TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Sabtu, 10 Januari 2026

  

Proyek Wisata Mangrove Desa Penebal Disorot, Dugaan Konspirasi Bendahara Desa dan Pelaksana Mencuat


BENGKALIS - Proyek pembangunan desa di kawasan Wisata Mangrove Jembatan Pelangi, Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kini menjadi sorotan tajam publik. Pembangunan toilet dua pintu dan area parkir yang menggunakan anggaran desa itu dinilai amburadul dan belum layak, namun ironisnya diklaim telah mencapai progres tinggi.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi pekerjaan yang jauh dari standar. Toilet belum siap digunakan, area parkir tidak tertata, dan kualitas pekerjaan dipertanyakan. Fakta ini berbanding terbalik dengan pernyataan pihak desa yang menyebutkan pekerjaan telah mencapai sekitar 70 persen.

Pernyataan tersebut justru memicu kecurigaan. Pasalnya, kondisi fisik proyek dinilai belum mencerminkan capaian progres sebagaimana yang disampaikan. Warga dan aktivis LSM menilai informasi tersebut menyesatkan dan diduga kuat hanya dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya pelaksanaan kegiatan.

Lebih parah lagi, bendahara desa disebut menyatakan bahwa sisa anggaran proyek telah dikembalikan ke kas daerah. Namun berdasarkan informasi yang berkembang, dana proyek tersebut diduga telah dicairkan 100 persen. Ketidaksinkronan antara pencairan anggaran dan realisasi fisik ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan keuangan.

Dugaan konspirasi antara bendahara desa dan pelaksana kegiatan pun mencuat ke permukaan. Proyek yang seharusnya menjadi fasilitas pendukung wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, justru disinyalir dijadikan ladang untuk mencari keuntungan pribadi.

Padahal, bendahara desa memiliki peran strategis dan vital dalam pengelolaan keuangan desa. Ia bertanggung jawab penuh atas penatausahaan, administrasi, penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), serta pertanggungjawaban seluruh transaksi APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kekecewaan mendalam juga disampaikan warga Desa Penebal. Mereka menilai hasil pembangunan sangat memprihatinkan dan mencoreng nama desa wisata. Warga merasa dirugikan karena dana publik yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak memberikan manfaat maksimal.

Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut menjadi sorotan. BPD dinilai gagal menjalankan peran kontrol terhadap jalannya pembangunan desa, sehingga membuka celah terjadinya dugaan penyimpangan.

Sejumlah LSM dan elemen masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan. Mereka meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas agar praktik serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Liputan : Syopian
  

Bupati Kepulauan Meranti Buka Turnamen Bola Voli Terpedo 2026


MERANTI - AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Syaiful Bahri, S.T, membuka Turnamen Bola Voli Terpedo Tahun 2026, Sabtu 10 Januari 2026. 

Hadir juga pada pembukaan turnamen itu, Dansat POM Lanud Roesmin Nurjadin, Letkol POM Hendra Suharta, Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga, Plt Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Eko Priyono, Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratna Sari, Dirut BUMDESMA Bersabar Mandiri Kecamatan Tebingtinggi, Susanto Sudarmo, Lurah Selatpanjang Selatan, Sri Suryani Dewi dan unsur lainnya. 

Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Porapar, Bupati Kepulauan Meranti menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan turnamen bola voli yang disponsori oleh Komandan Satuan POM Lanud Roesmin Nurjadin, Letkol POM Hendra Suharta, putra kelahiran Kota Selatpanjang.

"Turnamen bola voli ini dapat menjadi momen peningkatan sportifitas di kalangan generasi muda, khususnya di bidang olahraga," ujar Kadis Porapar, Syaiful Bahri. 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada Komandan Satuan POM Lanud Roesmin Nurjadin, Letkol POM Hendra Suharta, yang merupakan putra kelahiran Kota Selatpanjang, yang peduli terhadap bidang olahraga bola voli dengan mensponsori turnamen ini.

"Jadikanlah turnamen ini sebagai ajang menjaring atlet atlet terbaik untuk kedepannya mengharumkan nama daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hingga ke tingkat nasional dan internasional," ungkapnya. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Terpedo 2025, Desnatarisman, mengungkapkan turnamen ini terlaksana berkat dukungan putra asli Selatpanjang yang kini menjabat Komandan Satuan POM Lanud Roesmin Nurjadin, Letkol POM Hendra Suharta.


"Turnamen ini juga dalam rangka membangkitkan kembali semangat olahraga bola voli lapangan Terpedo yang sudah cukup terkenal sejak dulunya, dan mengenang para tokoh pendahulu yang telah mendirikan klub Terpedo," kata Desnatarisman. 

Dijelaskannya, turnamen Bola Voli Terpedo Tahun 2026 ini diikuti oleh 20 tim putra dan 20 tim putri di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Hadiah yang disediakan cukup fantastis, dimana Juara satu akan mendapat hadiah 10 juta rupiah," ungkapnya. 

Usai seremoni pembukaan yang menampilkan tari persembahan dari Sanggar Pusaka Budaya LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti binaan Ade Irawan, kemudian dilanjutkan pertandingan eksebisi antara Tim Voli Jaguar POM Lanud Roesmin Nurjadin melawan Tim Voli Polres Kepulauan Meranti. 

Pada pertandingan eksebisi itu, Tim Voli Polres Kepulauan Meranti menang pada set pertama dan kedua, kemudian kalah dari Tim Voli Jaguar POM Lanud Roesmin Nurjadin di set ketiga, dan pertandingan diakhiri dengan kemenangan Tim Voli Polres Kepulauan Meranti di set keempat. (Ade Putra)

Jumat, 09 Januari 2026

  

Bupati Asmar Pimpin Upacara HAB ke-80 Kemenag, Tegaskan Kerukunan sebagai Energi Pembangunan


MERANTI - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan doa bersama lintas agama. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (8/1/2026). 

Peringatan HAB ke-80 tahun ini mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Dalam amanatnya, Bupati Asmar menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai energi kebangsaan yang produktif untuk mendorong kemajuan bangsa. 

“Kerukunan adalah sinergi yang mampu merajut perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial menjadi kekuatan kolaboratif bagi pembangunan nasional,” ujar Asmar.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran Kementerian Agama sejak awal berdirinya Republik Indonesia merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Menurutnya, Republik Indonesia dibangun atas sinergi seluruh elemen bangsa, bukan oleh satu golongan tertentu. 

Bupati Asmar menilai para pendiri Kementerian Agama telah meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berperan aktif dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, adil, rukun, dan sejahtera. Delapan dekade perjalanan Kementerian Agama menjadi bukti perannya sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. 

“Peran Kementerian Agama saat ini semakin luas dan krusial, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, perawatan kerukunan umat, pemberdayaan ekonomi umat, hingga memastikan agama hadir sebagai solusi atas persoalan bangsa,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar juga mengapresiasi berbagai capaian Kementerian Agama sepanjang tahun 2025 melalui program Kemenag Berdampak. Transformasi digital yang dilakukan dinilai berhasil menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat kepada masyarakat. 

Selain itu, penguatan ekonomi umat melalui pesantren serta optimalisasi dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, kolekte, dana punia, dana paramita, dan dana kebajikan dinilai turut mendorong kemandirian lembaga keagamaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Di bidang pendidikan, Asmar menilai kualitas madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan terus mengalami peningkatan signifikan dan mampu bersaing dengan institusi pendidikan lainnya. 


Ia juga menyoroti keberhasilan program Desa Sadar Kerukunan yang dinilai mampu memindahkan wacana kerukunan dari ruang diskusi ke praktik nyata di tengah masyarakat.

Menghadapi tantangan global, termasuk era VUCA dan perkembangan Artificial Intelligence (AI), Bupati Asmar menekankan pentingnya peran Kementerian Agama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan mencerahkan. 

“Algoritma masa depan tidak boleh hampa dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus menjadi alat pemersatu, bukan pemicu perpecahan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus bertransformasi menjadi aparatur yang adaptif, inovatif, dan responsif dalam melayani umat dengan empati serta integritas. 

Peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama di Kepulauan Meranti ditutup dengan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan dan harapan agar Kementerian Agama ke depan semakin baik dalam menjalankan pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara. 

“Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah menjadi cahaya pencerah bagi Indonesia yang damai, maju, dan bermartabat,” pungkas Bupati Asmar.(Ade Putra)
  

Bupati Kepulauan Meranti Sambut Silaturahmi Sat Intelkam di HUT ke 80 Intelijen Polri


MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, sambut silaturahmi dan anjangsana jajaran Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Kepulauan Meranti dalam rangka Hari Jadi Fungsi Intelijen Polri ke 80, Senin (5/1).

Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Fungsi Intelijen Polri yang diperingati setiap 2 Januari.

Di kegiatan itu, jajaran Sat Intelkam Polres Kepulauan Meranti menyerahkan cenderamata sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada tokoh senior intelijen yang telah berkontribusi dalam perjalanan fungsi intelijen Polri.

Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyebut silaturahmi sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi serta soliditas antar generasi intelijen.

Menurut H Asmar, fungsi intelijen memiliki peran strategis sebagai “mata dan telinga” pimpinan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Lantaran itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan soliditas dalam menjalankan tugas.

“Saya juga pernah bertugas di fungsi intelijen. Jalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing, jaga soliditas, dan terus kembangkan fungsi intelijen, termasuk intelijen dasar, untuk mendukung tugas kepolisian dan pemerintahan,” ujar H Asmar.

Sementara, Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi dan anjangsana ini bertujuan untuk menjalin kedekatan emosional sekaligus meminta masukan dan arahan dari para senior intelijen.

“Kami berharap melalui silaturahmi ini mendapat motivasi serta pengalaman berharga dari para senior agar personel intelijen semakin profesional dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan terima kasih atas silaturahmi yang terjalin dan mendoakan agar fungsi intelijen Polri semakin kuat dan profesional di usia ke 80 tahun 2025. (Ade Putra)

Kamis, 08 Januari 2026

  

Bupati Kepulauan Meranti Sambut Kunjungan Kerja Danrem 031 Wira Bima Dengan Prosesi Adat Melayu


MERANTI - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Asmar, sambut kunjungan kerja Komandan Korem (Danrem) 031 Wira Bima di Pelabuhan Tanjung Harapan, Senin (5/1).

Penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa adat Melayu sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan.

Turut hadir di kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., Kapolres Kepulauan Meranti? AKBP Aldi Lafa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0303 Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ketua DPR LAMR Kepulauan Meranti, Pabung 0304/Bengkalis, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Prosesi penyambutan diawali dengan pengalungan bunga oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar kepada Danrem 031 Wira Bima. Selanjutnya, perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti memasangkan tanjak sebagai simbol kehormatan adat. Penyambutan semakin semarak dengan iringan musik kompang dan atraksi pencak silat khas Melayu.


Usai prosesi penyambutan, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Tanjung Harapan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program “Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya” yang digagas Kodim 0303 Bengkalis sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa di Provinsi Riau.

Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan kerja Danrem 031 Wira Bima ke Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat atas kehadiran Danrem di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga merasa nyaman selama berada di daerah kami. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan terdapat hal-hal yang kurang berkenan,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Kepulauan Meranti. (Ade Putra)

Selasa, 06 Januari 2026

  

Pelabuhan Desa Bandul Sudah Bisa Berfungsi Kembali


MERANTI - Pelabuhan dan jembatan akses masyarakat desa bandul kecamatan tasik putri puyu kabupaten Kepulauan Meranti selama bertahun-tahun yang rusak berat kini sudah kembali di perbaiki (rehap) oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan masyarakat desa bandul sudah bisa mengunakan pelabuhan dan jembatan tersebut.

Beberapa waktu yang lalu bupati H. Asmar Meranti mendapatkan laporan kondisi jembatan dan pelabuhan desa bandul rusak berat dalam kesempatan bupati Meranti H.Asmar bersama beberapa OPD terkait melihat langsung kondisi pelabuhan dan jembatan tersebut memang harus si perbaiki karena jembatan tersebut salah satu akses masyarakat desa bandul untuk kebutuhan baik dari pelabuhan penumpang bongkar muat serta akses untuk orang sakit yang di rujukan baik ke Meranti serta ke pekan baru.

Saat di temui media ini bupati Meranti H. Asmar menyampaikan terkait jembatan dan pelabuhan desa bandul tersebut sudah di perbaiki dan kondisi saat ini sudah bisa di manfaatkan kembali oleh masyarakat untuk aktivitas baik penumpang serta angkutan rujukan orang sakit serta bongkar muat di pelabuhan tersebut jelas asmar kepada media ini.

"Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan ada beberapa akses pelabuhan dan jembatan yang rusak yang kita kunjungi belum terealisi kita berharap bersabar itu sudah kita prioritaskan ke dinas terkait untuk segera di perbaiki tuturnya"

Demikian juga saat di wawancarai media ini salah seorang masyarakat desa bandul   Mas Anto di pelabuhan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Meranti sudah mendengar aspirasi masyarakat kami desa bandul ini dengan memperbaiki pelabuhan dan jembatan ini sebagai akses masyarakat baik itu buruh penumpang dan juga kebutuhan orang sakit tentunya jelas mas Anto kepada media ini.

Kembali media ini menjumpai orang nomor satu di desa bandul (kades) kepala desa H. Karyawan menjelaskan pertama sekali mengucapkan ribuan Terima kasih kepada bupati dan wakil bupati serta dinas perhubungan Meranti sudah memperbaiki pelabuhan dan jembatan desa bandul kami karena  jembatan dan pelabuhan ini akses segala prioritas masyarakat desa kami baik itu pelabuhan untuk penumpang buruh bongkar muat serta akses pasien yang akan di rujuk ke kabupaten serta provinsi tentunya turur H.Karyawan atau yang akrab di sapa H. Wawan  kepada  media ini. (Ade Putra)
  

Progresif, Satgasus KPK TIPIKOR Riau Apresiasi Langkah Cepat Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Kilang Sagu di Meranti


PEKANBARU |  Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR) Provinsi Riau memberikan apresiasi tinggi terhadap responsivitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Hal ini menyusul diterbitkannya surat resmi terkait tindak lanjut laporan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Kilang Sagu di Desa Pangkalan Balai, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua Satgasus DPW KPK TIPIKOR Riau, Julianto, menilai bahwa langkah cepat yang diambil oleh Korps Adhyaksa merupakan manifestasi dari komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, respons tertulis melalui surat Nomor: B-6547/L.4.5/Fo.2/12/2025 tersebut menunjukkan adanya sinergi yang sehat antara pengawas eksternal dan institusi penegak hukum.

"Kami mengapresiasi determinasi Kejaksaan Tinggi Riau dalam menelaah laporan yang kami sampaikan. Pelimpahan perkara ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti untuk tahap penyelidikan adalah langkah krusial dalam membedah indikasi kerugian negara pada proyek tersebut," ujar Julianto dalam keterangannya di Pekanbaru.

Mengawal Integritas Proyek Strategis
Laporan yang dilayangkan oleh Satgasus KPK TIPIKOR Riau pada awal Desember lalu menyoroti adanya potensi penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur kilang sagu. Proyek ini dipandang vital bagi ekonomi lokal, sehingga dugaan praktik korupsi di dalamnya dikhawatirkan dapat mencederai asas kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Julianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya proses hukum ini. Ia berharap tim penyidik di Kejari Kepulauan Meranti dapat bekerja secara profesional, komprehensif, dan menjunjung tinggi objektifitas dalam mengumpulkan alat bukti.

"Harapan kami, penyelidikan yang kini tengah bergulir di Kejari Meranti dapat berjalan secara akseleratif namun tetap presisi. Penegakan hukum yang berintegritas adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan rakyat, bukan justru terdistorsi oleh kepentingan personal atau kelompok," tambahnya.


Surat yang ditandatangani oleh Plh. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, S.H., M.H., tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa laporan dari masyarakat telah diproses dan diteruskan ke tingkat daerah untuk penyelidikan lebih lanjut.

Langkah ini dipandang sebagai sinyal positif bagi iklim pemberantasan korupsi di Bumi Lancang Kuning, di mana partisipasi publik melalui Yayasan pengawas seperti Satgasus KPK TIPIKOR mendapatkan ruang yang proporsional dalam sistem peradilan pidana.(Tim)
  

Proyek Agrowisata Mangrove Desa Penebal kecamatan Bengkalis Diduga Bermasalah, Pekerjaan Masih Amburadul


Bengkalis - Pelaksanaan proyek pembangunan di lokasi Agrowisata Wisata Mangrove Jembatan Pelangi, Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis diduga sarat penyimpangan. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Bermasa Kabupaten Bengkalis itu disebut-sebut telah dibayarkan 100 persen, meski kondisi pekerjaan di lapangan belum selesai dan jauh dari kata layak.

Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, sejumlah item pekerjaan tampak dikerjakan secara asal-asalan. Salah satunya adalah pembangunan toilet dua pintu yang hingga kini belum diplester, tidak memiliki atap, serta tidak dilengkapi septic tank. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan fungsi fasilitas umum yang seharusnya mengutamakan kenyamanan dan kesehatan pengunjung.

Tak hanya itu, area parkir kendaraan yang direncanakan dalam proyek tersebut juga belum dicor dan tidak dilengkapi resplank. Padahal, fasilitas parkir menjadi bagian penting dalam menunjang kawasan wisata. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Selain pekerjaan fisik utama, pemasangan lampu listrik tenaga surya  Sementara itu, pos jaga yang dibangun tampak belum sempurna dan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.Diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai perencanaan awal. Seluruh temuan ini memperkuat dugaan lemahnya pengawasan proyek.

Ironisnya, meskipun sejumlah pekerjaan belum rampung, dana proyek dikabarkan telah dicairkan sepenuhnya. Dan terkesan dipaksakan.sementara mereka sudah mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah diakhir penghujung tahun.Hal ini memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi oleh pelaksana kegiatan di lapangan yang Berkolaborasi dengan bendahara , tanpa memperhatikan mutu dan tanggung jawab pekerjaan. 

Yang lebih parahnya ketika tim media mendatangi lokasi pada sabtu 3 Januari 2025 pukul 14 .30 wib. tidak dijumpai adanya papan plank proyek desa. Yang seharusnya seluruh pekerjaan yang didanai oleh pemerintah wajib memasang plank proyek. 

Upaya konfirmasi kepada pelaksana kegiatan hingga saat ini mengalami kendala. Pelaksana proyek disebut sulit dihubungi, sehingga memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran proyek tersebut.

Lebih jauh, muncul pula dugaan adanya keterlibatan bendahara desa yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan. Jika dugaan ini benar, maka persoalan tersebut tidak hanya bersifat administratif, namun berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara.

Masyarakat Desa Penebal berharap agar Inspektorat, aparat penegak hukum, dan pihak terkait segera turun tangan melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh. Warga menuntut kejelasan dan penindakan tegas agar dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menjadi bancakan oknum tertentu.

 Ditulis Syopian

Senin, 05 Januari 2026

  

Ketua DPC GWI Meranti Jamaludin Endus Kejanggalan Dana DAK, DAU dan Desa: Proyek Rampung, Siltap Macet | Ke Mana Uang Negara?


MERANTI - Krisis keuangan yang melanda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti memasuki babak baru yang kian memprihatinkan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jamaludin, secara terbuka mempertanyakan integritas pengelolaan kas daerah, menyusul mandeknya pembayaran proyek fisik serta hak-hak pemerintah desa yang tak kunjung dicairkan hingga berganti tahun anggaran.

Menurut Jamaludin, fenomena “pekerjaan selesai, pembayaran tersendat” dan tertahannya dana desa merupakan preseden buruk yang mencederai kepercayaan publik, merusak iklim investasi, serta berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa di kabupaten termuda di Provinsi Riau tersebut.

Sorotan tajam diarahkan pada keterlambatan penyaluran dana desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun DPC GWI, Di duga dana desa tahap ke-11 yang seharusnya disalurkan hingga akhir Desember 2025 belum juga masuk ke rekening desa. Ironisnya, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti justru menyampaikan bahwa pembayaran baru akan dilakukan pada Januari 2026.

“Ini sangat janggal dan menyakitkan bagi kawan-kawan di desa. Dana tersebut merupakan hak desa pada tahun anggaran 2025. Jika memang pembayarannya justru digeser ke Januari 2026, maka wajar publik bertanya: selama ini uang itu berada di mana dan dikelola untuk apa?” tegas Jamaludin, Minggu (4/1/2026).

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) dan dana operasional desa tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan mengarah pada dugaan penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan peruntukan anggaran.


Tak hanya dana desa, proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kemacetan pembayaran. Padahal, DAK bersifat earmarked atau telah ditentukan secara spesifik peruntukannya oleh pemerintah pusat.

“Rekanan bukan hanya kehilangan margin keuntungan, tetapi terancam kolaps. Buruh menuntut upah, pengusaha menanggung utang material. Jika dana pusat telah ditransfer berdasarkan progres pekerjaan, namun tidak dibayarkan oleh daerah, ini merupakan indikasi serius pengabaian hak bahkan dugaan penyelewengan,” ujar Jamaludin.

Menyikapi kondisi tersebut, DPC GWI Kepulauan Meranti secara tegas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif terhadap arus kas dan pengelolaan keuangan di lingkungan BPKAD Kepulauan Meranti.

“Kami mencurigai pengelolaan kas daerah tidak sehat. Publik berhak mengetahui berapa saldo riil kas daerah per 31 Desember 2025. Mengapa dana yang telah ditransfer pemerintah pusat tidak segera disalurkan sesuai peruntukannya? Siapa yang bertanggung jawab atas penundaan sistematis ini?” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fajar triasmoko, MT belum mendapatkan tanggapan. Sikap diam pihak eksekutif dinilai justru memperkuat dugaan publik adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.

Krisis kepercayaan terhadap Pemkab Kepulauan Meranti pun kian menguat. Jamaludin menegaskan, apabila tidak ada penjelasan terbuka dan langkah korektif dalam waktu dekat, DPC GWI  siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional, termasuk akan membuat laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (ADE PUTRA)

Sabtu, 03 Januari 2026

  

Misteri Ratusan Hektare Lahan Negara di Rohil: Eksekusi di Atas Kertas, Hasil Diduga Masih Mengalir ke Kantong Pribadi


Rokan Hilir, Riau-Targetriau-Com. Teka-teki pengelolaan lahan kelapa sawit seluas 453 hektare di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kian memanas. Meski secara legalitas Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan negara, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya “lubang hitam” dalam penguasaan aset yang bernilai miliaran rupiah tersebut.

​Persoalan ini mencuat kembali setelah Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Komisi Pengawasan Korupsi Tipikor Provinsi Riau melakukan penelusuran ke lapangan. Hasilnya mengejutkan: ada jurang perbedaan data yang sangat tajam antara status hukum dengan pengakuan pengelola di lapangan.

​Ketua Satgasus KPK Tipikor Riau, Julianto, mengungkapkan temuan janggal saat melakukan konfirmasi kepada pihak Agrinas. Berdasarkan putusan inkrah Mahkamah Agung Nomor 2510K/Pid.sus/2015 yang telah direvisi, jaksa seharusnya telah mengeksekusi lahan seluas 453 hektare dari tangan SM alias Aseng untuk dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

​Namun, pengakuan berbeda datang dari pihak pengelola. “Saat dikonfirmasi, pihak Agrinas menyatakan bahwa lahan yang mereka urus hanya seluas 60 hektare,”ujar Julianto kepada awak media.

​Pertanyaan besar pun muncul: Di mana sisa lahan 393 hektare lainnya? Siapa yang memanen hasilnya, dan ke mana aliran dananya bermuara selama bertahun-tahun pasca-eksekusi Desember 2018 lalu.

​Dugaan bahwa hasil perkebunan sawit tersebut masih dikelola secara ilegal oleh mantan terpidana, SM alias Aseng, semakin menguat. Dalam persidangan perdata sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil melalui Kasi Datun telah memberikan sinyalemen bahwa negara dirugikan hingga Rp. 1 miliar per bulan dari hasil sawit yang tak masuk ke kas negara,” ungkap Julianto.


Wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada SM terkait temuan Satgasus Tipikor Riau ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, pengusaha yang sempat duduk di kursi legislatif tersebut tidak memberikan tanggapan sedikit pun.

Sikap bungkam ini menambah daftar panjang misteri sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun tersebut. Potensi Kerugian Negara dan Marwah Hukum Lahan 453 hektare tersebut kini berada dalam status “abu-abu” secara operasional.

Di satu sisi, jaksa merasa sudah menjalankan kewajibannya menjaga wibawa pengadilan dengan melakukan eksekusi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan pasca eksekusi diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk terus meraup keuntungan dari lahan yang berstatus kawasan hutan tersebut.

​”Hukum tidak boleh kalah oleh permainan di lapangan. Jika lahan itu sudah milik negara, maka setiap butir sawit yang keluar harus menjadi pemasukan negara, bukan memperkaya pribadi,” tegas Julianto.

​Kasus ini kini menjadi ujian bagi pemerintah Provinsi Riau dan aparat penegak hukum. Apakah mereka mampu mengambil alih secara utuh 453 hektare lahan tersebut, atau justru membiarkan aset negara “digerogoti” perlahan di bawah pengawasan yang lemah,” tutupnya.

Sumber: Satgasus KPK Tipikor Riau. (Jamaludin)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi