TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Senin, 21 September 2026

  

LAMR Meranti Adakan Majelis Tepung Tawar Tamu Kehormatan Laksma TNI dr Imam Hidayat Sp. S


Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar upacara adat Majelis Tepung Tawar Tamu Kehormatan sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan sakral atas kedatangan tamu kehormatan. Prosesi adat yang sarat akan makna dan doa ini berlangsung dengan penuh khidmat di Gedung LAMR jalan Dorak, Senin 21/9/2026.


Turut hadir Ketua LAMR Meranti Datok Seri Afrizal Cik, S. Sos, M. Si, Bupati Meranti di wakili Asisten III Atan Ibrahim, M. Pd, Datok Timbalan adat LAMR Meranti Drs. Idham Syuib,Rombongan Mabes TNI DanRamil 02 Tebingtinggi Kapten A RH Efri Hardin Nasution beserta jajaran beserta Datok-datok dan puan-puan LAMR Meranti. 


Sambutan Datok Seri Afrizal Cik,Terima kasih kami ucapkan kepada Laksma TNI dr Imam Hidayat, Sp. S, apresiasi kepada laksma karna telah berjibaki memadamkan api khususnya d meranti umumnya di Riau, kebakaran bisa membawa berbagai penyakit, Dan ini lah yang kita apresiasi kepada laksma dan tim, suatu kehormatan dan kami butuh edukasi-edukasinya. 

Terakhir mohon maaf jika pelayanan kami kurang pada tempatnya karna kurun waktu yang singkat ini kami berupaya yang sebaik-baiknya ibarat kata pepatah Melayu ' Tak ade Rotan akar pun jadi " Ucap Datok Seri Afrizal Cik. 

Mewakili Bupati Meranti Asisten 3 Atan Ibrahim, M. Pd, Bupati menitipkan salam kepada kita beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita karna beliau menyambut kepulangan peserta MTQ Provinsi, 

Khususnya penanganan karhutla di Meranti pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan ribuan Terima kasih kepada  Laksma TNI dr Imam Hidayat, Sp. S

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Pemerintah Pusat kepada daerah kami.

Kami berharap kunjungan ini semakin memperkuat sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani Karhutla secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Sebagaimana semangat Melayu:
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.”


Mari kita bersama-sama menjaga bumi Melayu ini agar tetap aman, nyaman, dan lestari untuk generasi yang akan datang.

Sebagai pantun penutup 
Pergi ke hutan mencari rotan,
Rotan dibawa ke tanah seberang.
Mari bersama kita tingkatkan penanganan,
Agar Meranti aman, masyarakat pun tenang, akhir Atan Ibrahim. 

Dalam sambutannya Laksma TNI dr Imam Hidayat, Sp. S kami ngucapkan Terima kasih kepada LAMR Meranti atas smabutannya kepada Tim kami di kabupaten Kepulauan Meranti ini sungguh luar biasa terutama ucapan yang tiada kiranya kepada Datok Seri Afrizal Cik, S. Sos. M. Si ini suatu kehormatan pada kami khususnya saya Tim  penanganan Karhutla yang langsung menerima mandat dari panglima TNI

Atas nama bapak Panglima TNI kami ngucapkan Terima kasih atas smabutannya dan layanan kami bertugas selama 1 bulan lebih walaupun medan tugas di mwranti ini sangat berat namun kami ambil sebagian pengalaman dalam upaya untuk melancarkan tugas mulia tahapan dan penangulangan dan alhamdulillah Meranti sangat baik dan ini bukan hanya kerja kami tapi kita semua, penagulangan, pemadaman sehingga Meranti tidak ada lagi titik apinya, ucap imam. 

Selanjutnya imam mengapresiasi karhutla d Meranti merupakan keberhasilan kita bersama dan Terima kasih juga kepada Ketua Adat Melayu Datok Seri Afrizal Cik dan jajaran kmai akui ini merupakan dasar kejayaan di daerah ini, saya merasakan walaupun saya baru 1 bulan lebih d kabupatem Kepulauan Meranti ini, luar biasanya pelayanannya ramah tamah sopan santun dan tata keramanya dna saya mengucapkan 

Perosesi tepung tawar ini bukan sebagai adat tapi doa buat kmai bertugas ke depan nya, doa dan keberkahan ini di mana kmai bertugas, insya Allah amanah ini kami jaga di mana kami bertugas, bersinergi mengayomi dan mengamankan dan kami pun mohon doa restunya karna kami mohon pamit kembali ke markas besar TNI untuk menunggu penugasan lebih lanjut. 
Ijin kan saya menutup dengan pantun, 
Air tepung tawar harum bau nya 
Daun setawar penyejuk jiwa
Doa dan restu dari tertua adat Melayu dan masyarakatnya 
Yang kami cintai sudah kami semat di dada. **
  

Komunitas Pelari Kampong Sukses Gelar POCARI SWEAT Run Indonesia 2026 di Selatpanjang


SELATPANJANG — Suasana Minggu (20/9/2026) pagi di Selatpanjang berlangsung semarak. Ratusan pelari dari berbagai kalangan memadati pelataran Tetra Coffee, Grand Meranti Hotel, untuk mengikuti Mini Offline POCARI SWEAT Run Indonesia 2026 Selatpanjang Series.

Perhelatan yang digelar Komunitas Pelari Kampong tersebut merupakan bagian dari rangkaian Mini Offline Pocari Sweat Run Indonesia 2026 yang berlangsung serentak di sekitar 132 kota di Indonesia pada hari yang sama.

Mengusung konsep fun run, kegiatan ini terbuka bagi anggota komunitas, pelari dari komunitas lain, maupun masyarakat umum. Ketua Komunitas Pelari Kampong, Candra, mengatakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diperkirakan mencapai sekitar 150 pelari, termasuk peserta yang hadir tanpa melakukan registrasi sebelumnya.

“Kalau dihitung teman-teman yang ikut dengan dan tanpa registrasi, diperkirakan sekitar 150 pelari yang ikut berlari pagi ini. Sebagian lainnya juga ikut menyemarakkan kegiatan secara berkelompok di luar barisan utama,” ujarnya.

Peserta dapat memilih tiga kategori jarak, yakni 3 kilometer, 5 kilometer, dan 10 kilometer. Kegiatan ini tidak menerapkan sistem podium maupun pengalungan medali karena dikemas sebagai ajang lari bersama yang mengutamakan kebugaran, pengalaman, dan kebersamaan.

Candra mengatakan keterlibatan berbagai kalangan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Komunitas Pelari Kampong untuk memperkenalkan olahraga lari kepada masyarakat secara lebih luas.


“Harapannya, kegiatan seperti ini bisa terus mendorong masyarakat untuk gemar berolahraga. Lari bukan hanya soal mengejar waktu, tetapi juga menjaga kesehatan dan membangun silaturahmi,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Selatpanjang turut menjadi bagian dari ajang Pocari Sweat Run Indonesia 2026. Bagi Komunitas Pelari Kampong, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarpelari dan mendorong semakin berkembangnya olahraga lari di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, didampingi Kasat Reskrim IPTU M. Iqbalul Fikri beserta jajaran kepolisian setempat.

Para peserta kemudian menyelesaikan rute masing-masing dengan penuh semangat. Kegiatan berlangsung dalam suasana meriah dan hangat, sekaligus memperlihatkan antusiasme masyarakat Selatpanjang terhadap olahraga lari.

Sabtu, 19 September 2026

  

26 Masjid Jadi Sasaran Jumat Keliling, Polres Meranti Perkuat Pesan Kamtibmas


MERANTI - Jajaran Polres Kepulauan Meranti bersama empat polsek menggelar Jumat Keliling secara serentak di 26 masjid, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang melibatkan 1.525 jemaah tersebut diisi dengan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta imbauan menjaga kerukunan menjelang Pilkades serentak Oktober 2026.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Masjid Al Istiqomah, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Di hadapan 120 jemaah, Kapolres mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla dan menjaga keamanan lingkungan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak memerun atau membakar sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran," ujar Gede Adi.

Selain jajaran Polres, kegiatan serupa digelar di sejumlah masjid oleh polsek jajaran. Polsek Rangsang Barat melaksanakan Jumat Keliling di lima masjid dengan jumlah 510 jemaah. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi, S.I.P.


Selanjutnya, Polsek Merbau menggelar kegiatan di delapan masjid dengan total 350 jemaah. Polsek Tebing Tinggi Barat menyambangi enam masjid dengan jumlah 290 jemaah. Kegiatan di wilayah tersebut dipimpin Kapolsek Tebing Tinggi Barat IPDA Dominikus Turnip, S.E.

Sementara itu, Polsek Rangsang melaksanakan Jumat Keliling di enam masjid dengan jumlah 255 jemaah. Kegiatan dipimpin Kapolsek Rangsang AKP Aguslan, S.H.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan dalam Pilkades sebagai pemicu konflik.

"Mari kita laksanakan Pilkades serentak dengan damai, jujur, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan. Hindari penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, provokasi, serta tindakan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat," pesannya.

Di Masjid Al Istiqomah Desa Insit, kegiatan turut diisi dengan pembagian ratusan paket makanan dan minuman melalui program Jumat Berkah, penyerahan sarana kontak dan tali asih kepada pengurus masjid, serta makan bersama warga. (Humas Polres Meranti).

Jumat, 18 September 2026

  

Pemkab Meranti Dorong Pengelolaan Lahan Hutan dan Penguatan Pertahanan Pulau Rangsang


MERANTI — Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menerima kunjungan Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). Pertemuan membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan kawasan hutan, serta penguatan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang.

Asmar mengatakan kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan menyulitkan mobilisasi personel dan peralatan saat terjadi karhutla karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut," kata Asmar.

Ia menegaskan, pemerintah daerah kini memprioritaskan pencegahan, bukan hanya pemadaman. Menurutnya, sebagian lahan yang berstatus kawasan hutan belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga berpotensi terbengkalai dan rawan terbakar saat musim kering.

"Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya," ujarnya.

Asmar mencontohkan program peremajaan kelapa seluas sekitar 3.500 hektare. Namun, hanya 2.000 hektare yang dapat dikelola, sedangkan 1.500 hektare lainnya berada di kawasan hutan.

"Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan," katanya.

Selain karhutla, Pemkab Meranti mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri dan menjadi jalur lalu lintas kapal. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan TNI, Polri dan instansi terkait.

"Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya," jelas Asmar.


Sementara itu, Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan Mabes TNI telah meninjau sejumlah pos di Merbau dan wilayah Meranti serta berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat.

"Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan," ujar Imam.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga mencegah kebakaran. Karakteristik lahan gambut, kata dia, memungkinkan api bertahan di dalam tanah dan kembali muncul jika tidak ditangani secara menyeluruh.

Imam mendorong deteksi dini, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Ia juga mengapresiasi latihan pemadaman yang dilakukan rutin oleh jajaran terkait.

"Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP," katanya.

Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Terkait pertahanan, Imam menyebut kebutuhan penguatan unsur darat, laut dan udara harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Setelah bertugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti. Asmar berharap sinergi yang terbangun terus mendukung pencegahan karhutla dan penguatan keamanan wilayah.

Kamis, 17 September 2026

  

Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Pimpin Sertijab Lima Perwira, Dorong Penguatan Kinerja Kepolisian


MERANTI - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima perwira di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026). Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, personel, serta pengurus Bhayangkari.

Lima perwira yang menjalani sertijab mendapat penugasan baru pada sejumlah posisi strategis. AKP Gunawan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rangsang, kini dipercaya sebagai Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.

Jabatan Kapolsek Rangsang selanjutnya diemban AKP Aguslan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas. Sementara itu, Iptu Abdul Roni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud, ditugaskan sebagai Kasat Binmas.


Posisi Kasat Samapta dipercayakan kepada AKP Hendri Berson, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bagops Polres Kepulauan Meranti. Adapun jabatan Kasat Polairud diisi AKP Ridwan, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.

"Pergantian jabatan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Gede Adi.

Dia meminta para perwira yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan yang diberikan.

"Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, memperkuat soliditas internal, dan memastikan tugas perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik," tegasnya. (Humas Polres Meranti)
  

Bupati Asmar Pimpin Apel Harhubnas 2026, Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi


MERANTI — Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, memimpin Apel Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).

Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen insan perhubungan dalam menghadirkan transportasi yang aman sekaligus mendukung konektivitas masyarakat.

Dalam apel tersebut, Bupati Asmar membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam sambutan itu disampaikan bahwa Harhubnas tidak hanya menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan transportasi, tetapi juga menjadi refleksi atas sejumlah musibah transportasi yang terjadi belakangan ini.

Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban musibah transportasi dan keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan, keselamatan harus menjadi bagian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Insan perhubungan juga memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan dan mobilitas masyarakat, terutama ketika menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

Dalam kondisi tersebut, jajaran perhubungan dituntut mampu menjaga keselamatan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Ketika operasional harus dihentikan karena faktor keselamatan, perlu disiapkan alternatif agar konektivitas masyarakat tidak terputus.

Perkuat Konektivitas Wilayah

Pembangunan konektivitas juga menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan transportasi ke depan. Konektivitas diharapkan mampu menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kawasan permukiman sehingga biaya angkut dan logistik dapat ditekan serta pemerataan pembangunan semakin kuat.

Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi penguatan layanan angkutan perintis di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), pengembangan angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik.

“Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita,” pesan Menteri Perhubungan.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh insan perhubungan juga diajak menjadikan September sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Momentum ini diharapkan menjadi penguat budaya keselamatan yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang tahun.

Apel Harhubnas 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudit, Sekretaris Daerah,Sudandri, staf ahli bupati, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, sejumlah kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya.

Melalui peringatan Harhubnas 2026, Pemkab Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan mampu memperkuat konektivitas masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan daerah.

Rabu, 16 September 2026

  

OTT KPK Guncang Istana ATR/BPN: 20 Koper Uang Ratusan Miliar Disita, Pejabat Eselon I hingga Pengusaha Besar Diamankan


Jabotabek - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan pukulan telak terhadap praktik korupsi di sektor pertanahan. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Senin (14/9/2026), penyidik KPK mengamankan total 17 tersangka terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Yang paling mencengangkan, aparat menemukan sekitar 20 koper berisi uang tunai rupiah dan valuta asing dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Operasi ini bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan bongkaran sistemik yang menyeret nama-nama besar dari birokrasi pusat hingga konglomerat properti. Di antara 17 orang yang diamankan, terdapat pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung. 

Tak hanya birokrat, dunia usaha juga terseret. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, turut diamankan. Keterlibatan pengusaha raksasa properti ini mengindikasikan bahwa aliran dana suap tersebut berkaitan erat dengan proyek-proyek strategis berskala masif. Nama politikus Fahd A Rafiq juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diamankan, menambah kompleksitas jaring kepentingan dalam kasus ini.

Gunung Uang dan Tanda Tanya Besar

Temuan fisik berupa 20 koper penuh uang tunai menjadi sorotan utama publik. Uang-uang tersebut ditemukan di sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan salah satu pihak yang diamankan. Besarnya nominal—yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah—menimbulkan pertanyaan miring: Transaksi apa yang begitu mahal sehingga membutuhkan pembayaran tunai dalam volume sebesar itu? Apakah ini harga dari sebuah izin HGB? Ataukah bagian dari skema pencucian uang yang lebih luas?

KPK saat ini masih melakukan penghitungan resmi dan pendalaman asal-usul dana tersebut. Barang bukti ini akan menjadi kunci untuk merekonstruksi alur kejahatan, mulai dari siapa pemberi, siapa penerima, dan untuk kepentingan apa uang “gunungan” tersebut disiapkan.

Sorotan Mengarah ke Menteri Nusron Wahid

Meski secara hukum belum ada keterlibatan langsung, OTT ini otomatis menempatkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam posisi yang sulit. Sejumlah pejabat eselon I dan II di bawah komandonya terjaring dalam operasi ini. Publik pun bertanya-tanya: Seberapa kuat pengawasan internal yang dilakukan oleh sang Menteri? Apakah temuan uang ratusan miliar ini memiliki kaitan politik dengan posisinya?

Penting untuk dicatat, hingga tahap ini, KPK belum menyimpulkan bahwa uang tersebut adalah milik pribadi Menteri Nusron Wahid. Namun, fakta bahwa anak buahnya terlibat dalam transaksi suap bernilai fantastis tentu menjadi tamparan keras bagi kredibilitas kementerian yang seharusnya menjaga aset negara.

Menanti Konstruksi Kasus yang Utuh

Publik kini menunggu kejelasan dari KPK. Siapa sebenarnya otak di balik transaksi HGB Bogor ini? Bagaimana mekanisme “jual-beli” izin tersebut berlangsung? Dan yang paling penting, apakah uang ratusan miliar itu hanya puncak gunung es dari korupsi pertanahan yang lebih sistemik?

Dengan 17 tersangka dan barang bukti yang sangat memberatkan, kasus ini diperkirakan akan berkembang menjadi perkara besar yang tidak hanya menghukum individu, tetapi juga membongkar mafia perizinan di tubuh ATR/BPN. KPK dituntut untuk transparan dalam mengungkapkan konstruksi perkara agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak luntur oleh tudingan tebang pilih. (Tim/Red)
  

Pemkab Meranti Berikan Rekomendasi Dukungan Pembentukan Riau Pesisir


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi terkait proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Dalam kesempatan itu, BPDOP-RP juga menyampaikan permohonan rekomendasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati H. Asmar menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyebut dukungan Pemkab Meranti diberikan dengan mempertimbangkan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asmar.

Menurutnya, dukungan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Meranti turut mengapresiasi semangat masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir yang diwujudkan melalui kesepakatan yang dikenal dengan nama “Mufakat Dumai”.

DPRD Soroti Rencana Ibu Kota
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan dukungan terhadap perjuangan DOB perlu diikuti dengan pembahasan sejumlah aspek strategis. Salah satunya terkait lokasi yang nantinya ditetapkan sebagai ibu kota daerah otonomi baru.

Khalid menyebut DPRD memahami aspirasi para pejuang DOB yang datang untuk meminta rekomendasi dukungan. Namun, berbagai aspek perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang, terutama dengan memperhatikan kondisi geografis serta kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah,” ujarnya.


Ia menambahkan, pembahasan lokasi ibu kota perlu dilakukan secara komprehensif agar pembentukan DOB nantinya tetap mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Untuk itu, DPRD Kepulauan Meranti belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu pandangan dari seluruh fraksi, sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait aspirasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Dukungan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut menjadi bagian dari proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Selanjutnya, proses pembentukan daerah otonomi baru tetap harus mengikuti mekanisme serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemkab Meranti terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Pesisir tersebut. 

"Kita mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah kedepannya," ujar Norham yang juga anak jati Kepulauan Meranti itu. 

Audiensi tersebut turut diikuti Bendahara BPDOB-RP, Bastian (Atah Bob), Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti.
  

Listrik Meranti Kerap Mati-Hidup, Pemkab dan Forkopimda Desak PLN Segera Bertindak


MERANTI — Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Terkait hal itu, Pemkab Meranti memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah konkret mengatasi persoalan kelistrikan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berbagai aktivitas kehidupan.

"Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten," kata Asmar.

Ia meminta PLN memberikan penjelasan yang utuh serta memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat berjalan dengan aman dan andal.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibukota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman," tegasnya.

Menurut Asmar, gangguan listrik juga dapat berdampak terhadap penanganan kondisi darurat. Ia mencontohkan saat terjadi kebakaran di Tanjung Samak, komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau turut terkendala akibat listrik padam.

"Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Meranti terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan listrik.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mendapatkan keputusan konkret dari PLN, bukan sekadar membahas solusi.

"Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala," tegas Khalid.


Menurutnya, pemadaman yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan berkembang menjadi aksi demonstrasi jika tidak segera mendapatkan kepastian penanganan.

"Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak," ujarnya.

Khalid meminta PLN memberikan kepastian penanganan, termasuk penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah.

PLN Siapkan Tambahan Mesin

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.

Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jaringan, pembangkitan hingga operator di lapangan.

Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah turun sekitar 50 persen.

PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), terutama pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.

Namun, persoalan kelistrikan Meranti juga berkaitan dengan kapasitas pembangkitan.

Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Proses pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.

Selain mesin 2 MW, PLN juga akan mendatangkan dua mesin tambahan berkapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.

Perwakilan operator menjelaskan, kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026. Keduanya ditargetkan langsung beroperasi untuk membantu mengurangi defisit daya.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.

Sementara mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan masuk ke Lemang pada 19 Oktober 2026.

Setelah mesin 2 MW beroperasi, PLN berencana meredistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan di wilayah lain.

"Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur," jelas perwakilan operator.

Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.

DPRD dan Forkopimda Minta Kesepakatan Direalisasikan

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun pihak legislatif.

"Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti," ujarnya.

Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga berharap kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.

"Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan persoalan listrik di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.

"Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen," ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara dan kesepakatan bersama. PLN menyatakan kesanggupan menindaklanjuti berbagai persoalan dan masukan yang disampaikan Pemkab Meranti dan Forkopimda.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun mesin yang dinilai layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.

Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit tersebut segera direalisasikan sehingga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat meningkat dan gangguan yang selama ini meresahkan masyarakat dapat teratasi.

Senin, 14 September 2026

  

Pemerintah Desa Kepau Baru Harap PLN ULP Selatpanjang Bisa Secepatnya Menambahkan Mesin

Acat (Kades Kepau Baru)

MERANTI - Masuknya jaringan listrik di Desa Kepau Baru kecamatan Tebingtinggi Timur masih menjadi perbincangan warga setempat dikarenakan masyarakat belom bisa menikmati listrik sepenuhnya 

Acat selaku kepala Desa Kepau Baru mengatakan untuk saat ini desa kepau baru hanya mampu Untuk penyambungan kwh sebanyak 150 pelanggan  dikarenakan keterbatasan daya dan dari 150 pelanggan tersebut kita sudah mendapatkan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa

Insya Allah dalam Minggu ini  pemasangan kwh meteran dari 150 pelanggan tersebut akan segera  terealisasi tambah acat

 pemerintah Desa Kepau Baru sangat berharap kepada menejer PLN ULP Selat panjang Supaya secepatnya bisa menambahkan mesin supaya warga yang belum tersambun juga bisa menikmati listrik seperti yang lainnya

"Saya selaku kepala desa kepau baru sangat berharap kepada Menejer PLN ULP Selatpanjang supaya  secepatnya bisa menambahkan mesin karna menurutnya warga saya sudah sangat lama mendambakan listrik 24 jam seperti di desa lainya dan jika listrik sudah tersambung semuanya maka persoalan listrik di desanya tidak akan menjadi persoalan lagi"

Ketika di konfirmasi  menejer PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra membenarkan bahwa Kemampuan daya mesin kita belom mampu untuk mengakomodir kan seluruh warga Desa kepau baru

Mesin kita hanya surflus 300 kWh dan Cuma mampu untuk melayani sambungan kWh lebih kurang 150 pelanggan dan permasalahan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah desa kepau baru supaya bisa membuat kesepakatan antara kepala dusun melalui kepala desa sebagai perwakilan masyarakat desa kepau baru untuk mendata 150 pelanggan Yang akan di sambungkan kwh nya

Dari hasil kesepakatan tersebut pemerintah Desa kepau baru Menyerahkan data ke pihak PLN nama nama pelanggan yang akan tersambung terlebih dahulu 

Ketika disinggung penambahan mesin Roni Saputra menjelaskan secepatnya akan kita usulkan namun kita tidak tau pasti kapan pastinya bisa terealisasi 

Jamaludin (Ketua DPC LSM KPK-RI)

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK -RI ) Kabupaten Kepulauan Meranti dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintah Desa Kepau Baru dalam memajukan desanya 

Jamaludin selaku Dewan Pimpinan Cabang LSM KPK -RI kabupaten Kepulauan Meranti dukung sepenuhnya terhadap pemerintah desa kepau baru  memperjuangkan jaringan listrik di Desa Kepau Baru

"Saya selaku ketua LSM KPK -RI Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah desa kepau baru dalam memajukan desanya seperti pada saat ini yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat kepau baru sudah lama mendambakan listrik 24 jam dan meminta kepada PLN Selatpanjang supaya secepatnya bisa menambahkan mesin

Menurut Jamaludin saat ini warga Desa Kepau Baru belum sepenuhnya bisa menikmati listrik sepenuhnya karna seperti informasi yang kita dapat saat ini di desa kepau baru hanya bisa tersambung kwh sebanyak lebih kurang 150 pelanggan 

Untuk itu Jamaludin berharap kepada pimpinan pln ULP Selatpanjang Supaya secepatnya bisa menambahkan mesinnya supaya tidak menjadi persoalan yang berkelanjutan. (Tim)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi