Wabup Muzamil Bahas Penegasan Batas Wilayah Kepulauan Meranti, Kemendagri Beri Arahan Pengusulan Hak DBH

Juli 28, 2026   

Wabup Muzamil Bahas Penegasan Batas Wilayah Kepulauan Meranti, Kemendagri Beri Arahan Pengusulan Hak DBH

MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna membahas penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH).

Audiensi yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) tersebut, diterima langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., serta Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan kepastian batas wilayah sebagai daerah kepulauan yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan melalui wilayah laut.

Hingga saat ini, belum adanya penegasan batas wilayah yang mengakomodasi karakteristik Kepulauan Meranti menyebabkan daerah belum memperoleh hak Dana Bagi Hasil sebagaimana daerah lain yang berbatasan secara administratif.

Muzamil menjelaskan, penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penghitungan batas wilayah laut antardaerah dapat dilakukan sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan prinsip garis tengah (median line) apabila terdapat daerah yang saling berbatasan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil maupun daerah yang berbatasan.

Namun, sebagai daerah kepulauan yang tidak memiliki batas darat dengan kabupaten lain, Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh manfaat Dana Bagi Hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta arahan dan dukungan Kemendagri agar karakteristik daerah kepulauan dapat menjadi pertimbangan dalam penegasan batas wilayah administrasi.

“Kami hadir untuk meminta arahan dari Kemendagri terkait penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil. Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang seluruh batas wilayahnya berada di laut. Tentunya kami berharap daerah kami memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak fiskal daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Muzamil.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Kemendagri, Dr. Elfin Elyas, menjelaskan bahwa frasa “berbatasan laut” dalam regulasi masih dapat menjadi ruang pengkajian lebih lanjut.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peluang untuk mengusulkan penegasan batas wilayah melalui Gubernur Riau kepada pemerintah pusat dengan melengkapi argumentasi hukum serta kajian yang komprehensif.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kajian dampak yang ditimbulkan apabila Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memperoleh hak Dana Bagi Hasil, baik terhadap kapasitas fiskal daerah, pembangunan wilayah kepulauan, maupun kesejahteraan masyarakat.

Bupati Asmar Dorong Kemudahan Layanan Pensiun ASN melalui Sinergi dengan BRK Syariah

Juli 28, 2026   

Bupati Asmar Dorong Kemudahan Layanan Pensiun ASN melalui Sinergi dengan BRK Syariah

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN), termasuk saat memasuki masa purnatugas. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat menghadiri kegiatan ramah tamah BRK Syariah Selatpanjang bersama ASN pra pensiun dan purnabakti di Ruang Terbuka Hijau (RTH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang diawali dengan senam sehat bersama itu diikuti oleh ASN pra pensiun, para purnabakti, jajaran BRK Syariah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan yang ditujukan untuk memudahkan ASN dalam menghadapi masa pensiun.

Mewakili Direksi BRK Syariah Pusat, Pimpinan Divisi Konsumer, Irsyadi Sukri, menyampaikan bahwa BRK Syariah terus memperkuat pelayanan bagi para pensiunan melalui kerja sama dengan PT Taspen (Persero) Provinsi Riau. Dengan kerja sama tersebut, pengurusan administrasi pensiun kini dapat dilakukan langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa harus ke Pekanbaru.

"Seluruh layanan pengurusan pensiun kini sudah dapat dilayani di Kepulauan Meranti. Kami juga mengimbau para ASN agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan pensiun melalui SMS, WhatsApp, maupun media lainnya. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi," ujar Irsyadi.

Selain memberikan kemudahan layanan administrasi pensiun, BRK Syariah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi keuangan bagi calon pensiunan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan nasabah.

Irsyadi menegaskan, BRK Syariah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BRK Syariah berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk bagi para ASN yang telah memasuki masa pensiun.

"Kami berharap para ASN tetap mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada BRK Syariah, termasuk setelah memasuki masa pensiun," katanya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada para ASN yang telah mendedikasikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan kepada para ASN yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, pengabdian seorang ASN tidak berakhir ketika memasuki masa pensiun. Pengalaman, integritas, serta keteladanan para purnabakti tetap menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi daerah.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada BRK Syariah atas berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan ASN menjelang purnatugas, khususnya dalam pengurusan administrasi pensiun yang kini dapat dilakukan di Meranti.

"Ini merupakan kemudahan yang sangat berarti bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas. Kami berharap pelayanan seperti ini terus ditingkatkan," katanya.

Lebih lanjut, Asmar berharap BRK Syariah terus menghadirkan inovasi layanan, mulai dari pembayaran gaji pensiun, pembiayaan yang sehat, hingga edukasi pengelolaan keuangan agar para pensiunan dapat menikmati masa purnabakti dengan lebih tenang, mandiri, dan sejahtera.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan BRK Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak seluruh ASN yang memasuki masa pensiun agar tetap menyalurkan gaji pensiun melalui BRK Syariah.

"Saya berharap ke depan gaji pensiun ASN Kabupaten Kepulauan Meranti tetap disalurkan melalui BRK Syariah. Langkah ini akan semakin memperkuat peran bank daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan penghargaan kepada seluruh ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Ia berharap hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah, BRK Syariah, ASN aktif, dan para purnabakti tetap terjalin erat sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, Staf Ahli Bupati Suardi, Kepala BKPSDM Bakharuddin, Sekretaris BKPSDM Rodiah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur BRK Syariah Selatpanjang, serta para nasabah ASN pra pensiun dan ASN purnabakti.

Hari Mangrove Sedunia, Yayasan Generasi Hijau Beri Penghargaan kepada Kapolda Riau

Juli 27, 2026   

Hari Mangrove Sedunia, Yayasan Generasi Hijau Beri Penghargaan kepada Kapolda Riau

Peringatan Hari Mangrove Sedunia menjadi momentum bagi Yayasan Generasi Hijau Riau untuk memberikan penghargaan kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan atas komitmen dan konsistensinya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Green Policing.

Penghargaan berupa plakat Green Policing tersebut diserahkan langsung oleh Pengawas Yayasan Generasi Hijau Riau, Wais Al Qurni, di kawasan mangrove Kabupaten Rokan Hilir.

Penghargaan ini bertepatan dengan rangkaian kegiatan penanaman mangrove dan upaya pemulihan kawasan pesisir, dan peringatan hari Mangrove sedunia pada 26 Juli 2026 ini.

Wais Al Qurni mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap langkah nyata Polda Riau dalam mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.

Khususnya penyelamatan ekosistem mangrove yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir.

“Pada peringatan Hari Mangrove Sedunia ini, kami dari Yayasan Generasi Hijau Riau memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Riau melalui penghargaan Green Policing. Kami melihat komitmen Polda Riau dalam menjaga lingkungan dan kawasan hutan sangat nyata, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga upaya pemulihan ekosistem,” kata Wais Minggu (26/7/2026).

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menerima langsung penghargaan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

“Terima kasih. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Irjen Herry.

Penghargaan tersebut diberikan di tengah komitmen Polda Riau memperkuat implementasi Green Policing sebagai pendekatan kepolisian yang mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, edukasi, dan restorasi lingkungan.

Sebelumnya, Polda Riau berhasil mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas kawasan yang diduga mengalami kerusakan mencapai 118,21 hektare.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA yang diduga melakukan pembukaan lahan serta merusak ekosistem mangrove menggunakan alat berat jenis excavator.

Irjen Herry menegaskan, Green Policing bukan hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, tetapi juga mengedepankan pemulihan ekosistem melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Green Policing adalah upaya kolaborasi yang kita lakukan. Ada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan yang paling utama adalah upaya restoratif,” tegasnya.

Menurutnya, perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, TNI, akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat.

Melalui penghargaan yang diberikan bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia tersebut, Yayasan Generasi Hijau Riau berharap semangat kolaborasi dalam menjaga hutan, mangrove, dan ekosistem lingkungan di Provinsi Riau terus diperkuat sehingga upaya pelestarian alam dapat berjalan secara berkelanjutan.

Audiensi Bupati Asmar Berbuah Komitmen BNPP RI Kawal Pembangunan Kawasan Perbatasan Meranti

Juli 25, 2026   

Audiensi Bupati Asmar Berbuah Komitmen BNPP RI Kawal Pembangunan Kawasan Perbatasan Meranti

JAKARTA – Audiensi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membuahkan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, beserta jajaran.

Bupati Asmar hadir didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin, S.Pd., M.M., Drs. Jani Pasaribu, M.M., Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, S.H., M.M., Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, S.K.M., Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, M.Pd., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, S.T., M.Si., Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, S.E., Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, S.STP., M.Si., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran S.IP. MM.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan dukungan pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPP RI yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan," ujar Asmar.

Dalam paparannya, Bupati Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, meliputi peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, pemerataan program revitalisasi sekolah, serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, Bupati Asmar juga memohon dukungan BNPP RI terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan status beberapa ruas jalan di daerah tersebut menjadi jalan nasional. Usulan itu sebelumnya telah disampaikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum, di Pekanbaru.

"Kami berharap BNPP RI dapat memberikan dukungan dan membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Asmar.

Khusus program BSPS, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menuntaskan proses verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan di wilayah perbatasan yang diharapkan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyatakan komitmen BNPP RI untuk mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Terkait usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, BNPP RI menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait guna mendorong percepatan pembahasan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan program BSPS dan menyebut Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.

BNPP RI juga mendorong percepatan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pelaksanaan BSPS dapat segera dimulai. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dihadiri menteri terkait bersama media nasional.

Selain itu, BNPP RI akan memfasilitasi koordinasi terkait pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai melalui kementerian teknis, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi daerah agar Kepulauan Meranti memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai kawasan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M., menyampaikan salam dari Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kami berharap BNPP RI terus mengawal seluruh usulan yang telah disampaikan agar dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar di Kepulauan Meranti sudah sangat memprihatinkan. Begitu pula kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah layak huni melalui program BSPS, hingga pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017. Seluruh program tersebut menjadi harapan besar masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Al Amin.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu, M.M., berharap BNPP RI turut memberikan dukungan dan mendorong kementerian teknis terkait agar usulan peningkatan status Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam draf perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dapat terwujud.

"Penetapan Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah akan menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan. Karena itu, kami berharap BNPP RI dapat mengawal dan mendorong usulan tersebut kepada kementerian teknis terkait agar segera terealisasi," kata Jani.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat kawasan perbatasan.

Melalui komitmen yang disampaikan BNPP RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis berbagai program strategis yang diusulkan dapat segera terealisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Feni Utami Angkat Suara, Lagi-Lagi Fitnah Penipuan Terpa Bidang Saspras Disdik Kepulauan Meranti

Juli 25, 2026   

Feni Utami Angkat Suara, Lagi-Lagi Fitnah Penipuan Terpa Bidang Saspras Disdik Kepulauan Meranti

MERANTI - Lagi-Lagi Fitnah dan penipuan Terpa Kabid Saspras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini disampaikan Feni Utami kepada awak media Riau pro melalui sambungan telepon selulernya pada Rabu, 22/7/2026 sekira pukul 19.30 wib.

Feni mengakui baru selesai melaksanakan kegiatan revitalisasi dari Pekanbaru mau menuju Jakarta, ia menyampaikan ada oknum mengatasnamakan dirinya minta duit kepada rekanan (kontraktor). 

Terkait dengan paket proyek yang dalam proses tender di LPSE, Feni mengaku, tak ada kenal dengan rekanan yang lagi mengikuti proses tender yang bergulir paket proyek disdik tersebut murni  proyek lelang. 

” Ini namanya fitnah dan penipuan, ia telah berpesan kepada seluruh staf, jika ada informasi yang berseliweran mengatas namakan kabid untuk minta uang, tidak usah dilayani karena sebelumnya juga sudah pernah terjadi hal yang serupa,” ungkapnya. 

Feni Utami mengatakan meski ia bukan kelahiran Meranti tapi niat baik untuk membenahi dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berkobar.

Karena ada pepatah mengatakan dimana bumi dipijak di situlah langit dijungjung. 

Selaku Kabid Dinas Pendidikan dengan tegas disampaikan nya, terkait adanya fitnah dan penipuan yang menerpa dirinya, ia telah berkoordinasi dengan tim siber polres Kepulauan Meranti untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana tersebut. (*)

Camat Pulau Merbau Hermansyah, S.H. Sampaikan Tahniah Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu

Juli 25, 2026   

Camat Pulau Merbau Hermansyah, S.H. Sampaikan Tahniah Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu

Mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan antarwilayah tetangga, Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau memberikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu yang jatuh pada tanggal 24 Juli.

Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., didampingi Sekretaris Kecamatan M. Khusni, M.Pd.I, menyampaikan rasa bangga dan doa terbaik untuk kemajuan Kecamatan Tasik Putri Puyu agar terus berkembang menjadi wilayah yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam peryataannya, Hermansyah, S.H. menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang harmonis antar-kecamatan demi mendorong percepatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Merbau, kami mengucapkan Tahniah dan Selamat Hari Jadi ke-14 untuk Kecamatan Tasik Putri Puyu. Semoga di usianya yang ke-14 ini, Tasik Putri Puyu semakin maju, berbenah melangkah bersama menuju kecamatan yang unggul, agamis, dan sejahtera,” ujar Hermansyah, S.H.

Beliau juga menambahkan bahwa keharmonisan dan kerja sama strategis antara Kecamatan Pulau Merbau dan Tasik Putri Puyu akan terus dijaga, demi memperkuat konektivitas, pelayanan publik, serta potensi kemasyarakatan di kawasan sekitar.

Momentum peringatan ini menjadi simbol kuatnya tali silaturahmi serta komitmen kepemimpinan Hermansyah, S.H. dalam merangkul semua elemen untuk bersama-sama membina daerah yang kondusif, berprestasi, dan makin gemilang. (Red)

DPP PKB Lantik H. Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kepulauan Meranti Periode 2026–2031

Juli 23, 2026   

DPP PKB Lantik H. Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kepulauan Meranti Periode 2026–2031

JAKARTA - AKBP (Purn) H. Asmar resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan berlangsung di kawasan bersejarah Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional DPP PKB yang melantik sebanyak 514 Ketua DPC PKB dari seluruh Indonesia. Prosesi diawali dengan pembacaan petikan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan seluruh pengurus.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, secara resmi melantik seluruh pengurus DPC PKB se-Indonesia.

"Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik," ujar Cak Imin saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031, AKBP (Purn) H. Asmar dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC. Ia akan didampingi oleh H. Idris, M.Si sebagai Sekretaris dan Masnur, SH, MM sebagai Bendahara.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi perjalanan politik AKBP (Purn) H. Asmar. Sosok yang dikenal sebagai mantan perwira menengah Polri sekaligus Bupati Kepulauan Meranti itu kini mendapat kepercayaan untuk memimpin roda organisasi PKB di daerahnya.

Dengan pengalaman panjang di bidang pemerintahan, keamanan, dan pelayanan publik, Asmar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus membangun sinergi antara kader, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa proses penetapan 514 Ketua DPC tersebut dilakukan melalui tahapan seleksi yang sangat ketat.

Menurutnya, terdapat 1.816 kandidat yang mengikuti proses penjaringan sebelum akhirnya terpilih 514 Ketua DPC PKB se-Indonesia.

"1.816 kandidat itu dibawa ke forum Musyawarah Cabang dan ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kompetensi baik yang bersifat profesional dengan melibatkan pihak ketiga, para psikolog baik di lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga psikologi profesional. Dan alhamdulillah dari 1.816 lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia," jelas Abdul Halim.

Ia menambahkan, proses penentuan ketua dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat guna menjaga soliditas organisasi dan menghindari perpecahan yang berpotensi muncul akibat sistem pemungutan suara (voting).

Secara keseluruhan, DPP PKB telah menerbitkan Surat Keputusan terhadap 19.675 personel pengurus DPC PKB di seluruh Indonesia. Dalam prosesi pelantikan di Kota Tua Jakarta, kehadiran mereka diwakili oleh 2.570 pengurus, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari berbagai daerah.

Abdul Halim juga menegaskan bahwa kepemimpinan seluruh pengurus DPC akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja organisasi.

Mulai Kamis (23/7/2026), seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC diwajibkan menandatangani kontrak komitmen serta kontrak kinerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan DPP PKB.

"Jika dalam satu tahun kepemimpinannya dianggap layak untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kepemimpinannya. Jika tidak layak, akan dilakukan evaluasi," tegasnya.

Dengan dilantiknya AKBP (Purn) H. Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan kepengurusan baru mampu memperkuat mesin partai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperluas peran PKB dalam mendukung pembangunan daerah dan menyongsong agenda politik nasional maupun daerah di masa mendatang. (Red)

Hari Bhakti Adhyaksa, Kapolres Meranti Beri Kejutan Tumpeng ke Kejari

Juli 23, 2026   

Hari Bhakti Adhyaksa, Kapolres Meranti Beri Kejutan Tumpeng ke Kejari

MERANTI - Momen peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 di Kabupaten Kepulauan Meranti diwarnai suasana hangat penuh kebersamaan. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Rabu (22/7/2026) siang, dengan membawa tumpeng sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat kepada insan Adhyaksa.

Kedatangan rombongan Polres yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB itu menjadi kejutan bagi jajaran Kejari Kepulauan Meranti. Tumpeng diserahkan langsung oleh Kapolres kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado, S.H., M.H., sebagai simbol apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Adhyaksa dalam menegakkan supremasi hukum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan tradisi yang terus dijaga setiap peringatan Hari Bhakti Adhyaksa. Menurutnya, hubungan harmonis antara kepolisian dan kejaksaan menjadi modal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti sekaligus mempererat silaturahmi. Sinergi yang telah terjalin dengan baik harus terus dipelihara agar pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Gede Adi.

Suasana keakraban terlihat saat kedua pimpinan instansi bersama jajaran menikmati kebersamaan sambil berbincang santai. Selain mempererat komunikasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai perkara hukum di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolres menegaskan, kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak hanya sebatas hubungan antarinstansi, tetapi merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri. Dengan sinergi yang kuat, setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Reskrim IPTU M. Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Intelkam AKP Roly Irvan, S.H., M.H., Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., Kasie Humas IPTU Iskandar Nopianto, serta personel Polres Kepulauan Meranti.

Melalui momentum Hari Bhakti Adhyaksa ini, Polres dan Kejari Kepulauan Meranti menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas antarlembaga penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Ade Putra)

Pelepasan TEP 2026 IPB University, Wamen Viva Yoga: Kampus Berkontribusi Memajukan Kawasan Transmigrasi

Juli 23, 2026   

Pelepasan TEP 2026 IPB University, Wamen Viva Yoga: Kampus Berkontribusi Memajukan Kawasan Transmigrasi

Mengubah nasib untuk memberantas kemiskinan melalui program transmigrasi menjadi bagian dari perjuangan transmigran. Dengan kesabaran dan ketekunan apa yang diperjuangkan selain mampu meningkatkan derajad kehidupan juga menjadikan kawasan yang dulunya rawa-rawa atau hutan berubah menjadi berbagai kawasan produktif. 

“Beberapa waktu lalu Saya berkunjung ke Kawasan Tansmigrasi Telang di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kawasan tersebut saat ini telah menjadi sentra produksi beras”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. “Sebagai kawasan transmigrasi, Telang mendapat predikat daerah penghasil beras tertinggi di Indonesia”, tambahnya.

 

Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya memberi sambutan ‘Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 IPB University, Aula FMIPA, IPB University, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, 21/7/2026. Viva Yoga berharap dengan adanya program Trans Patriot, TEP, pembangunan kawasan transmigrasi akan menjadi lebih cepat guna meningkatkan pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat di sana.

Hadir dalam pelepasan itu Rektor IPB Dr. Alim Setiawan Slamet, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship Dr. Handian Purwawangsa, dan jajaran pimpinan IPB lainnya. 

TEP 2026 dikatakan merupakan kelanjutan dari TEP 2025. Pada tahun 2025, ada 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, master, dan mahasiswa dari UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, dan Unair, disebar ke 154 kawasan Transmigrasi untuk melakukan riset berbagai potensi sumber daya alam dan kelembagaan ekonomi. “TEP 2026, pesertanya ditambah Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin”, ujarnya.

  

Di tahun ini menurut Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi mengirimkan kembali para peneliti dengan jumlah 246 tim dengan anggota sebanyak 1.230 orang ke 53 kawasan. Limapuluh tiga kawasan itu terbagi ke dalam 41 Kawasan Prioritas Nasional, 2 Kawasan Prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 Kawasan Prioritas di Papua. “TEP 2026 dari IPB tercatat ada 25 orang menjadi ketua tim dan 125 orang menjadi anggota”, ujarnya.

TEP IPB disebut akan disebar ke kawasan Transmigrasi seperti Salor (Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan), Selaut (Kabupaten Simeulue, Aceh), Brunang-Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru (Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat), Batu Petumpang (Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung), dan Barelang (Kota Batam, Kepulauan Riau).

Hadirnya para profesor, Guru Besar, Doktor, Master, fan mahasiswa dari perguruan tinggi ternama itu diharap membuat anggota TEP merasakan pengalaman baru di kawasan transmigrasi. “Di sana akan merasakan bagaimana perjuangan warga trans untuk mengubah nasibnya”, ujarnya. “Dalam perjalanan waktu, para transmigran hidupnya menjadi sejahtera dan pendapatan meningkat”, ujarnya.

 

Diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi di Bungo, Jambi, transmigran sebagai petani kelapa sawit, apa yang diusahakan itu telah mensejahterakan hidup hingga bisa menyekolahkan anaknya. “Sejak ditempatkan di kawasan transmigrasi pada tahun 1982, mereka sekarang telah hidup penuh dengan kecukupan”, tuturnya. 

Peran penting hadirnya program transmigrasi yang telah menumbuhkan kawasan pertumbuhan baru membuat para transmigran pada masa Orde Baru disebut dengan pahlawan pembangunan, “dan saat ini disebut dengan Patriot Bangsa”, ucapnya.

Kesuksesan program transmigrasi yang mampu menciptakan geliat pembangunan di daerah membuat kepala daerah banyak yang mengajukan daerahnya dibuka kawasan baru transmigrasi. “Ada 61 proposal dari para bupati yang ingin di daerahnya ada kawasan baru Transmigrasi”, ungkapnya.  

Proposal pembukaan kawasan baru transmigrasi diajukan sebab dengan adanya pembukaan kawasan maka di sana akan ada pembangunan seperti pembukaan kawasan yang terisolasi. Dengan pembukaan kawasan terisolasi maka selanjutnya ada interaksi manusia, aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. “Salah seorang bupati mengatakan ada wilayahnya yang terisolasi. Untuk menuju ke sana dibutuhkan biaya yang lebih mahal daripada kalau pergi ke Jakarta”, ujarnya. Dengan adanya program transmigrasi maka masalah seperti itu bisa dipecahkan.

AKBP Gede Adi Pimpin Apel Perdana, Titip Tiga Pesan untuk Seluruh Personel

Juli 23, 2026   

AKBP Gede Adi Pimpin Apel Perdana, Titip Tiga Pesan untuk Seluruh Personel

MERANTI - Mengawali tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K memimpin apel perdana bersama seluruh personel di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Gogok. Momen tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Kapolres menyampaikan arah kebijakan sekaligus pesan penting kepada seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam amanatnya, AKBP Gede Adi menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan kinerja di lapangan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang konsisten dan profesional.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan pengabdian kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab yang turut membawa nama baik keluarga. Setiap tindakan anggota, kata dia, akan menjadi cerminan institusi sekaligus keluarga yang berada di belakang mereka.

"Saya berpesan ada tiga hal yang harus menjadi pedoman seluruh personel. Pertama, selalu berbuat yang terbaik untuk institusi sekaligus menjaga nama baik keluarga. Kedua, hadir dan selalu berada di hati masyarakat melalui pelayanan yang humanis serta profesional. Ketiga, jauhi narkoba maupun segala bentuk pelanggaran disiplin yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat," tegas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia menekankan bahwa tantangan tugas kepolisian saat ini menuntut setiap personel tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun, menurutnya, dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.

Selain itu, Kapolres mengajak seluruh anggota untuk memperkuat soliditas internal dan menjaga kekompakan dalam melaksanakan setiap tugas. Sinergi antarpersonel dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di wilayah Kepulauan Meranti.

Melalui apel perdana tersebut, AKBP Gede berharap seluruh jajaran memiliki semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga marwah institusi Polri, serta membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Saya ingin kita bekerja dengan hati, bekerja secara ikhlas, dan saling mengingatkan apabila ada rekan yang mulai keluar dari jalur. Jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mari bersama-sama menjaga nama baik Polres Kepulauan Meranti dengan memberikan pelayanan terbaik serta menjadi anggota Polri yang dapat dibanggakan oleh masyarakat," tutup AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.