TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Sabtu, 29 Maret 2025

Bupati Asmar Buka Bersama Masyarakat Meranti di Pekanbaru


PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kegiatan buka bersama masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di Kota Pekanbaru, Kamis (27/3/2025). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Furaya Pekanbaru itu dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. 

Dalam sambutannya, Asmar menyampaikan buka bersama tersebut bermaksud menjaga silaturahmi dengan masyarakat Meranti yang berada di perantauan, khususnya di Kota Pekanbaru. 

"Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan, memperkuat tali silaturahmi serta rasa peduli yang tinggi, agar kedepannya kita dapat membangun masyarakat yang selalu kompak dan bersinergi," kata Asmar. 


Lewat kesempatan itu, Asmar juga meminta saran dan masukan dari para tokoh masyarakat agar roda pemerintahan yang ia pimpin dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

"Kami mohon doa agar kami selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Kepulauan Meranti, serta membangun daerah," harap Asmar. 

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti di Pekanbaru, Sofyan Hamzah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Asmar serta Pemkab Kepulauan Meranti. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga silaturahmi masyarakat dengan pemerintah dapat terus terjalin. 

"Selaku orang tua, kami berpesan kepada para pemuda Meranti agar tidak menyia-nyiakan waktu. Kami titip negeri Kepulauan Meranti kepada yang muda-muda," ujar Sofyan Hamzah. (Prokopim)

Kamis, 27 Maret 2025

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPK Tahun 2026


ACEH TIMUR - Kepala Bappeda Ir Kahal Fajri ST,MT memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)  tahun 2026, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Timur, Rabu (26/03/2025) di Gedung Aula serbaguna Idi Timur. 

Dalam kegiatan tersebut, hadir dari perwakilan kejaksaan Aceh Timur,pengadilan Aceh Timur,perwakilan koramil dan perwakilan polsek atau polres juga sejumlah kepala opd Aceh Timur,camat Darul aman, serta setaf Ahli Aceh Timur. Selain itu, perwakilan dari instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, akademisi, organisasi keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan,

Ir Kahal Fajri  mengatakan, dari berbagai elemen masyarakat turut menyampaikan aspirasi dan masukan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

"Dengan adanya forum ini, program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan," ujarnya. 

Selain itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penyelarasan program antara Pemkab Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi Aceh, Ia menegaskan, bahwa kebijakan pembangunan di tahun anggaran 2025 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan layanan publik. 

Aspek-aspek ini menjadi prioritas setiap tahunnya untuk mendorong kemajuan daerah. Selain itu, Pemkab Aceh Timur berupaya mengoptimalkan sektor ekonomi di luar industri pengolahan, dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM guna mempercepat laju perekonomian daerah. 

Serta upaya pencegahan dan percepatan penanganan stunting juga menjadi perhatian utama, dengan diterapkannya  langkah strategis. (***)

Pemkab Meranti Gelar Festival Lampu Colok, Total Hadiah Rp 50 Juta


MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar Festival Lampu Colok dan Lampu Hias Tahun 2025 atau biasa dikenal dengan 27 likur. Tahun ini, Pemkab Meranti bekerja sama dengan Ikatan Pemuda RW-01 Jalan Perjuangan Desa Alahair Kecamatan Tebingtinggi. 

Kegiatan yang mengambil tema Malam Seribu Bulan, Malam Seribu Cahaya itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, Rabu (26/3/2025) atau bertepatan malam 27 ramadan 1446 H. 

"Festival ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan salah satu wujud kearifan lokal dan warisan nenek moyang yang harus dijaga serta terus dilestarikan," kata Muzamil.

Ke depan, ia berharap Disporapar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa menggelar kegiatan serupa dengan lebih meriah dan lebih baik lagi. Muzamil juga meminta untuk tuan rumah kegiatan bisa digilir, sehingga aura dan atmosfer festival lampu colok tersebut bisa dirasakan syiarnya dengan lebih luas. 

"Kami sangat bangga atas kerja sama dengan ikatan Ikatan Pemuda RW-01 Jalan Perjuangan Desa Alahair ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih," ucapnya. 


Selain itu, Muzamil juga mengungkapkan lewat festival lampu colok dan lampu hias tersebut mencerminkan kekompakan dan semangat persatuan dari masyarakat untuk memeriahkan malam 27 likur. Menurutnya hal itu harus dipertahankan sebagai modal membangun Kepulauan Meranti kedepannya. 

"Ini adalah modal yang sangat besar untuk kita membangun kabupaten yang kita cintai ini. Kami yakin dan percaya kalau kita bersatu dan kompak, kabupaten kita ini akan dapat menuju kabupaten yang unggul, agamis dan sejahtera," pungkas Muzamil. 

Sebelumnya, Kepala Disporapar Kepulauan Meranti, Ery Suhairi melaporkan ada 41 peserta ikut dalam festival tahun 2025 ini. Dengan rincian, 14 peserta kategori lampu colok dan 27 peserta kategori lampu hias.

Panitia sendiri telah menyiapkan hadiah untuk juara 1 sebesar Rp 7 juta, juara 2 sebesar Rp 6 juta, juara 3 sebesar Rp 5 juta, dan harapan 1 sebesar Rp 4 juta serta harapan 2 sebesar 2 juta. (Prokopim)

Pemkab Kepulauan Meranti Sampaikan LKPD Unaudited Tahun 2024 ke BPK Provinsi Riau


MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (27/3/2025), di ruang rapat Rumah Dinas Wakil Bupati jalan Dorak Selatpanjang.

Penyampaian LKPD itu dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Sekda Bambang Suprianto, Inspektur Daerah Rawelly, Kepala BPKAD Irmansyah, Sekretaris Inpektorat Mashudi, dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Ery Yoserizal.

Acara yg digelar secara virtual itu turut diikuti seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota se-Riau. 

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LKPD oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan jajaran Kepala Daerah dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dilanjutkan dengan penyerahan LKPD secara simbolis.


Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto, menyebut penyerahan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ia mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan ini sebelum batas akhir 31 Maret 2025. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan yang dijadwalkan akan digelar April hingga Juni 2025.

Usai kegiatan, Wakil Bupati Muzamil mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional dalam rangka memberikan gambaran akurat pengelolaan keuangan daerah serta laporan kinerja pemerintah daerah.

Ia berharap penyerahan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (Diskominfotik)

Kapolres Meranti Cek Kesiapan Pos Pam Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025


MERANTI - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan SH SIK didampingi Wakapolres Kompol Maitertika SH MH bersama pejabat utama (PJU) Polres Meranti melakukan pengecekan pos pengamanan dan pos pelayanan di Jalan Merdeka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (26/03/2025) sore.

Kapolres beserta rombongan meninjau Pos PAM Taman Cikpuan dan Pos Terpadu Pelabuhan Tanjung Harapan, untuk memastikan kesiapan personel dan fasilitas selama musim mudik Lebaran.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan SH mengatakan kegiatan pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas memiliki kesiapan optimal dalam menjalankan tugasnya, demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.  

“Kegiatan pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan kelengkapan, serta data pendukung baik di Pos Pam Taman Cikpuan maupun Pos PAM Pelabuhan Tanjung harapan,” kata Kapolres Meranti AKBP Kurnia Setyawan SH SIK.

Kapolres menghimbau anggota agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mematuhi SOP dalam melayani masyarakat, menerapkan body system, dan melayani masyarakat dengan humanis.

Kapolres juga memastikan pos dapat beroperasi efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan maksimal dan menjaga keamanan selama operasi, Hal ini juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam momen penting Idul Fitri 1446 H.

“Jaga kesehatan, karena tugas ke depan masih panjang. Masih ada arus balik yang harus diperhatikan, tetap waspada dan jangan underestimate. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan begitupun dengan masyarakat yang melaksanakan mudik,” Ujar Kapolres

Melalui pengecekan ini, diharapkan seluruh personel dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, sehingga pengamanan Idul Fitri 1446 H di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.**(Humas Polres Meranti).

Jelang Idul Fitri, Pemerintah Gampong Meunasah Teungoh Salurkan BLT Ekstrim 2025


ACEH TIMUR - Menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Pemerintah Gampong Meunasah Teungoeh Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ekstrim kepada 19 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Acara penyaluran BLT-DD tersebut berlangsung di Kantor Keuchik Gampong Meunasah Teungoeh yang turut dihadiri, Pj Keuchik Gampong Meunasah Teungoeh, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Babinsa, Bhabinkabtimas dan Keluarga Penerima Manfaat. Rabu (26/03/2025)

Pj Keuchik Gampong Meunasah Teungoh, Amir Hamzah, mengatakan BLT Ekstrim tersebut disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.

"BLT tersebut sudah ada dalam anggaran  dana desa sebesar 15%, dan dari hasil seleksi sesuai dengan aturan dan kriteria, di gampong kami yang berhak menerima itu sebanyak 19 KPM, dan ini kita salurkan menjelang hari raya Idul Fitri," Ujar Pj Keuchik Amir Hamzah

Pj Keuchik Amir Hamzah, juga berharap bantuan tersebut dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

"Harapannya, bantuan ini dapat di pergunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya bagi kelurga penerima manfaat, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga Penerima Manfaat," Kata Pj Keuchik Meunasah Teungoh.

Selain itu, Camat Nurussalam, Muzakkir, S.H.I., M. menghimbau kepada seluruh Keuchik yang berada di kecamatan Nurussalam agar segera menyalurkan BLT-DD

"Kepada seluruh Keuchik yang berada di kecamatan Nurussalam, khususnya bagi gampong-gampong yang sudah cair dana desa agar segera menyalurkan BLT, mengingat ini untuk kepentingan masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri," Papar Camat Nurussalam

Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat menerima sebesar Rp 900.000 dari Januari -Maret 2025.

Untuk diketahui, program ini merupakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim di daerah pedesaan dengan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada penerima yang terdaftar, berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. (***)

Selasa, 25 Maret 2025

Fraksi di DPRD Kepulauan Meranti Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati Tahun 2024


SELATPANJANG - Sejumlah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum (pandum) terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, bertempat di Balai Sidang DPRD, Selasa (25/3/2025) pagi.

Rapat Paripurna ketiga, masa persidangan kedua, Tahun Persidangan 2025 itu dipimpin  Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE dan Wakil Ketua DPRD Antoni Sidharta  dan turut hadir Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin serta sejumlah pejabat terkait dan anggota DPRD lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah menyampaikan adapun Rapat Paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 05/Kpts-DPRD/KBM/III/2025, Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan agenda pokok yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ kepala daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2024.

"Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 159 menyatakan bahwa pembicaraan tingkat pertama dalam penyampaian kota keterangan oleh Bupati, maka akan dilaksanakan pandangan umum  fraksi," kata Ardiansyah. 

Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024, fraksi PDI-P menyampaikan pandangan fraksi yang pertama. 

Fraksi PDI-P menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Pandangan umum fraksi ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI-P, Nina Surya Fitri, yang menegaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PDI-P menyoroti realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp. 1,139 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp. 1,126 triliun, menyisakan anggaran sekitar Rp. 2,39 miliar. Namun, fraksi mempertanyakan peruntukan sisa anggaran tersebut, mengingat belum adanya kejelasan terkait penggunaannya.

"Kami mengharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel. Kurangnya koordinasi dengan legislatif dapat menghambat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperbaiki citra buruk yang disematkan oleh BPK dengan predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer," ujar Nina.

Selain transparansi keuangan, Fraksi PDI-P juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang baru mencapai Rp. 97,7 miliar dari target Rp. 262,2 miliar. Fraksi menilai bahwa target tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih matang agar PAD dapat dioptimalkan melalui kerja sama dan inovasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di sektor ekonomi daerah, Fraksi PDI-P mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memanfaatkan kilang sagu bantuan pemerintah pusat di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kilang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih optimal guna mendukung industri sagu yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, di bidang kesehatan, fraksi menekankan perlunya pemerataan tenaga medis ke seluruh pelosok desa serta peningkatan layanan puskesmas dengan fasilitas rawat inap, dokter, dan ketersediaan obat yang memadai.

Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI-P mengkritisi kondisi jalan di desa-desa yang masih banyak mengalami kerusakan parah. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan jalan, mengingat kondisi ini sangat menyulitkan warga, terutama dalam keadaan darurat medis.

"Sangat memprihatinkan jika ada warga sakit yang harus dibawa dengan gerobak karena tidak ada akses untuk ambulans. Ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah," tegasnya.

Di akhir pandangannya, Fraksi PDI-P menyatakan bahwa mereka menyetujui LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Sopandi, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyelesaian dan penyampaian laporan tersebut. Fraksi PAN menilai bahwa secara umum, realisasi program telah sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

"Kami meyakini bahwa Saudara Bupati beserta OPD telah berupaya secara maksimal agar program-program dalam APBD dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Meranti. Namun, masih ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian agar pembangunan daerah semakin baik di masa mendatang," ujar Sopandi.

Fraksi PAN menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah, yang hanya mencapai Rp. 1,1 triliun atau 84,61% dari target Rp. 1,3 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih jauh dari harapan, hanya terealisasi sebesar Rp. 97 miliar atau 37,26% dari target Rp. 262 miliar.


Menurut Fraksi PAN, capaian yang rendah ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran atau tunda bayar.

Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran hanya mencapai 81,09% dari target Rp. 1,388 triliun. Fraksi PAN menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah lemahnya perencanaan pemerintah daerah, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program.

"Perencanaan yang kurang matang menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar ke depan bisa lebih baik," tegas Sopandi.

Fraksi PAN juga menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti yang mencapai 23,15% pada tahun 2024. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan dari 4,81% pada tahun 2023 menjadi 3,33% pada tahun 2024.

"Peningkatan angka kemiskinan ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik untuk mengatasinya agar kesejahteraan masyarakat meningkat," katanya.

Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan sektor ekonomi, termasuk penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) serta optimalisasi potensi daerah agar laju pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat.

Sebagai bentuk evaluasi dan saran, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting, di antaranya:

Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah daerah diminta terus membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang masih dalam kondisi rusak berat, terutama di desa-desa.

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Banyak sekolah di Kepulauan Meranti yang masih memiliki akses jalan yang buruk serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Fraksi PAN meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar Meranti bisa lebih maju di sektor ini.

"Mutu pendidikan harus terus ditingkatkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mencapai visi ‘Meranti Cerdas’ yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkas Sopandi.

Fraksi PAN menyatakan bahwa mereka menyetujui LKPJ Kepala Daerah 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya. Evaluasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.

Selanjutnya Fraksi PKB Plus PSI melalui juru bicaranya, Jani Pasaribu, menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah atas kerja keras mereka dalam mewujudkan visi "Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat."

"Kami melihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Jani Pasaribu.

Fraksi PKB Plus PSI menyambut baik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai 69,64% pada tahun 2024, naik dari 68,96% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan mulai membuahkan hasil.

Selain itu, tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 4,51%, lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional. Namun, Fraksi PKB Plus PSI juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan menjadi 23,15%.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pangan, ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam laporan yang disampaikan, Fraksi PKB Plus PSI menyoroti kesenjangan antara realisasi dan target PAD, yang hanya mencapai Rp. 97 miliar atau 37,26% dari target Rp. 262 miliar.

"Pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam menggali potensi daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber daya lainnya, agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi," katanya.

Meskipun belanja daerah telah terealisasi cukup besar, Fraksi PKB Plus PSI meminta agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya belanja modal dan belanja operasi yang tepat guna, serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran untuk mencegah pemborosan.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik," ujar Jani Pasaribu.

Fraksi PKB Plus PSI juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan, guna mengetahui efektivitas dan kendala yang dihadapi.

Fraksi PKB Plus PSI mendukung penuh visi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Mereka mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana publik untuk mencegah penyalahgunaan atau pemborosan.

"Kami percaya bahwa dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, tantangan yang ada dapat kita atasi bersama. Semoga tahun 2025 menjadi tahun percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti," pungkas Jani Pasaribu.

Fraksi PKB Plus PSI menyatakan bahwa mereka mendukung LKPJ Kepala Daerah 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya, dengan harapan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Elvira Nindia Fradista, menyampaikan pandangan umum terkait kinerja pemerintah daerah. Fraksi Golkar menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap capaian program pembangunan dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan akuntabel.

"Pembahasan LKPJ ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya," ujar Elvira dalam penyampaiannya.

Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari target Rp. 262 miliar, PAD yang berhasil terealisasi hanya Rp. 97 miliar atau 37,26%.

"Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru agar PAD dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat," tegas Elvira.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti kondisi tunda bayar yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan program daerah. Oleh karena itu, mereka mengingatkan pemerintah agar lebih realistis dalam menyusun asumsi pendapatan daerah.

Fraksi Golkar juga memberikan catatan terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta agar OPD yang kinerjanya masih minim, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Dinas Kesehatan, dapat meningkatkan efektivitas programnya.

"Masih banyak aspek di sektor kesehatan yang perlu dibenahi, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Kami mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan layanan kesehatan," ujar Elvira.

Salah satu perhatian serius Fraksi Golkar adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini TMP diberikan karena ditemukan sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan utama BPK meliputi:

Realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukan

Pengendalian belanja daerah yang tidak memadai

Nilai persediaan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya

Menanggapi hal ini, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berharap agar pemerintah daerah lebih transparan dalam mengelola keuangan, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar opini laporan keuangan dapat meningkat di tahun berikutnya," tegas Elvira.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pemanfaatan optimal sumber pendapatan guna mendukung program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan harus menjadi perhatian utama, terutama di daerah yang masih minim pembangunan.

"Peningkatan akses infrastruktur akan berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat. Kami berharap pemerintah konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan," ujar Elvira.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan mendukung LKPJ 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pembahasan lanjutan.

"Kami menyetujui LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan berikutnya, dengan harapan ada penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah ke depan," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan dalam berbagai sektor, Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui juru bicaranya Mulyono, menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra mengucapkan selamat atas pelantikan AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil, S.E., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2029 serta menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian LKPJ yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mereka juga menggarisbawahi beberapa capaian positif, seperti penurunan angka pengangguran dari 5,17% menjadi 4,51% serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,96 menjadi 69,64. Meskipun demikian, mereka menyoroti bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki IPM terendah di Provinsi Riau setelah Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun, Fraksi Gerindra menilai bahwa LKPJ 2024 terlalu normatif dan tidak komprehensif. Dengan hanya 10 halaman, dokumen ini dinilai tidak mampu menggambarkan secara utuh kinerja pemerintahan. Sebagai perbandingan, pidato LKPJ 2023 terdiri dari 61 halaman. Mereka juga mempertanyakan mengapa LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah 2020-2025 tidak disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Salah satu sorotan utama Fraksi Gerindra adalah rendahnya realisasi Pendapatan Daerah yang hanya mencapai 84,61% atau sekitar Rp. 1,1 triliun dari target Rp. 1,3 triliun. Mereka menilai perencanaan pendapatan kurang cermat karena estimasi pendapatan daerah tidak didasarkan pada potensi yang realistis.

Selain itu, mereka juga menyoroti kegagalan Pemda dalam mengamankan Partisipasi Interest (PI) 10% dari pengelolaan blok migas. Padahal, dana ini selalu dianggarkan dalam APBD selama lima tahun terakhir, namun hingga kini belum terealisasi.

Fraksi Gerindra juga mengkritisi ketimpangan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp. 262 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp. 97 miliar atau 37,26%. Mereka meminta penjelasan rinci terkait hal ini.

Realisasi belanja daerah juga dinilai jauh dari target, yaitu hanya 81,09% dari rencana Rp. 1,18 triliun. Fraksi Gerindra menilai bahwa penyebab utama bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga kurangnya kecermatan dalam penyusunan anggaran dan estimasi pendapatan.

Terkait pembiayaan daerah, dari target Rp. 63,5 miliar, hanya terealisasi Rp. 9,6 miliar (15,23%). Menurut Fraksi Gerindra, target pembiayaan hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran, bukan untuk membangun struktur APBD yang sehat. Mereka juga meminta penjelasan mengenai progres pembayaran utang daerah kepada PT. Bank Riau Kepri.

Salah satu isu yang menjadi perhatian besar Fraksi Gerindra adalah tunda bayar sebesar Rp. 119 miliar dalam APBD 2024. Mereka menilai bahwa seharusnya tunda bayar ini tidak perlu terjadi, karena berdasarkan analisis mereka, total pendapatan dan penerimaan daerah seharusnya cukup untuk menutupi belanja daerah. Jika tunda bayar memang terjadi, seharusnya pada 31 Desember 2024 masih ada sisa kas daerah sekitar Rp. 106 miliar.

Fraksi Gerindra juga mendesak agar tunda bayar dana desa yang telah tertunda selama tujuh bulan segera diselesaikan. Namun, mereka menekankan bahwa pembayaran harus melalui review Inspektorat dan rekomendasi BPK RI, serta tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Fraksi Gerindra memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya:

Menempatkan kepala OPD yang profesional dan berkompeten untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, dengan menghindari status Plt (Pelaksana Tugas) dan segera menetapkan pejabat definitif.

Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan agar keuangan daerah lebih stabil.

Memastikan program pengentasan kemiskinan ekstrim benar-benar berjalan, mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti berisiko menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi.

Menyajikan LKPJ yang lebih komprehensif dan transparan, serta memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan dalam pandangan umum Fraksi.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pandangan mereka bukan sekadar formalitas, tetapi harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah. Mereka berharap jawaban dari Pemda disampaikan secara sistematis, transparan, dan tanpa alasan klasik seperti keterbatasan waktu.

Dengan berbagai catatan dan kritik yang disampaikan, Fraksi Gerindra berharap ke depan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui juru bicaranya Rosihan Afrizal, menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam pernyataannya, Fraksi NasDem menyambut baik penyampaian LKPJ yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Fraksi NasDem berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berinovasi dalam menggali potensi sumber daya daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti mampu mencapai kemandirian fiskal.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Pemda diminta untuk fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat agar perekonomian daerah dapat berkembang lebih pesat.

Fraksi NasDem juga memberikan masukan kepada Pemda agar kebijakan belanja daerah ke depan lebih mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengeluaran untuk belanja aparatur. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pelayanan publik dapat meningkat secara bertahap.

Untuk belanja pelayanan publik yang memiliki nilai ekonomis, Fraksi NasDem mendorong agar Pemda mengarahkannya ke pengeluaran berbasis cost recovery, yang berarti pengeluaran tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah. Mereka juga menekankan pentingnya mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam investasi sehingga belanja pelayanan publik yang bersifat ekonomis tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber pendapatan bagi daerah.

Selain itu, Fraksi NasDem meminta penjelasan konkrit dari Pemda terkait target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun 2025. Mereka ingin mengetahui program prioritas yang akan dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang menghubungkan desa ke kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten. Menurut Fraksi NasDem, akses infrastruktur yang baik akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Fraksi NasDem kembali menegaskan agar Pemerintah Daerah fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pilar utama dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih maju dan sejahtera.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui juru bicaranya Pazrul Amraini, memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 yang telah dilakukan tepat waktu.

Dalam mencermati isi LKPJ, Fraksi PKS menekankan bahwa laporan ini telah disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur teknis pelaksanaan evaluasi pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan konstruktif terkait LKPJ 2024 yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah kurangnya upaya konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Pemkab Kepulauan Meranti masih bergantung pada pendapatan dari pajak dan retribusi, tanpa ada strategi nyata dalam ekstensifikasi pendapatan daerah.

“Kami menilai bahwa pemerintah perlu memanfaatkan aset-aset daerah secara lebih produktif, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru yang dapat menopang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Pazrul Amraini.

Selain itu, Fraksi PKS menyoroti realisasi PAD yang jauh di bawah target. Dari Rp. 262 miliar yang ditargetkan, hanya Rp. 97 miliar lebih yang terealisasi atau sekitar 37,26%. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius agar tidak mengganggu struktur APBD.

Dari segi pendapatan daerah secara keseluruhan, realisasi mencapai Rp. 1,1 triliun lebih atau sekitar 84,61% dari target Rp. 1,3 triliun lebih. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1,126 triliun lebih atau 81,09% dari target Rp. 1,388 triliun lebih. Dengan capaian ini, Fraksi PKS mempertanyakan mengapa tunda bayar tahun 2024 tetap terjadi dalam jumlah yang besar.

“Kami meminta Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk bekerja secara maksimal dalam menelusuri hal ini,” tegasnya.

Di sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Fraksi PKS menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal, terutama dalam hal kesejahteraan perangkat daerah dan desa.

Beberapa permasalahan yang disoroti antara lain:

Tertundanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Tertundanya insentif bagi ASN dan tenaga honorer

Menurut Fraksi PKS, kondisi ini berisiko menurunkan motivasi kerja ASN, bahkan dapat menyebabkan kurangnya tenaga ASN yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami khawatir dengan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan ASN dan perangkat desa, sehingga bisa berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” jelas Pazrul Amraini.

Di bidang pelayanan kesehatan, Fraksi PKS mengakui bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengalami perbaikan. Namun, masih terdapat keluhan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.

“Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi di RSUD,” tegasnya.

Harapannya, dengan evaluasi yang menyeluruh, RSUD Kepulauan Meranti dapat memberikan pelayanan yang lebih prima sehingga masyarakat merasa puas dengan layanan kesehatan yang diberikan.

Fraksi PKS menekankan bahwa LKPJ 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Pemda dalam meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, kesejahteraan ASN, serta pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

“Kami berharap Pemkab Kepulauan Meranti dapat lebih cermat dalam merancang kebijakan keuangan daerah, sehingga tunda bayar tidak lagi terjadi di masa mendatang,” pungkas Pazrul Amraini.

Terakhir, Fraksi PPP Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui juru bicaranya Suji Hartono, memberikan tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. Setelah mencermati capaian dan permasalahan pembangunan yang disampaikan, Fraksi PPP Demokrat menyampaikan beberapa catatan penting yang menjadi perhatian untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Fraksi PPP Demokrat menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan pendekatan yang lebih efektif, termasuk melalui restrukturisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, akurasi pendataan, serta transparansi dalam mekanisme penerimaan daerah.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu didorong dengan menyediakan sarana yang memadai, insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta inovasi kebijakan berbasis hasil.

“Kami berharap ada langkah konkret dalam memperbaiki sistem pendapatan daerah agar lebih efektif dan dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” ujar Suji Hartono.

Dalam sektor infrastruktur, Fraksi PPP Demokrat mengapresiasi upaya pembangunan yang telah dilakukan, meskipun masih ditemukan kendala pada pembangunan jalan poros penghubung antar desa akibat faktor teknis dan kebijakan anggaran.

Ke depan, kebijakan rasionalisasi anggaran diharapkan lebih mempertimbangkan urgensi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam sektor transportasi dan pengembangan infrastruktur pelabuhan guna meningkatkan konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama.

Di bidang kesehatan, Fraksi PPP Demokrat mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kesehatan melalui koordinasi yang efektif, perencanaan terstruktur, serta akses layanan yang lebih berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sektor pendidikan, optimalisasi anggaran diharapkan dapat mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, dengan fokus pada kualitas tenaga pendidik serta adaptasi sistem pendidikan terhadap perkembangan zaman.

“Evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang ada perlu dilakukan agar sektor pendidikan semakin efektif dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing,” tambahnya.

Fraksi PPP Demokrat juga menyoroti perlunya upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“Kami mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan dan meningkatkan layanan kelistrikan. Namun, penyelesaian masalah lingkungan membutuhkan kerja sama semua pihak, sementara stabilitas pasokan listrik bergantung pada sinergi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat,” jelas Suji Hartono.

Fraksi PPP Demokrat berharap langkah-langkah ini mampu memberikan manfaat nyata serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Efektivitas pembangunan daerah dinilai bergantung pada sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi PPP Demokrat menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan kinerja yang terencana dan terukur.

“Target pembangunan 2024 memiliki kaitan erat dengan sasaran jangka panjang. Namun, tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi secara mendalam agar kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Suji Hartono.

Sebagai bentuk penguatan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab, Fraksi PPP Demokrat juga menegaskan perlunya pemberian reward dan punishment bagi OPD yang mampu atau tidak mampu merealisasikan program sesuai target.

“Kami ingin melihat budaya kerja yang lebih disiplin dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PPP Demokrat berharap bahwa LKPJ 2024 menjadi dasar evaluasi yang komprehensif bagi peningkatan kinerja Pemkab Kepulauan Meranti.

“Pembangunan yang lebih optimal, berdaya guna, dan bermanfaat bagi masyarakat harus menjadi tujuan utama ke depan,” pungkas Suji Hartono.

Selanjutnya, LKPJ 2024 akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk memperdalam kajian dan penyempurnaan kebijakan daerah. (Humas Setwan)

DPRD Kepulauan Meranti Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024


SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Paripurna digelar di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Senin (24/03/2024) siang.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali mengungkapkan bahwa rapat paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor : 05/Kpts DPRD/KBM/III/2025 Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan Nota Pengantar LKPJ, paling lambat tiga bulan, setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan amanat Undang-undang," ungkapnya.

Dijelaskan Khalid Ali, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 13 Tahun 2019, Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rapat paripurna, yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 
"Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan Penyampaian LKPJ, Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024, yang akan disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti," ucapnya seraya mempersilakan Bupati Kepulauan Meranti untuk menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar mengawali pidatonya dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas 
kesempatan untuk menyampaikan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2024.

"Penyampaian LKPJ ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Dijelaskan Asmar, LKPJ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ini memuat 
keterangan tentang Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, Data Umum 
Daerah, Perubahan Penjabaran APBD, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Meranti Tahun 
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

"Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026 sebagaimana tercantum pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia," jelasnya.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman 
dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing;
3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat;
5. Membangun Harmonisasi Sosial-Budaya Masyarakat; dan
6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan 
bertanggungjawab serta memberikan layanan prima.

"Pada Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 211.771 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 66.385 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu 14.158 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 2020- 2024 mengalami pertambahan dari 209.211 jiwa pada tahun 2020 menjadi 211.997 jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,012464% per tahun. jumlah penduduk yang paling tinggi pertumbuhan penduduk selama tahun 2020- 2024 adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan pertumbuhan 0,01253% per tahun atau bertambah dari 18.698 jiwa pada tahun 2020 menjadi 19.653 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah pertumbuhan penduduknya selama 2020-2024 adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebesar -0,00209% dengan 66.880 jiwa pada tahun 2020 menjadi 66.322 jiwa pada tahun 2024," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Asmar juga menyampaikan bahwa jumlah ASN 
Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 3663 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2637 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1026 orang, dengan jumlah ASN ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia juga memaparkan kondisi makro Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2024, IPM Meranti mencapai 69,64 meningkat dari tahun 2023 yaitu 68,96 mengalami peningkatan sebesar 0,99%. Di sisi lain, Tingkat Kemiskinan Meranti sedikit fluktuatif tahun 2022 tingkat kemiskinan 23,84%, tahun 2023 turun pada angka 22,98% dan tahun 2024 ada pada angka 23,15%. 

"Kami terus berupaya agar meranti terus dapat menurunkan tingkat kemiskinan ditengah kondisi yang cukup sulit. Kami berharap akan ada inovasi penggalian potensi sumber daya baru guna meningkatkan PAD sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran di Meranti pada tahun 2024 sebesar 4,51%, menurun sebesar 12,77% dari tahun 2023 yaitu 5,17%, lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Nasional tahun 2024 sebesar 4,91%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Meranti tahun 2024 adalah 3,33%, menurun dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 yaitu 4,81%. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan Pertumbuhan Ekonomi di beberapa sektor," ucapnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat disampaikan bahwa secara umum struktur pendapatan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2024, Pendapatan Daerah secara keseluruhan dapat 
direalisasikan sejumlah Rp.1,1 triliun lebih atau mencapai 84,61% dari target 
yang telah ditetapkan sejumlah Rp.1,3 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaen Kepulauan Meranti terealisasi sejumlah Rp.97 milyar lebih
atau 37,26% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.262 milyar lebih. Dilihat 
menurut jenis pendapatan dari Pajak Daerah terealisasi Rp. 18,5 milyar lebih 
atau 45,14% dari target Rp. 41,1 milyar lebih. Pendapatan Retribusi Daerah 
sejumlah Rp.64,92 milyar lebih atau 68,25% dari target yaitu Rp.95,12 milyar 
lebih. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp.9.5 milyar lebih atau 11,82% dari target yaitu Rp.80,5 milyar lebih. Serta Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.4,7 milyar lebih atau 10,38% dari target yaitu Rp.45,5 milyar lebih. 

"Selanjutnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 
terealisasi sejumlah Rp.965,3 milyar lebih atau 97,97% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.985,3 milyar lebih. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terealisasi sebasar Rp. 76.5 milyar lebih atau 77,10% dari target sebesar Rp. 99,3 milyar lebih. Untuk lebih jelas menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada Bab I LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan dari pidato pengantar ini," ucapnya lagi.


Selanjutnya kata Asmar, berdasarkan potensi penerimaan daerah tersebut, selanjutnya dapat diuraikan pemanfaatannya dalam Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Belanja Daerah terdiri dari 
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah adalah Rp. 1,126 triliun lebih, atau sebesar 81,09% dari target Rp.1,388 triliun lebih. Belanja Operasi terealisasi sejumlah Rp. 813 milyar lebih atau 80,80% dari target Rp.1,006 triliun lebih. Belanja Modal terealisasi sejumlah Rp.176,7 milyar lebih atau 80,42% dari target Rp.219,8 milyar lebih. Belanja Tak Terduga sebesar Rp.912,3 juta atau 91,24% dari target Rp. 1 Milyar. Belanja Transfer terealisasi sejumlah Rp.135,4 milyar lebih atau 83,78% dari target Rp.161,6 milyar lebih.

Sedangkan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dianggarkan Rp.63,5 milyar lebih, terealisasi sebesar Rp.9,6 milyar lebih atau 15,23%. Sementara Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.21 Milyar yang kemudian terealisasi sebesar Rp. 20,7 milyar lebih atau 98,93%.
Selanjutnya SiLPA didapatkan dari penjumlahan surplus/ (defisit) dengan pembiayaan netto. SiLPA TA 2024 sebesar Rp. 732, 7 juta lebih dimana realisasinya sebesar Rp. 2,395 milyar lebih atau 326,92%. 

"Dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 telah dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 8 (delapan) penunjang dan 
pendukung urusan yang telah dijalankan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang kemudian berkenaan dengan rincian realisasi, program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada setiap urusan dituangkan dalam Bab III, Tabel III.1 Buku LKPJ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Asmar juga menyampaikan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan 37 kebijakan strategis, 
termasuk dasar hukum dan tujuan masalah yang akan diselesaikan, yang rinciannya juga dapat dilihat pada BAB III tabel 3.2 Buku LKPJ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Dapat juga kami sampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jumlah alokasi dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.378.782.500,00 (Enam Milyar Tiga Ratus 
Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus 
Rupiah) termasuk anggaran diblokir (Blokir Automatic Adjustment) sebesar 
Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaran yang tersedia untuk direalisasikan adalah 
sebesar Rp.6.038.782.000,00. (Enam Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus 
Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

"Pada kesempatan ini kami sampaikan juga terimakasih yang sebesar besarnya terhadap rekomendasi yang telah disampaikan terhadap LKPJ tahun 2023 dan alhamdulillah sebagian besar rekomendasi tersebut telah dapat kami tindak lanjuti dan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya," harapnya.

Salah satu bentuk peningkatan mutu evaluasi atas capaian pembangunan daerah adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 menjadi refleksi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun, disamping bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. 

"Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas, harus memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah. Hal itu adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.
Efektivitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari kinerja pemerintah daerah yang terpolakan melalui sejumlah urusan," ujarnya.

Sinergisitas tersebut, lanjutnya, berkorelasi terhadap pencapaian target tahun 2024, yang tentunya memiliki korelasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adanya sejumlah kendala maupun problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2024, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

"Mengakhiri penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini, kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dan Kerjasama semua pihak serta memberikan apresiasi yang tulus atas perhatian para Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berkenan mencermati apa yang kami sampaikan pada hari ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada insan pers dan semua komponen masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 
partisipasi, dukungan, saran dan kritik yang telah diberikan," pungkasnya. (Humas Setwan)

Wabup Muzamil bersama Komisi II DPRD Inspeksi Pasar, Tinjau Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Idul Fitri


MERANTI - Satu pekan jelang Idul Fitri, Senin (24/3/2025), Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin SM MM, bersama Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Sidharta dan sejumlah Anggota DPRD Komisi II, meninjau sejumlah gudang distributor dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan ketersediaan Bahan Pokok Penting (Bapokting) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan Meranti stabil. 

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Muzamil beserta rombongan DPRD Kepulauan Meranti mengunjungi gudang distributor bahan pokok yang berada di jalan Tebing Tinggi, jalan Kartini dan jalan Imam Bonjol Selatpanjang.

Hasilnya, ia memastikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak, telur, tepung maupun BBM stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

"Kami pastikan masyarakat bisa tenang menghadapi lebaran ini, dengan ketersedian barang yang cukup dan harga yang terjangkau juga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang baik," tegas Wakil Bupati Muzamil.

Usai inspeksi gudang distributor, Wabup Muzamil bersama rombongan Komisi II meninjau SPBU di jalan imam bonjol, Selatpanjang.

Disana, anggota DPRD Komisi II Mulyono, meminta kepada pengelola SPBU untuk menambah jam operasional dan membuka SPBU di hari lebaran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terlayani.


"Tentunya ini masukan yang baik, kami harap pengelola SPBU dapat menyesuaikannya. Nanti kita akan pantau kembali," ujarnya 

Dalam kesempatan itu, Wabup Muzamil juga mengimbau kepada masyarakat, jika melihat atau mengetahui praktek penimbunan barang, agar segera dilaporkan kepada pemerintah maupun pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Satu lagi yang terpenting jangan sampai terjadi penimbunan, ini akan membuat pasar kekurangan barang. Hukum Demand Supply juga akan berlaku, ketika permintaan tinggi, ketersediaan barang berkurang maka harga akan naik. Disinilah peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang, kami akan saling berkoordinasi," tegas Wabup disela kunjungannya.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Marwan, Camat Tebing Tinggi Husni Mubarak, personil Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, dan sejumlah pejabat.(Diskominfotik)

Bupati Asmar Sambut Hangat Safari Ramadan Pemprov Riau


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut hangat kedatangan rombongan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rachmat, mewakili Gubernur Abdul Wahid. Kegiatan berlangsung pada Sabtu (23/3/2025) malam di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Merdeka, Selatpanjang.

Bupati H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil menerima langsung kedatangan rombongan. Menurut Asmar, kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat kabupaten, menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi lintas pemerintahan dan memperkuat sinergi untuk pelayanan publik.

“Safari ramadan ini bukan sekadar agenda seremonial, tapi juga bentuk kepedulian dan ruang silaturahmi yang mempererat hubungan kerja antara Pemprov dan Pemkab. Kami sangat mengapresiasi kehadiran ini,” kata Asmar.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan program-program pembangunan dan sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.


"Semoga kedepannya, koordinasi dan sinergi yang baik dalam segala bidang dapat terjalin dengan baik antara Pemkab Meranti dan Pemprov Riau," harap Asmar. 

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemprov Riau melalui Baznas menyalurkan bantuan berupa santunan untuk anak yatim dan kaum duafa, bantuan kepada 10 dai sebesar Rp10 juta, serta 40 paket santunan Idul Fitri senilai total Rp20 juta. 

Selain itu, Bank Riau Kepri Syariah Pusat juga memberikan bantuan Rp50 juta untuk bantuan masjid, dan BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris pegawai non-ASN.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Operasional BRK Syariah Said Syamsuri, Pimpinan Baznas Riau M. Aziz, jajaran Forkopimda Kepulauan Meranti, dan para kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat serta tamu undangan lainnya. (Prokopim)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi