  secepatnya bisa menambahkan mesin karna menurutnya warga saya sudah sangat lama mendambakan listrik 24 jam seperti di desa lainya dan jika listrik sudah tersambung semuanya maka persoalan listrik di desanya tidak akan menjadi persoalan lagi"

Ketika di konfirmasi  menejer PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra membenarkan bahwa Kemampuan daya mesin kita belom mampu untuk mengakomodir kan seluruh warga Desa kepau baru

Mesin kita hanya surflus 300 kWh dan Cuma mampu untuk melayani sambungan kWh lebih kurang 150 pelanggan dan permasalahan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah desa kepau baru supaya bisa membuat kesepakatan antara kepala dusun melalui kepala desa sebagai perwakilan masyarakat desa kepau baru untuk mendata 150 pelanggan Yang akan di sambungkan kwh nya

Dari hasil kesepakatan tersebut pemerintah Desa kepau baru Menyerahkan data ke pihak PLN nama nama pelanggan yang akan tersambung terlebih dahulu 

Ketika disinggung penambahan mesin Roni Saputra menjelaskan secepatnya akan kita usulkan namun kita tidak tau pasti kapan pastinya bisa terealisasi 

Jamaludin (Ketua DPC LSM KPK-RI)

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK -RI ) Kabupaten Kepulauan Meranti dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintah Desa Kepau Baru dalam memajukan desanya 

Jamaludin selaku Dewan Pimpinan Cabang LSM KPK -RI kabupaten Kepulauan Meranti dukung sepenuhnya terhadap pemerintah desa kepau baru  memperjuangkan jaringan listrik di Desa Kepau Baru

"Saya selaku ketua LSM KPK -RI Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah desa kepau baru dalam memajukan desanya seperti pada saat ini yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat kepau baru sudah lama mendambakan listrik 24 jam dan meminta kepada PLN Selatpanjang supaya secepatnya bisa menambahkan mesin

Menurut Jamaludin saat ini warga Desa Kepau Baru belum sepenuhnya bisa menikmati listrik sepenuhnya karna seperti informasi yang kita dapat saat ini di desa kepau baru hanya bisa tersambung kwh sebanyak lebih kurang 150 pelanggan 

Untuk itu Jamaludin berharap kepada pimpinan pln ULP Selatpanjang Supaya secepatnya bisa menambahkan mesinnya supaya tidak menjadi persoalan yang berkelanjutan. (Tim)
  

Rumah Terbakar, Semangat Persaudaraan Tetap Menyala


MERANTI - Musibah boleh datang tanpa diduga, tetapi persaudaraan tidak semestinya padam. Semangat itulah yang terlihat ketika keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Kepulauan Meranti hadir menguatkan salah seorang Sahabat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang menjadi korban kebakaran di Desa Dwi Tunggal, Kecamatan Rangsang.

Rumah milik Alif, salah seorang Sahabat Banser Kecamatan Rangsang, terbakar pada Sabtu (22/8/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan keluarga korban kehilangan sejumlah harta benda dan harus kembali menata kehidupan setelah sebagian tempat tinggal dan barang-barang yang dimiliki dilalap api.

Hampir tiga pekan setelah musibah itu, Sabtu (12/9/2026), jajaran Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepulauan Meranti bersama unsur NU hadir langsung ke kediaman korban. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar untuk memastikan seorang sahabat yang sedang diuji tidak merasa berjalan sendirian.

Kunjungan tersebut dihadiri Ky. Muhammad Shodiq, S.Pd., Wakil Ketua PW GP Ansor Riau; Muhammad Taufik, M.Pd., Ketua LDNU Kepulauan Meranti; Fuji Rizqiono, S.E., Kasatkorcab Banser Kepulauan Meranti; H. Ulya, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Rangsang; serta jajaran pengurus GP Ansor dan Banser Kepulauan Meranti.

Kehadiran para pengurus tersebut menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian organisasi terhadap kader yang tengah menghadapi musibah. Tidak hanya membawa bantuan, rombongan juga menyempatkan diri berbincang dan memberikan penguatan kepada keluarga korban.

Ketua PC GP Ansor Kepulauan Meranti, Muttaqin, ST, mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar untuk menyerahkan bantuan, melainkan juga untuk menyambung silaturahmi dan merasakan bersama apa yang sedang dihadapi oleh sahabatnya.

“Beliau adalah sahabat kita. Kita bersilaturahmi dan turut merasakan kesedihan yang beliau alami. Kita yakin ini adalah kersane Gusti Allah,” ujar Muttaqin.

Menurutnya, musibah yang dialami salah seorang kader merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan persaudaraan. Karena itu, kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata.

“Kami peduli dan akan selalu bersinergi bersama-sama untuk para sahabat, terlebih bagi mereka yang sedang diuji Gusti Allah,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian, PC GP Ansor Kepulauan Meranti menghimpun donasi dari para sahabat Ansor-Banser serta warga Nahdliyin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muttaqin juga menyampaikan permohonan maaf karena bantuan tersebut baru dapat disampaikan pada kesempatan tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, jajaran PC GP Ansor Kepulauan Meranti tengah mendampingi para kiai dalam mengikuti agenda Muktamar PBNU di Jombang.


Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Kepulauan Meranti, Ky. Muhammad Dalhar, turut memberikan penguatan kepada keluarga korban. Ia mengajak keluarga untuk tetap bersabar dan meyakini bahwa setiap kehilangan memiliki hikmah di sisi Allah SWT.

“Setiap kejadian, apa pun itu, semoga Allah mengganti apa yang telah raib dengan yang lebih baik, manfaat, barokah dan maslahat. Apa yang telah hilang dari hidup kita sebagai penghapus dosa dan kesalahan, dikifaratkan dan dihapus dosanya oleh Allah SWT,” tutur KH. Muhammad Dalhar.

Kepedulian keluarga besar NU tersebut kemudian diwujudkan melalui bantuan yang berhasil dihimpun. PC GP Ansor Kepulauan Meranti menyerahkan Rp10.950.000, PCNU Kepulauan Meranti Rp4.850.000, dan MWC NU Kecamatan Rangsang Rp9.000.000.

Tidak hanya berupa uang, bantuan juga dilengkapi dengan bingkisan pakaian yang diberikan para sahabat GP Ansor untuk keluarga korban.

Jika dijumlahkan, bantuan dari ketiga unsur tersebut mencapai Rp24.800.000. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban sekaligus membantu mereka memenuhi kebutuhan setelah kehilangan sejumlah harta benda akibat kebakaran.

Bagi keluarga korban, bantuan tersebut tentu tidak serta-merta mengembalikan apa yang telah hilang. Namun, lebih dari sekadar nilai materi, kehadiran para sahabat membawa pesan yang jauh lebih dalam: bahwa ketika seorang sahabat sedang diuji, ia tidak sendirian.

Di tengah rumah yang pernah dilalap api, persaudaraan justru menemukan maknanya. Kepedulian yang hadir dari sesama kader dan warga Nahdliyin menjadi pengingat bahwa semangat ukhuwah bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dirasakan dan diwujudkan.

Sebab dalam persaudaraan, ketika satu sahabat diuji, yang lain hadir untuk menguatkan. (Red)

Sabtu, 12 September 2026

  

Diduga Tidak Sesuai Spek, Proyek Jembatan Kunciran Mas Permai Tuai Sorotan, Pelaksana Bungkam Saat Dikonfirmasi


TANGERANG, BANTEN - Pembangunan penggantian Jembatan Perumahan Kunciran Mas Permai, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, menjadi sorotan warga. Proyek dengan nilai anggaran Rp558.849.000 tersebut diduga memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan Penggantian Jembatan Perumahan Kunciran Mas Permai, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2026. Penyedia pekerjaan tercantum PT Anak Nusantara Deco Indonesia, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pembongkaran dan pembangunan tengah berlangsung. Sejumlah material bongkaran berupa beton, batu dan besi terlihat berada di sekitar area pekerjaan.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan warga terkait kualitas serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Warga meminta pihak pengawas maupun Dinas PUPR Kota Tangerang tidak hanya melihat progres secara kasatmata, tetapi juga memastikan mutu material, ukuran konstruksi, pembesian, mutu beton, volume pekerjaan dan seluruh tahapan pembangunan sesuai dokumen kontrak.

Yang menjadi sorotan, ketika pihak pelaksana dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut, pihak pelaksana memilih bungkam dan belum memberikan penjelasan.

Sikap diam tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Kalau memang pekerjaannya sudah sesuai spek, seharusnya dijelaskan. Masyarakat berhak tahu karena ini menggunakan uang rakyat,” ujar warga.

Warga berharap Dinas PUPR Kota Tangerang segera turun melakukan pemeriksaan teknis secara langsung. Bila seluruh pekerjaan memang telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut sekaligus dapat menjawab keraguan masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, warga meminta agar segera dilakukan perbaikan sesuai kontrak sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima.

Diamnya pelaksana bukanlah bukti adanya pelanggaran. Namun, tanpa penjelasan dan pemeriksaan teknis, pertanyaan publik mengenai kualitas proyek ini tentu belum terjawab.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut. Dinas PUPR Kota Tangerang juga diharapkan memberikan klarifikasi dan hasil pengawasan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran publik. (Red)
  

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya


MAKASSAR - Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, aparat penegak hukum, dan pihak berwenang bertindak transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan beragam data dan fakta yang mengindikasikan ketidakberesan mencolok selama proses berlangsung. Antara lain, adanya dugaan peserta yang tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi maupun Uji Kompetensi (Ukom), namun tetap dilantik dan memperoleh Surat Keputusan (SK) jabatan. Tak hanya itu, terungkap pula ada calon kepala sekolah yang usianya sudah melewati batas maksimal yang diatur peraturan, namun tetap ditugaskan menjabat.

Kasus ini dinilai sangat krusial karena menyangkut tata kelola pemerintahan, kebersihan birokrasi, hingga masa depan mutu pendidikan di Kota Makassar. LPPHI Pusat menegaskan, penempatan pemimpin sekolah wajib berjalan sesuai aturan dan mekanisme baku, bukan didasari kepentingan pribadi maupun praktik yang melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, pejabat yang membidangi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Disdik Makassar telah dinonjobkan, sementara Kejaksaan Negeri Makassar diketahui mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Meski demikian, LPPHI mengingatkan seluruh proses harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan penetapan status hukum seseorang sepenuhnya kewenangan aparat berdasar alat bukti sah.

LPPHI Pusat menuntut seluruh dokumen dan tahapan proses pengangkatan dibuka secara transparan kepada publik — mulai dari pendataan kebutuhan jabatan, pengusulan calon, pelaksanaan seleksi, pelatihan, hingga penerbitan SK dan pelantikan.

“Jangan sampai guru yang sudah berjuang memenuhi syarat dan mengikuti seluruh prosedur justru tersisih, sementara pihak lain yang diduga tak memenuhi ketentuan malah menjabat. Kalau ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban hukum dan administrasi yang tegas,” tegas Ketua Umum LPPHI Pusat yang ditemui awak media di Makassar.

Seluruh proses ini seharusnya berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berlaku sejak 14 Mei 2025. Aturan ini mengatur secara rinci syarat kualifikasi pendidikan, sertifikasi, pangkat, kinerja, pengalaman, hingga batas usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Mekanisme seleksi pun wajib berjalan lewat sistem informasi terpadu milik Kementerian.

Merespons berbagai kejanggalan yang ditemukan, LPPHI Pusat mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab dengan data resmi:

1. Apakah semua peserta sudah lengkap syarat administrasi?
2. Apakah seluruh calon benar-benar mengikuti setiap tahap seleksi?
3. Apakah batas usia dipatuhi sesuai ketentuan?
4. Apakah proses berjalan lewat sistem dan jalur resmi?
5. Atas dasar apa SK diterbitkan?
6. Siapa saja pejabat yang terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan?

LPPHI Pusat meminta Kejaksaan Negeri Makassar dan aparat penegak hukum lainnya menindaklanjuti setiap laporan dan petunjuk dugaan pelanggaran yang ada. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi, maka SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar harus dievaluasi dan dibetulkan sesuai ketentuan.

Pihak LPPHI juga menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan demi memastikan standar nasional dipatuhi dan kerusakan sistem perizinan tidak berulang di masa mendatang. Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sekadar di pemeriksaan, melainkan tuntas sampai ke akar-akarnya agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali pulih.Tutupnya. (***)

Jumat, 11 September 2026

  

Prabowo: Bersaing dan Kritik Boleh, Tapi Tetap Rukun dan Bersahabat


JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan persahabatan dalam menjalankan demokrasi, meski terdapat perbedaan pandangan, persaingan, maupun kritik.

Hal itu disampaikan Prabowo pada momen puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang dihelat di GBK Arena, Jakarta, Rabu (9/9).

Prabowo mengatakan bahwa demokrasi itu memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memiliki warna dan pandangan yang berbeda. Persaingan, kritik, saran, hingga rekomendasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.

“Ini demokrasi Indonesia. Dan hari ini, di panggung ini, ya inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna. Bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi. Menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak untuk disampaikan tapi tetap kita rukun, tetap bersahabat, tetap berkeluarga,” tegas Prabowo.

Di momen HUT ke-25 Partai Demokrat, Prabowo juga menilai sikap saling menghormati di tengah perbedaan menjadi hal penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak semestinya menghilangkan kerukunan dan persahabatan. “Ini yang harus kita pegang,” ucapnya.

Prabowo juga menyinggung perjalanan politik Partai Demokrat dan dirinya yang pernah mengalami kemenangan maupun kekalahan dalam kontestasi politik. Prabowo sangat mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang tetap menjaga demokrasi ketika berada di luar pemerintahan.

“Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan. Tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki. Partai Demokrat tidak bakar-bakar,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya yang beberapa kali belum mendapat mandat rakyat sebelum akhirnya memenangkan Pemilihan Presiden.

“Saya waktu empat kali tidak menang, saya pun terima. Ya sudah, kita maju lagi,” tuturnya

Bagi Prabowo, perjalanan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus diterima dengan lapang. Prabowo menegaskan bahwa setiap pihak dapat terus bersaing dan menyampaikan kritik, namun tetap menjaga persatuan sebagai satu bangsa.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Demokrat pada era Pemilu tahun 2019 dan 2024. Prabowo menyebut dukungan tersebut menunjukkan adanya kesamaan cita-cita dan prinsip dalam membangun Indonesia.

“Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama,” ujar Prabowo. (Red)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi