TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Jumat, 07 November 2025

  

Dekat Polsek Bengkalis, Gudang Kayu Ilegal Diduga Milik erol Bebas Beroperasi, Pemilik Tunjukkan Sikap Arogan


Bengkalis – Di tengah gencarnya Polda Riau menindak praktik illegal logging, ironi justru terjadi di jantung Kabupaten Bengkalis. Sebuah gudang pengolahan kayu yang diduga kuat milik seorang pria bernama Irol, terpantau bebas beroperasi hanya sekitar 250 meter dari Polsek Bengkalis, tepat di depan Puskesmas Bengkalis.

Pantauan di lapangan menemukan adanya aktivitas pemotongan kayu balok menjadi bahan jadi seperti papan dan broti, lengkap dengan piring pembelah kayu yang masih aktif digunakan. Aktivitas itu berlangsung terbuka tanpa adanya pengawasan dari aparat berwenang.

Dari hasil konfirmasi dan keterangan sumber di lapangan, kayu-kayu yang dijual di gudang tersebut diduga berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kayu itu dikirim melalui jalur laut dan kemudian diolah di Bengkalis menjadi bahan jadi sebelum dipasarkan kembali.

Menariknya, ketika tim mencoba meminta klarifikasi langsung kepada pemilik gudang, sikap yang ditunjukkan justru arogan dan menantang. Dengan nada tinggi, pria yang di kenal  bernama erol tersebut mengatakan,

Jangan gilo miko aj, yang miko tau aku jugo bisa lebih gilo. Kalau nak miko beritakan, beritakan aj lah! Aku ni lagi pening, banyak aku kena tipu dari yang katanya mau antar kayu dari Kudap, Kecamatan Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jangan buat aku tambah pening lagi!”

Pernyataan itu seolah memperkuat dugaan bahwa rantai pasok kayu dari wilayah Kepulauan Meranti ke Bengkalis masih terus berlangsung meski sudah berulang kali diingatkan aparat penegak hukum.

Warga sekitar pun merasa heran melihat gudang tersebut bisa beroperasi dengan leluasa di lokasi yang sangat dekat dengan markas kepolisian.
“Heran juga, dekat kantor polisi tapi tetap jalan aja. Kalau begini terus, masyarakat bisa hilang kepercayaan,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai aktivitas pengolahan kayu di gudang tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan menutup semua celah bagi praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. (***)

Kamis, 06 November 2025

  

Kilang Kayu Ilegal di Kelapapati Darat Diduga Kebal Hukum, Olah Hasil Ilegal Logging Secara Terang-Terangan


Bengkalis, Rabu (5 November 2025) — Dugaan aktivitas pengolahan kayu ilegal di wilayah Kecamatan Bengkalis kembali mencuat. Sebuah kilang kayu di Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diduga dengan leluasa mengolah hasil ilegal logging tanpa takut tersentuh hukum.

Pantauan tim investigasi media Targetriau.com di lapangan menemukan tumpukan kayu olahan dalam jumlah besar, berupa papan dan broti yang diduga kuat berasal dari kayu meranti dan kayu campuran hasil penebangan liar. Aktivitas pemotongan dan pengolahan kayu juga terpantau masih berlangsung di lokasi.

Saat tim mencoba melakukan konfirmasi di tempat, hanya tampak sejumlah pekerja kilang. Pemilik usaha yang disebut-sebut berinisial R, tidak berada di lokasi. Beberapa kali tim mencoba mendatangi kilang tersebut, namun R tidak pernah muncul. Bahkan, saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak ada jawaban sama sekali.

Padahal, kegiatan tersebut jelas melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b, disebutkan bahwa pelaku pengolahan kayu hasil hutan tanpa izin dapat dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Mirisnya, aktivitas pengolahan kayu ilegal ini terkesan dibiarkan dan seolah kebal hukum. Tidak terlihat adanya upaya penindakan dari aparat terkait, padahal praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan terang-terangan di wilayah hukum Polsek Bengkalis dan Polres Bengkalis.

Masyarakat sekitar menilai, lambannya tindakan aparat penegak hukum justru membuka ruang bagi pelaku untuk terus menjalankan bisnis haram ini. “Kalau sudah begini, yang dirugikan bukan cuma negara, tapi juga lingkungan dan masyarakat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Dengan temuan di lapangan ini, tim media Targetriau.com mendesak Polsek Bengkalis, Polres Bengkalis, dan Polda Riau segera turun menindak tegas dugaan aktivitas kilang kayu ilegal milik R tersebut.
Tindakan cepat sangat dibutuhkan agar perusakan hutan di Bengkalis tidak semakin parah dan hukum benar-benar tegak di atas keadilan. (Syopian)

Selasa, 04 November 2025

  

Buka Penilaian Desa Anti korupsi, Muzamil : Jangan Hanya Slogan Tapi Jadikan Budaya Kerja


MERANTI - Muzamil Baharudin, SM, MM, mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa untuk menjadikan antikorupsi sebagai gaya hidup dan budaya kerja, bukan hanya slogan semata. 

Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Desa Insit, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Selasa (4/11/2025).

Muzamil menyampaikan bahwa kehadiran Tim Penilai dari Provinsi Riau merupakan sebuah kehormatan. Sekaligus bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Pemberantasan korupsi bukan lagi hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan gaya hidup yang tertanam di setiap level pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muzamil menjelaskan bahwa upaya Pemkab Meranti dalam mewujudkan pemerintahan bersih telah diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya Zona Integritas di seluruh OPD serta pembinaan Desa Antikorupsi di beberapa lokasi percontohan.

“Langkah ini bagian dari ikhtiar kolektif untuk mewujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera. Visi ini mustahil tercapai jika masih ada celah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan,” ujarnya. 

Wabup juga menyoroti tiga faktor utama penyebab korupsi, yaitu substansi, struktur, dan kultur.

Secara substansi, para penyelenggara pemerintahan harus memahami aturan dan terus menyosialisasikan antikorupsi. 

"Di sisi struktural, kami melihat masih ada persoalan dari tingkat RT hingga kepala desa yang perlu terus dibenahi. Sedangkan secara kultural, korupsi seolah tak lagi dianggap tabu, ini yang paling berbahaya, karena sudah menjadi kebiasaan yang harus kita ubah,” terang Muzamil.

Ia pun berharap tim penilai dapat memberikan pembinaan dan transfer ilmu kepada aparatur pemerintahan di Meranti. 

“Kalau desanya bersih, maka kecamatannya juga akan bersih. Dengan begitu kita bisa wujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” katanya.

Tak lupa, Wabup berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar selalu saling mengingatkan dalam menjalankan tugas.

“Jangan malu untuk mengingatkan pemimpin jika melakukan kesalahan. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama dalam menjaga integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai dari Provinsi Riau, Dr. Ibnu Sina, ST, ME, yang juga Kabid Bina Pemerintah Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pencegahan korupsi dari tingkat paling bawah.

“Program ini bukan hanya soal pengelolaan keuangan desa yang transparan, tetapi juga membangun budaya integritas, partisipasi masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.

Ibnu Sina menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi mencari desa terbaik, melainkan sarana pembelajaran bersama.

“Bagaimana Desa Insit bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, para Asisten Setdakab Meranti, Inspektur Daerah Rawelly, dan sejumlah Kepala OPD, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. (Fikar)
  

PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Laksanakan Penetapan Titik Kiblat, Pesejuk, dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Karyawan


Aceh Timur - Manajemen PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara melaksanakan kegiatan penetapan titik kiblat, pesejuk, dan peletakan batu pertama pembangunan Mushola  di lingkungan perumahan karyawan Afdeling V, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal pembangunan sarana ibadah yang diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pembinaan akhlak, serta penguatan spiritual bagi keluarga besar perkebunan.

Acara dimulai dengan sambutan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penentuan arah kiblat menggunakan metode kompas magnetis dan observasi posisi matahari yang biasa diterapkan untuk memastikan akurasi arah kiblat untuk sholat, peletakan batu pertama dan tepung tawar, serta diakhiri dengan makan bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forkopimcam Indra Makmu, Pimpinan Dayah Bustanul Hidayah Tgk. Hasbiani bersama rombongan, Manajer Kebun Julok Rayeuk Utara Dedi Pribadi, jajaran manajemen kebun, perwakilan SPBUN Unit Kebun Julok Rayeuk. Utara, tokoh agama setempat, tokoh pemuda, serta karyawan dan keluarga yang tinggal di kompleks perumahan kebun. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, mencerminkan semangat kebersamaan khas insan perkebunan.

Dalam sambutannya, *Dedi Pribadi selaku manager PTPN julok rayeuk utara menyampaikan bahwa pembangunan mushola ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan spiritual karyawan.

“Mushola bukan sekedar bangunan fisik, tetapi rumah  bagi ketenangan batin atau rumah untuk menghadap Allah SWT, Kami ingin menghadirkan ruang bagi karyawan untuk bersujud, bersilaturahmi, dan memperkuat nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dari tempat ini, semoga lahir lingkungan kerja yang penuh keberkahan,” ujar Dedi Pribadi.

Beliau menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan lahir dan batin seluruh karyawan. Kehadiran mushola diyakini dapat menciptakan suasana kerja yang lebih seimbang, damai, dan produktif, sejalan dengan nilai-nilai AKHLAK di perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Forkopimcam Indra Makmu, yang turut hadir Irawansyah Panjaitan, SE,selaku Camat Indra Makmu, menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan keluarga besar PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara atas kepeduliannya dalam menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan.

“Kami mengapresiasi langkah perusahaan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memberi perhatian terhadap kesempatan karyawan untuk beribadah dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ini adalah contoh sinergi positif antara dunia kerja dan kehidupan beragama,” ujarnya.

Sementara itu, Tgk. Hasbiani, Pimpinan Dayah Bustanul Hidayah yang hadir bersama rombongan, menyampaikan rasa syukur dan doa agar pembangunan musala ini membawa berkah bagi seluruh pihak.

_“Semoga perhatian manajemen PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara terhadap fasilitas ibadah yang layak menjadi berkah dan penopang bagi keberlanjutan perusahaan yang diridai oleh Allah SWT. Mushola ini insya Allah akan menjadi sumber ketenangan dan cahaya bagi lingkungan kebun julok rayeuk utara tutur Tgk. Hasbiani.

Lebih lanjut, Dedi Pribadi menambahkan bahwa pembangunan musala memiliki manfaat luas, tidak hanya bagi individu karyawan tetapi juga bagi kehidupan sosial di sekitar kebun.

Mushola akan menjadi ruang pembinaan moral dan spiritual, tempat karyawan dan keluarga memperdalam keimanan serta mempererat hubungan antarwarga dengan semangat toleransi dan saling menghormati.
“Pekerja di lingkungan PTPN IV Regional VI bukan hanya dituntut untuk bekerja dan berproduksi, tetapi juga diberikan ruang untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Kami ingin seluruh insan perkebunan tumbuh menjadi pribadi yang seimbang — kuat dalam bekerja, tulus dalam beribadah, dan saling menghargai satu sama lain,” tambah Dedi Pribadi.

Pembangunan mushola ini menjadi bentuk nyata penerapan nilai-nilai AKHLAK BUMN, khususnya Harmonis dan Kolaboratif, dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus dijaga di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen manajemen untuk membangun perusahaan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.
_“Kami berharap mushola ini menjadi tempat yang menyejukkan hati, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan.

 Dari tempat ini, semoga tumbuh insan-insan perkebunan yang beriman,taqwa jujur, dan berakhlak mulia,”_ tutup Dedi Pribadi.

Dengan terlaksananya kegiatan penetapan titik kiblat, pesejuk, dan peletakan batu pertama pembangunan Musala Afdeling V, PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara menegaskan komitmennya untuk terus membangun lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual serta kemanusiaan.
Musala ini diharapkan menjadi sumber keteduhan dan kebersamaan, sekaligus simbol bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari keberkahan dan nilai-nilai kebaikan yang tumbuh di dalamnya. (I)
  

Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK, Langsung Dibawa ke Lantai 2


JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (4/11/2025) pagi. 

Setibanya di lobi utama, Abdul Wahid langsung dikawal petugas menuju lantai 2 gedung lembaga antirasuah tersebut.

Pantauan di lokasi, orang nomor satu di Riau itu tiba dengan mengenakan kaos putih dan masker. Ia tidak memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi.

Petugas keamanan KPK tampak mengawal ketat kedatangannya. Setelah turun dari mobil, Abdul Wahid hanya sempat menunduk dan berjalan cepat menuju pintu masuk utama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak KPK terkait agenda pemeriksaan Gubernur Riau tersebut. 

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025).

Dalam OTT tersebut, lembaga antirasuah itu mengamankan 10 orang, terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Salah satu yang turut diamankan disebut-sebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. (Red)

Senin, 03 November 2025

  

Publik Desak Kadis Disperindag Bengkalis Segera Selesaikan Masalah Tunggakan BPJS dan Uang Makan Satpam


BENGKALIS - Klarifikasi yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, ST, terkait tunggakan iuran BPJS tenaga honorer serta uang makan-minum Satpam tahun anggaran 2025, kini menuai sorotan dan desakan publik.

Pasalnya, alih-alih menenangkan situasi, pernyataan Zulpan justru memunculkan gelombang kekecewaan baru di kalangan pegawai non-ASN.

Zulpan sebelumnya membenarkan bahwa uang makan Satpam baru dibayarkan satu bulan dan iuran BPJS belum disetor, dengan alasan keterbatasan anggaran dan kendala teknis.

“Benar, baru dibayar satu bulan. Tapi uang makan-minum itu bukan hak pokok, sifatnya bonus. Bisa dianggarkan, bisa juga tidak, tergantung kemampuan daerah,” jelasnya, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan reaksi keras dari para Satpam dan tenaga harian lepas (THL). Mereka menilai Zulpan tidak memahami kondisi di lapangan.

“Kami tetap kerja setiap hari menjaga aset pemerintah. Tapi hak kami malah dianggap bonus. Kalau begini terus, bagaimana mau semangat bekerja?” ujar salah satu Satpam dengan nada kecewa.

Selain persoalan uang makan, status BPJS tenaga honorer yang nonaktif juga menjadi perhatian serius. Zulpan mengakui belum adanya penyetoran iuran dan menyebut tengah dilakukan perbaikan data.

Namun pegawai di lapangan mengaku tidak bisa berobat dan kehilangan hak klaim karena BPJS mereka terhenti.

“Kami mau bayar sendiri tidak bisa, karena harus lewat kantor. Jadi serba salah,” keluh salah seorang tenaga honorer.

Klarifikasi Zulpan yang dianggap tidak solutif itu kini mendorong desakan kuat dari publik dan lembaga masyarakat sipil agar permasalahan ini segera dituntaskan.

“Bupati Bengkalis dan Inspektorat harus turun tangan. Jangan biarkan pegawai kecil jadi korban kebijakan yang tidak pasti,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik Bengkalis.

Sejumlah pihak menilai, penyelesaian masalah ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena menyangkut hak dasar tenaga non-ASN yang telah bekerja penuh selama setahun.

“Kalau alasan teknis dan anggaran terus digunakan, kapan selesainya? Ini soal tanggung jawab moral dan keuangan daerah,” tegas seorang tokoh masyarakat Bengkalis.

Publik menunggu bukti nyata dari janji Kadis Disperindag Zulpan yang berkomitmen menuntaskan pembayaran pada November 2025.

Kini, masyarakat berharap bukan sekadar janji, tapi tindakan cepat dan nyata agar hak para Satpam dan tenaga honorer segera diselesaikan tanpa menunggu akhir tahun. (Tim)
  

KPK Tangkap Tangan Gubernur Riau Abdul Wahid Lewat Operasi Senyap


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi media sebagaimana dikutip. “Benar,” singkat Fitroh.

Fitroh juga memastikan bahwa dalam OTT kali ini, selain Gubernur Abdul Wahid, beberapa orang lainnya turut diamankan oleh tim KPK. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci identitas para pihak yang ditangkap maupun kasus yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai detail penangkapan dan barang bukti yang diamankan. Sesuai prosedur, para pihak yang tertangkap akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. (***)
  

Tetangga Diduga Aniaya Ibu Rumah Tangga di Desa Centai, Korban Meminta Pendampingan Para Legal


MERANTI - Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di penghujung Oktober 2025 di Desa Centai, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Seorang ibu rumah tangga bernama Nuri (40) yang sehari-hari berdagang, diduga menjadi korban tindakan tidak menyenangkan dan pemukulan yang dilakukan oleh tetangganya berinisial S (27), A, dan MI (60).

Kronologi Kejadian

Insiden tersebut terjadi pada Selasa (28/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB di kediaman korban, Desa Centai. Berdasarkan keterangan Nuri, peristiwa bermula ketika MI (60) mendatangi rumahnya dan melontarkan kata-kata kasar. Perselisihan pun terjadi karena MI kembali mengungkit masalah lama yang sebenarnya telah diselesaikan setahun sebelumnya.

Menurut pengakuan korban, konflik antara keluarganya dan keluarga MI telah berakhir sejak 8 Mei 2024. Saat itu, persoalan muncul karena dugaan perselingkuhan antara suami Nuri, A (44), dengan S (27), anak dari MI. Kedua pihak sempat melakukan perdamaian di Tanjung Balai Karimun dan sepakat untuk tidak saling berhubungan lagi.

Namun, pada pagi hari kejadian, MI kembali mengungkit masalah lama hingga terjadi adu mulut. Tak lama kemudian, S datang bersama suaminya A dan seorang kerabat berinisial N, dan situasi memanas hingga berujung kekerasan fisik.

“Pelaku S menjambak rambut saya dan memukul kepala bagian belakang hingga berdarah di hidung. Kepala saya lebam dan terasa pusing,” ungkap Nuri kepada wartawan.

Pertikaian baru berhenti setelah seorang warga yang juga saksi berinisial N datang melerai. Dalam keterangannya kepada Meranti Center News (2/11/2025), saksi N menyebut ia datang setelah mendengar suara anak kecil menangis dan langsung meminta keluarga MI untuk meninggalkan lokasi kejadian.

Langkah Hukum Korban

Keesokan harinya, pada Rabu (29/10/2025) pukul 11.00 WIB, Nuri bersama suaminya mendatangi SPKT Polres Kepulauan Meranti untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah menjalani visum di Puskesmas setempat, laporan resmi diteruskan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Meranti.
Kasat SPKT IPTU Wahyu membenarkan adanya laporan dugaan pengeroyokan tersebut.

“Benar, laporan telah kami terima dan sudah dilimpahkan ke Kasat Reskrim untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Centai, M. Latief S.Sos, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan pada tanggal 29 Oktober 2025 di kantor desa, dengan disaksikan Bhabinkamtibmas.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan damai lantaran korban tidak menerima perlakuan yang dialaminya.

Pendampingan Hukum

Merasa tidak mendapat keadilan, Nuri kemudian mengajukan pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cenderawasih Ramlan CPLA. Langkah ini diambil agar dirinya memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum yang layak.

Kasus dugaan pengeroyokan ini kini menjadi sorotan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat berharap aparat kepolisian dapat mengusut tuntas dan memberikan keadilan bagi korban.(Red)

Sabtu, 01 November 2025

  

Green Policing di Rangsang Pesisir: Polres Meranti dan Pramuka Tanam Mangrove Cegah Abrasi


Meranti - Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau, menggelar kegiatan edukasi peduli lingkungan dan penanaman pohon mangrove di Pantai Parit Besar, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan bertajuk Green Policing ini dipimpin oleh Wakapolsek Rangsang Ipda Dongan M. Manalu, diikuti personel Bhabinkamtibmas serta pelajar Pramuka dari MTs Raudatut Thalibin Desa Kedaburapat.

"Melalui kegiatan Green Policing ini, kami ingin mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga alam adalah bagian dari menjaga masa depan,” ujar Ipda Dongan.

Kegiatan Green Policing kali ini mengusung tema ‘Peduli Lingkungan dari Rumah dan Sekolah’, dengan rangkaian kegiatan berupa sosialisasi edukatif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, pemberian bibit pohon, serta penanaman mangrove di kawasan pesisir Parit Besar.

Selain Ipda Dongan, kegiatan juga dihadiri Bhabinkamtibmas Desa Kedaburapat Aiptu Andri Kurniawan SH, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Kedabu Aipda Daniel User, Kepala MTs Raudatut Thalibin Masripah, Pembina Pramuka Sukma, serta anggota Pramuka Gudep 0801–0802.

"Kami memberikan edukasi sederhana tentang cara menjaga kebersihan, mengelola sampah dari rumah, hingga menanam pohon sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Penanaman mangrove ini juga penting untuk mencegah abrasi pantai,” terang Ipda Dongan.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Para siswa terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian, mulai dari sosialisasi hingga kegiatan penanaman mangrove di tepi pantai.


"Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat,” tutup Ipda Dongan.

Terpisah, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH, menjelaskan bahwa Green Policing merupakan langkah strategis dan humanis Polri dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.

"Konsep Green Policing ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan. Kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda agar peduli terhadap lingkungan sekitar," ujar AKBP Aldi.

Menurut Kapolres, kegiatan ini merupakan program Kapolda Riau dalam menghadirkan pemolisian yang adaptif terhadap tantangan zaman, seperti krisis lingkungan, perubahan iklim, dan ancaman kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

"Kami ingin membentuk kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui Green Policing, Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian lingkungan," pungkas AKBP Aldi.
  

Pangdam XXIII/Palaka Wira Hadiri Posalia Kampung Lere 2025: Merawat Tradisi, Memperkuat Persaudaraan


Palu, 31 Oktober 2025 - Panglima Komando Daerah Militer XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, menghadiri kegiatan Posalia Kampung Lere 2025 yang digelar di kawasan Cagar Budaya Sou Raja, Kampung Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/10/2025).

Acara pembukaan berlangsung meriah dan khidmat dengan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kasdam XXIII/Palaka Wira, Wakil Wali Kota Palu, serta para unsur Forkopimda Sulawesi Tengah. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya lokal dan penguatan jati diri masyarakat daerah.

Posalia atau pesta rakyat merupakan kegiatan budaya tahunan yang digelar oleh warga setempat untuk melestarikan tradisi melalui pertunjukan seni, upacara, serta prosesi adat yang sarat makna kebersamaan. Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya identitas masyarakat Suku Kaili yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas.

Dalam acara tersebut, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas semangat masyarakat Lere dalam menjaga tradisi leluhur yang menjadi kekayaan bangsa.

“Kegiatan Posalia bukan hanya bentuk pelestarian budaya, tetapi juga cerminan jati diri bangsa yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Melalui kebersamaan dalam tradisi, kita memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, serta menanamkan semangat cinta tanah air di tengah masyarakat,” ujar Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam menegaskan bahwa TNI akan selalu hadir dan mendukung setiap upaya pelestarian budaya serta kegiatan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, dan gotong royong.

Kegiatan Posalia Kampung Lere 2025 akan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Oktober hingga 1 November 2025, dengan berbagai agenda menarik yang menggabungkan unsur budaya, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Rangkaian kegiatan di antaranya konser musik, penampilan seni dan budaya, pertunjukan sanggar seni, karnaval budaya, senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan adat Kaili, makan sayur kelor sehari, khatam Qur’an, hingga fashion show bertema budaya lokal.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Lere berharap agar nilai-nilai tradisi, kebersamaan, dan gotong royong tetap terjaga di tengah modernisasi, serta menjadikan Posalia Kampung Lere sebagai salah satu ikon budaya dan destinasi wisata unggulan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah.(Pendam XXIII/Palaka Wira)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi